Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Efek Dampak Kebijakan DEBT Switching Terhadap Keuangan negara Eri Hariyanto
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) 2006: JKAP VOLUME 10 NOMOR 1, TAHUN 2006
Publisher : Magister Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1111.833 KB) | DOI: 10.22146/jkap.8319

Abstract

As an effect of the economic crisis in 1997-1998, the Government of Indonesia has issued 650.000 billion rupiah of government bonds to restructure banks. These bonds called recapitalization bonds. Problems surface when the maturity date of bonds is in 2004 to 2009. That will burden the state budget (APBN). To overcome that problem, the Government of Indonesia implements the Debt Switching Policy in 2002 and 2003. This article is to discuss effects of the Debt Switching Policy on the state budget (APBN) and to comprehend the economy and politic phenomenon informulating that poling.
Efek Dampak Kebijakan DEBT Switching Terhadap Keuangan negara Eri Hariyanto
JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Vol 10, No 1 (2006): May
Publisher : Magister Ilmu Administrasi Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkap.8319

Abstract

As an effect of the economic crisis in 1997-1998, the Government of Indonesia has issued 650.000 billion rupiah of government bonds to restructure banks. These bonds called recapitalization bonds. Problems surface when the maturity date of bonds is in 2004 to 2009. That will burden the state budget (APBN). To overcome that problem, the Government of Indonesia implements the Debt Switching Policy in 2002 and 2003. This article is to discuss effects of the Debt Switching Policy on the state budget (APBN) and to comprehend the economy and politic phenomenon informulating that poling.
Optimizing Shariah-compliant KPBU Financing for Infrastructure Development Eri Hariyanto; Muhammad Arif Junaidi
Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)
Publisher : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian, Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33827/akurasi2024.vol6.iss1.art226

Abstract

APBN sebagai salah satu sumber pendanaan infrastruktur memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya melakukan ekstensifikasi sumber pendanaan infrastrtuktur. Salah satu sumber pendanaan tersebut berasal dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Saat ini pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU telah berjalan dengan baik. Namun, untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di Indonesia diperlukan upaya tambahan terutama dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan. Dalam kajian ini, penulis mencoba membuat gagasan tentang upaya optimalisasi pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU syariah. Kajian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bersumber dari wawancara dengan para ahli terkait. Hasil wawancara tersebut kemudian diolah bersama data-data sekunder yang dikumpulkan. Hasil kajian yang diperoleh menyimpulkan bahwa pembiayaan KPBU dengan skema syariah untuk membiayai sebagian dari proyek KPBU khususnya pembangunan infrastruktur sangat memungkinkan untuk diterapkan. Skema pembiayaan KPBU secara syariah dapat dilaksanakan dengan beberapa metode diantaranya melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), kerjasama pembiayaan dengan bank syariah di Indonesia, dan kerjasama pembiayaan dengan lembaga pembiayaan internasional yang memiliki skema Syariah seperti Islamic Development Bank (IsDB)