Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

NAWACITA SEBAGAI STRATEGI KHUSUS JOKOWI PERIODE OKTOBER 2014-20 OKTOBER 2015 Mochdar Soleman; Mohammad Noer
POLITIK Vol 13, No 1 (2017): Jurnal Politik
Publisher : POLITIK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1182.975 KB)

Abstract

idea of Bung Karno about Trisakti is enlarged by Jokowi as the superior strategy; sovereign in 12 programs of political field, self-reliant in 16 programs of economics and personality in 3 programs of culture, by taking into account the contemporary context, hence, it is prioritized 9 (nine) main programs or Nawacita --- as the instruments of operational strategies to become a bigger Indonesia. The content ideas of Nawacita is the economics equity for infrastructure developments as for development dialectics. It is equal to political developments since Old Era, New Era, and Reformation Era. By using qualitative method, political development strategies approaches, and the theory of National interest, hence, it is clearly seen that the political sovereignty created political equity in solving the labors issue and businessman --- to assure the protection of labors and business for the businessman to give their capital investments in domestic due to create liberal economics system and the ideological paradox. Consequently, the economic independence is needed: infrastructure developments as the connector of each island in some areas as the process of central development equity both physical and mental development. As for cultural  personality: to bring back the basic philosophy of Pancasila as the guide of the nation’s development path and character.Keywords: Political developments, Trisakti, & NawacitaGagasan Trisakti Bung Karno, diperluas Jokowi sebagai strategi khusus, yakni berdaulat dalam bidang politik 12 program, berdikari dalam ekonomi 16 program dan berkepribadian dalam budaya 3 program, dengan mempertimbangkan konteks kekinian, maka, diprioritaskan 9 (sembilan) program utama atau Nawacita --- sebagai instrumen langkah-langkah taktis operasional jalan perubahan menuju Indonesia yang lebih besar. Isi gagasan Nawacita adalah pemerataan ekonomi untuk pembangunan infrastruktur sebagai dialektika pembangunan. Hal tersebut selaras dengan pembangunan politik semenjak Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Lewat metode kualitatif dan pendekatan strategi pembangunan politik, serta teori tentang kepentingan nasional, maka, tampak dengan jelas betapa kedaulatan politik melahirkan politik keseimbangan dalam mengatasi masalah buruh dan pengusaha --- untuk memberikan kepastian perlindungan buruh dan kepastian usaha bagi pengusaha menanamkan investasi modalnya di dalam negeri sehingga menimbulkan sistem ekonomi lebih liberal dan terjadi paradoks ideologisasi. Untuk itu, maka, diperlukan kemandirian Ekonomi: pembangunan infrastruktur sebagai penghubung antar pulau-pulau di daerah sebagai proses pemerataan pembangunan pusat dan daerah yang Indonesiasentris baik pembangunan fisik maupun pembangunan mental, sedang pada Kepribadian Budaya: Mengembalikan filosofi dasar atau falsafah dasar kita Pancasila sebagai penuntun jalan pembangunan bangsa dan pembangunan karakter.
Hubungan Patron-Klien Dalam Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Gerindra Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014 Mochdar Soleman; Kamaruddin Salim
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/pjsh.v7i2.1973

Abstract

The existence of political parties in Indonesia has an important role in the democratic system. Political parties have several functions and one of them is political recruitment, namely a selection of candidates for legislative members to produce a quality leader. This study discusses the recruitment strategy by the Gerindra Party in conducting the regeneration of members of the Gerindra Party in Tidore Islands City. This study uses James Scott's Patron-Client Theory and Michael Rush and Philip Althoff's Political Recruitment Theory. The data in this study were obtained through interviews with party leaders and literature studies. This study describes that the Gerindra Party Branch Board of Tidore Islands City conducts political recruitment with a patron-client pattern. Where, patrons are associated with former activists, retirees and businessmen who have an organized mass, influence and economic capital. And clients, namely community groups who have social and cultural closeness will follow the political choices of their patrons. This study shows that the strategy model for recruiting legislative candidate figures from activists, retirees and entrepreneurs is still a popular strategy, but ignores the process of strengthening the resources of the party cadres themselves. This, of course, led to a crisis of regeneration within the party's internal.Keberadaan partai politik di Indonesia memunyai peran penting dalam sistem demokrasi. Partai politik mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya ialah rekrutmen politik, yaitu seleksi calon anggota legislatif untuk mencetak seorang pemimpin berkualitas. Penelitian ini membahas tentang strategi rekrutmen oleh Partai Gerindra dalam melakukan kaderisasi anggota Partai Gerindra di Kota Tidore Kepulauan. Penelitian ini menggunakan Teori Patron-Klien James Scott dan Teori Rekrutmen Politik Michael Rush dan Philip Althoff. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara ketua partai dan studi kepustakaan. Penelitian ini menguraikan bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Tidore Kepulauan melakukan rekrutmen politik dengan pola patron-klien. Di mana, patron diasosiasikan dengan mantan aktivis, pensiunan dan pengusaha yang mempunyai massa teroganisir, pengaruh serta modal ekonomi. Dan klien yakni kelompok masyarakat yang mempuyai kedekatan secara sosial dan kultural akan mengikuti pilihan politik patronnya. Dalam penelitian ini menunjukkan model strategi rekrutmen figur calon anggota legislatif dari kalangan aktivis, pensiunan dan pengusaha masih menjadi strategi yang popular, namun mengabaikan proses penguatan sumber daya dari kader partai sendiri. Hal ini, tentunya menimbulkan krisis kaderisasi dalam internal partai.