Sudarmo Sudarmo
Dosen Jurusan Administrasi Publik Fisipol Universitas Sebelas Maret

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Governance of Street Vendors in A Perspective of State-Society Relation in Solo Sudarmo Sudarmo
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 13, No 1 (2009): May
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (10028.411 KB) | DOI: 10.22146/jkap.8180

Abstract

Kegiatan ekonomi sektor informal yang dijlankan oleh pedagang jalanan (street vendors) di Kota Solo secara signifikan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Namun, keberadaan pedagang jalanan yang sebagian besar berasal dari pendatang luar daerah, ditanggapi secara negatif oleh pemkot Solo. Implikasi dari hal tersebut adalah kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh para pedgang jalanan dikontrol oleh pemerintah daerah dan elit berkuasa lainnya. Semenjak adanya pembatasan akses partisipasi pedgang jalanan terhadap proses pengambilan kebijakan maka tata kepemerintahan Kota Solo mulai memberdayakan pedagang jalanana untuk membangun jejaring kerja. Membangun jejaring kerja merupakan hal yang sangat vital bagi kemampuan bertahan pedagang jalanan. Semakin banyak jejaring kerja yang dimiliki maka semakin tinggi pula kemampuan para pedagang jalanan untuk bertahan. Namun, para pedagang jalanan yang tidak memiliki atau sedikit memiliki jejaring kerja merupakan pihak-pihak yang cenderung rapuh dalam menghadapi persaingan dunia usaha.
Governance of Street Vendors in A Perspective of State-Society Relation in Solo Sudarmo Sudarmo
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 13, No 1 (2009): May
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.8180

Abstract

Kegiatan ekonomi sektor informal yang dijlankan oleh pedagang jalanan (street vendors) di Kota Solo secara signifikan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Namun, keberadaan pedagang jalanan yang sebagian besar berasal dari pendatang luar daerah, ditanggapi secara negatif oleh pemkot Solo. Implikasi dari hal tersebut adalah kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh para pedgang jalanan dikontrol oleh pemerintah daerah dan elit berkuasa lainnya. Semenjak adanya pembatasan akses partisipasi pedgang jalanan terhadap proses pengambilan kebijakan maka tata kepemerintahan Kota Solo mulai memberdayakan pedagang jalanana untuk membangun jejaring kerja. Membangun jejaring kerja merupakan hal yang sangat vital bagi kemampuan bertahan pedagang jalanan. Semakin banyak jejaring kerja yang dimiliki maka semakin tinggi pula kemampuan para pedagang jalanan untuk bertahan. Namun, para pedagang jalanan yang tidak memiliki atau sedikit memiliki jejaring kerja merupakan pihak-pihak yang cenderung rapuh dalam menghadapi persaingan dunia usaha.