<![CDATA[Abstrak Konstelasi Islam dan Demokrasi di Indonesia berujung pada sebuah perdebatan panjang mengenai boleh-tidaknya umat Islam menerapkan sistem Demokrasi. Agama Islam yang didalamnya terdapat prinsip ketuhanan sebagai pusat pengatur kehidupan manusia dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsipDemokrasi yang menyerahkan urusan pada manusia dengan prinsip mayoritas. Kelompok Islam kontra-Demokrasi menilai penerapan Demokrasi pada masyarakat Islam Indonesia hanya akan memunculkan hukum-hukum spekulatif yang pada akhirnya akan mengesampingkan hukum-hukum Tuhan. Perdebatan panjang mengenai sistem politik yang harus dipilih oleh umat Islam akhirnya tertuju pada sebuah sistem Demokrasi ketuhanan sebagai sebuah hasil ijtihad politisi Muslim.Kelompok Islam pro-Demokrasi ini meyakini bahwa standar politik Islam terletak pada esensi dan prinsip, bukan pada sistem dan bentuk politiknya. Demokrasi tetap bisa beriringan dengan Islam dengan syarat esensi dan prinsip yang diperjuangkan adalah untuk menegakkan hukum Islam. Beberapa partai yang termasuk golongan ini diantaranya adalah Partai Masyumi dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Masyumi adalah sebuah partai politik Islam yang lahir pasca proklamasi dengan membawa misi memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, sementara PKS adalah partai produk Reformasi yang menjadikan Demokrasi sebagai sarana untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Meski membawa misi yang berbeda, kedua partai ini tetap menggunakan jalur parlemen sebagai hasil ijtihad politik untuk menerapkan hukum Islam di Indonesia.]]>
