Garuda - Garba Rujukan Digital

Abdillah Mustari

Unknown Affiliation

Author-ID : 2868916

Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1

POLIGAMI DALAM REINTERPRETASI Abdillah Mustari
JURNAL SIPAKALEBBI Vol 1 No 3 (2014)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Al-Qur‟an and hadis are as Islamic Law resources and there is no differences in terms of masdar al-Ahkam al-Syarī‟ah al-Islamiyah. But, there will be different opinions and understanding with respect to Islamic thought. Such differences can be found within historical Islamic thought during human life. One example is about polygamy in which raises question based on both from al-Qur‟an and hadis. Muslim Intellectuals and scholars including classical and Contemporary Muslim scholars and contemporary Indonesian Muslim scholars have various perceptions on polygamy. Al-Qur‟an dan hadis Nabi Saw adalah sumber utama ajaran Islam, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal proporsinya sebagai masdar al-Ahkam al-Syarī‟ah al-Islamiyah. Namun ketika keduanya disentuh oleh pemikiran murni manusia, maka konklusi yang mereka dapatkan tidak mutlak selalu selamat dari perselisihan persepsi. Perselisihan persepsi inilah nampaknya yang dominan mewarnai lembaran sejarah pemikiran hukum Islam pada berbadai aspek persoalan yang dihadapi oleh umat manusia sepanjang masa. Diantara perkara yang diperselisihkan kepastian hukumnya adalah poligami. Islam sebagai agama yang membawa ajaran multi kompleks, maka pembicaraan tentang poligami pasti tidak luput dari al_Qur‟an dan hadis Nabi saw sebagai sumber ajaran Islam. Akan tetapi, ketika keduanya berbicara tentang poligami, maka umat Islam tidak satu persepsi dalam memahami pembicaraan al-Qur‟an dan hadis tersebut, bahkan kemudian menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan oleh para fuqaha, tokoh-tokoh intelektualis, dan modernis muslim, hingga persoalan ini menjadi aktual sepanjang masa, baik dari perspektif klasik, kontemporer dan keindonesiaan.

PERNIKAHAN ISLAM BERKESETARAAN GENDER Abdillah Mustari
JURNAL SIPAKALEBBI Vol 1 No 1 (2013)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kedudukan perempuan dan laki-laki dalam perjalanan sejarah mungkin dianggap selesai setelah berlangsung periode demi periode dengan berbagai corak pemikiran yang lebih menempatkan kaum perempuan di bawah superioritas laki-laki, namun pada perkembangannya pikiran yang dianggap selesai tersebut ditemukan sisi yang seharusnya bukanlah merupakan landasan pemikiran, tetapi lebih pada penafsiran yang diakibatkan oleh kultur yang berkembang dalam masyarakat mujtahid terutama imam mazhab yang masyhur. Hingga saat ini otoritas hukum Islam di sejumlah negara muslim tampak belum tergoyahkan oleh gagasan berhaluan analisis gender. Resistensi ini tidak lain disebabkan oleh perbedaan asumsi yang mendasari keduanya. Tidak seperti analisis gender, hukum Islam justru lebih menekankan pada "pembedaan gender" dalam menetapkan posisi ideal laki-laki dan perempuan. Pembedaan ini bahkan boleh dikatakan telah menjadi karakter sosial hukum Islam, yang mejadikan peran dan status gender laki-laki menempati posisi relatif lebih "tinggi" dibandingkan dengan peran dan status yang ditempati perempuan.

Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris Antara Saudara Kandung Masnayanti Masnayanti; Abdillah Mustari
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v1i1.10937

AbstrakKonsep pembagian harta waris dalam hukum Islam terbagi dalam beberapa bagian yaitu Hukum bagian waris untuk anak, Hukum Bagian Warisan untuk Orang Tua, Hukum Bagian Waris untuk Duda atau Janda, Hukum Bagian Waris untuk Saudara Seibu Lain Ayah, Hukum Bagian Waris untuk Saudara Sekandung atau Seayah, Bagian Waris Áṣabah al-furuḍ, Bagian Ahli Waris Áṣabah. Adapun dalam memutuskan perkara hakim memiliki dasar pertimbangan dalam menyelesaikan perkara sengketa harta waris antara saudara kandung, adapun dasar pertimbangan tersebut secara keseluruhan berpatokan kepada Hukum Islam (kewarisan). Adapun dasar pertimbangan tersebut pada sengketa harta waris antara saudara sekandung, tidak menemui kendala dikarenakan dalam penyelesaian sengketa tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.Kata Kunci : Harta Waris, Pertimbangan Hakim, Saudara Kandung, Sengketa. AbstractThe concept of division of inheritance in Islamic law is divided into several parts, namely inheritance law for children, inheritance law for parents, inheritance law for widowers or widows, inheritance law for siblings, fatherhood, inheritance law for siblings or father, Section of Inheritance of Áṣabah al-furu, Section of Heirs of Áṣabah. As for deciding the case of a judge has a basis for consideration in resolving cases of inheritance disputes between siblings, while the basis for these considerations is based entirely on Islamic Law (inheritance). The basis for these considerations in inheritance disputes between siblings, doesn’t encounter obstacles because in the settlement of the dispute is settled in a family.Keywords: Disputes, Inheritance, Judge Considerations, Siblings.

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search