Asep Saepudin
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kebijakan Indonesia Dalam Mewujudkan Industri Hijau (Green Industry) Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo Asep Saepudin; Sri Muryantini; Herra Dwi Maghfiroh
Eksos LPPM Vol 2, No 2 (2020): November
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/eksos.v2i2.4167

Abstract

This article aims to describe various policies related to the development of Green Industry in the era of President Joko Widodo. this article is the result of basic research funded by UPN "Veteran" Yogyakarta. The research conducted is qualitative by conducting a study of various policy products produced by president Joko Widodo related to Green Industry. In this article explains that the foundation of Green Industry development has been carried out by president Susilo Bambang Yudhoyono with the issuance of Presidential Decree Number 28 2008 about the objective of long term national industrial development, Industrial Act number 3, 2014 about Industryand Government Regulation number 14, 2015 about the National Industrial Development Master Plan for 2015-2035. Green Industry development is being continued and President Joko Widodo strengthened with the issuance of Presidential Regulation No. 2 of 2018 concerning National Industrial Policy 2015 - 2019. President Joko Widodo has Strengthened on the Standardization of Green industryes, Green Industry facilitation, and the use of Green industryal Products.
KERJASAMA “KEMITRAAN INDONESIA - AUSTRALIA UNTUK KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN” (MAMPU) DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PEREMPUAN PEKERJA RUMAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Ezzah Nuranisa; Asep Saepudin
Buletin Ekonomi: Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Akuntansi Vol 17, No 1 (2019): Buletin Ekonomi: Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Akuntansi
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.19 KB) | DOI: 10.31315/be.v17i1.5556

Abstract

This paper describes the existence and condition of women homeworkers (PPR/Perempuan Pekerja Rumahan) in the Special Region of Yogyakarta (DIY). Based on the data and analysis results show that the conditions of the PPR in the Special Region of Yogyakarta in particular and Indonesia in general have not received their proper rights as workers, as stated in the ILO Convention Number 177 of 1996. This is indicated by the existing laws and regulations in Indonesia, commitments and the support of the regional government has not guaranteed PPR rights. Therefore, through the MAMPU Program, in this case YASANTI strives for rights and protection for PPR is guaranteed social protection and rights as workers, such as other formal or informal workers. The MAMPU program carried out for this purpose is to increase the access of homeworkers to social protection programs and improve the conditions of women homeworkers and eliminate discrimination in the workplace. The program has succeeded in placing PPR as a group of workers who need to get social protection and be treated equally in their rights as workers, like other workers. Makalah ini menjelaskan keberadaan dan kondisi pekerja rumahan perempuan (PPR / Perempuan Pekerja Rumahan) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan data dan hasil analisis menunjukkan bahwa kondisi PPR di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya belum menerima hak yang layak sebagai pekerja, sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi ILO No. 177 tahun 1996. Hal ini ditunjukkan oleh hukum dan peraturan yang ada di Indonesia, komitmen dan dukungan pemerintah daerah belum menjamin hak PPR. Oleh karena itu, melalui Program MAMPU, dalam hal ini YASANTI mengupayakan hak dan perlindungan bagi PPR dijamin perlindungan sosial dan hak-hak sebagai pekerja, seperti pekerja formal atau informal lainnya. Program MAMPU yang dilakukan untuk tujuan ini adalah untuk meningkatkan akses pekerja rumahan ke program perlindungan sosial dan meningkatkan kondisi pekerja rumahan perempuan dan menghilangkan diskriminasi di tempat kerja. Program ini telah berhasil menempatkan PPR sebagai kelompok pekerja yang perlu mendapatkan perlindungan sosial dan diperlakukan sama dalam hak-hak mereka sebagai pekerja, seperti pekerja lainnya.