Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENAFSIRAN HUKUM PROGRESIF DALAM PERKARA PIDANA Hwian Christianto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 3 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.185 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16170

Abstract

The progressive law perspective emphasizes discovery of law as an effort to explore the community’s living values. We hold that this perspective suits the need of Indonesian people. Pancasila shall be the absolute limit for judicial authority in interpreting law in order to ensure that discovery of law is in accordance with the ideals of Indonesian nation. Aliran hukum progresif menekankan penemuan hukum sebagai upaya menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Pemikiran ini memang sangat sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Pancasila menjadi batasan yang mutlak bagi kekuasaan kehakiman dalam melakukan penafsiran sehingga penemuan hukum benar-benar terarah sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.
KONSEP HAK SESEORANG ATAS TUBUH DALAM TRANSPLANTASI ORGAN BERDASARKAN NILAI KEMANUSIAAN Hwian Christianto
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.614 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16195

Abstract

The idea of right to body autonomy grows more important as people are able to donate their organs. However, the two conceptions of rights currently applicable, i.e. ‘ownership’ and ‘possession’, are highly inappropriate to be applied to this case because human body is not a property. In this light, humanity purposes constitute stronger concept of bodyautonomy. Pemahaman akan hak atas tubuh menjadi semakin penting ketika seseorang dapat mendonorkan organ tubuhnya. Kedua konsep hak yang selama ini berlaku, yaitu konsep “ownership” dan “possession” ternyata jika diterapkan ke hak atas tubuh sangat tidak sesuai karena tubuh manusia bukanlah barang. Dalam kondisi inilah konsep hak dengan tujuan kemanusiaan memberikan dasar yang kuat tentang hak atas tubuh.
Tinjauan Teori Check And Balances Lembaga Pertanahan Menghadapi Era Digitalisasi Dimasa Pandemi Covid-19 Kusuma Dinata, Yuda Permadi; Hwian Christianto
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 19 No. 3 (2021): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53515/qodiri.2022.19.3.651-659

Abstract

Konsep trias politica yang dicetuskan oleh De Baron Montesquieu, dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak sepenuhnya bersifat absolut, namun melainkan bersifat check and balances, yaitu adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan antar lembaga tinggi negara dalam menjalankan tugas kenegaraan yang saling kontrol dan seimbang, konsep Trias Politica yang digunakan oleh negara Indonesia tidak bersifat absolut. Penerapan checks and balances antar lembaga negara di Indonesia pada sistem pembagian dan pemisahan kekuasaan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal dan pembagian kekuasaan yang bersifat horizontal, cheks and balances berdasarkan pada karakteristik sistem pemerintahan Negara Indonesia. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini dilakukan secara komparatif dan koprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dan Conceptual Approach, spesifikasi penelitian deskriptif teoritis analisis, metode pengumpulan bahan hukum dengan melakukan penelitian kepustakaan, metode analisis hukum menggunakan kualitatif. Indonesia menerapkan prinsip Trias Politica secara implisit. Hal-hal mengenai peraturan pemisahan dan pembagian kekuasaan telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 (sesudah perubahan) secara implisit sebagai landasan konstitusi. Indonesia masih menganut prinsip distribusi kekuasaan secara klasik dengan menerapkan cheks and balances. Penerapan sistem Trias Politica yang dianut oleh negara Indonesia tidak bersifat absolut. Pemisahan dan pembagian kekuasaan mengikuti perkembangan yang ada dimasyarakat Keyword: Cheks and Balances, Lembaga Pertanahan, Era Digitalisasi dan Pandemi Covid-19
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Mencampurkan Etil Alkohol Kedalam Pangan Balqis, Berliana; Hwian Christianto; Anton Hendrik Samudra
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 21 No. 1 (2023): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53515/qodiri.2023.21.1.24-29

Abstract

Food is important for human life to meet daily needs. Food consumed by humans must be safe, healthy and nutritionally nutritious food for the human body. Food is food or drinks consumed by humans to carry out activities. Food produced and traded must be safe food so as not to harm others. Although there are already laws and regulations governing food that is allowed to be circulated, there are still perpetrators who violate these regulations, namely trading liquor containing ethyl alcohol, which if you want to trade this type of drink, you must comply with applicable laws and regulations. Ethyl alcohol or ethanol is a liquid, clear, and colorless item which is an organic compound with the chemical formula C2H5OH. Consuming excessive amount of ethyl alcohol can be harmful to health. A ny person who uses ethyl alcohol that is not in accordance with the laws and regulations will be punished and held criminally liable.