<![CDATA[Di kabupaten Merauke salah satu wujud pelaksanaan kebijakan dana desa adalah program Gerakan Pembangunan Kampungku (Gerbangku) yang sekarang berubah nama menjadi Alokasi Dana Kampung (ADK) yang pengelolaan keuangannya masih memiliki beberapa kendala. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan dana Gerbangku di Kampung Onggari Distrik Malind. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data yang terkumpul diolah dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan dana desa di kampung Onggari sudah cukup transparan dan akuntabel dengan partisipasi warga yang cukup proaktif dalam pelaksanaan di semua bidang pembangunan. Namun, besarnya alokasi dana pada masing-masing bidang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyimpangan yang cukup signifikan terjadi pada alokasi dana untuk belanja pembangunan yang ditentukan sebesar 50% dan dianggarkan sebesar 84%. Kendala utama yang dihadapi oleh Kampung Onggari adalah masih kurangnya pengetahuan dan kompetensi SDM di bidang keuangan, sehingga penyusunan laporan pertanggungjawaban lebih banyak dilakukan oleh petugas pendamping dari Pemda Merauke. Secara umum, Format laporan pertanggungjawaban yang dibuat selama ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.]]>
