Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ISTORIA Teorema: Teori dan Riset Matematika Moderat Madani : Indonesian Journal of Civil Society Journal of Government and Politics (JGOP) MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
ENDRO TRI SUSDARWONO
Universitas Peradaban Brebes
Humanities Education Environmental Science Mathematics Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Mayor KNIL Oerip Soemohardjo dan Sejarah Kebijakan Awal Pembentukan Tentara Nasional Indonesia ENDRO TRI SUSDARWONO
ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah Vol 16, No 1 (2020): ISTORIA Edisi Maret 2020, Vol 16, No.1
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/istoria.v16i1.29740

Abstract

Oerip Soemohardjo was appointed second lieutenant (KNIL) on October 24, 1914 with the staamboek number 77352 contained in the Sinar Djawa daily edition of October 24, 1914, having previously graduated from the Jakarta Inlandsche Officiern School. Oerip was classified as an officer respected by all groups while serving in the KNIL. During 24 years of serving in the KNIL Oerip actually almost held the rank of Lieutenant Colonel before retiring. On October 5, 1945 BKR (People's Security Agency) forces were made TKR (People's Security Army). It was to organize the TKR that the Government, which at that time was still domiciled in Jakarta, summoned Mr. Oerip, who lived as a retired Major of KNIL near Yogyakarta. Pak Oerip obtained a mandate from the Government as the Chief of General Staff to organize TKR. Lt. Gen. Oerip Soemohardjo on 12 November 1945 summoned all Division Commander and TKR regiments to attend a meeting in Yogyakarta, the new seat of the TKR Headquarters, after Jakarta was occupied by Allied troops. The main event was the election of the Great Commander. The conference was chaired by the Chief of General Staff Lt. Gen. Oerip Soemohardjo and proceeded smoothly, but then a tense atmosphere emerged when it was announced about an urgency that could not be postponed, forced to hold an additional meeting agenda, which was to determine / choose the candidates to be elected as the Supreme TKR Leaders
Studi Kasus Pendekatan Naratif Politik Indonesa Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia Eko Susdarwanto; Endro Tri Susdarwono
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3183

Abstract

Perilaku manusia dapat dijelaskan melalui pendekatan naratif. Terkait dengan demokrasi, perspektif baru diperlukan untuk menentukan demokrasi mana yang terbaik untuk diterapkan oleh bangsa Indonesia. Ringkasnya, ada tiga kontradiksi di antara konsep negara integralistik dan asas konstitusionalisme. Pertama, konstitusionalisme menekankan pembatasan kekuasaan guna mencegah nepotisme. Konsep negara integralistik  memandang pemimpin sebagai seorang yang tanpa cacat, jadi harus diberi kekuasaan luas, nyaris tanpa batas, sampai kepada titik di mana kalaupun ada, control itu tidak dapat bekerja secara efektif.  Kedua, konstitusionalisme memandang penting adanya jaminan perlindungan HAM. Sedangkan konsep negara integralistik beranggapan, ada persatuan antara negara dan rakyat sehingga perlindungan atas HAM tidak diperlukan, dan bahkan merupakan sesuatu yang tidak baik. Ketiga, konstitusionalisme sangat memegang teguh asas rule of law dan demokrasi. Sebaliknya, konsep negara integralistik menempatkan negara dan pemimpinnya di atas seglnya, serta menolak keras substansi maupun prosedur demokrasi.
PEMROGRAMAN LINIER PERMASALAHAN EKONOMI PERTAHANAN: METODE GRAFIK DAN METODE SIMPLEKS Endro Tri Susdarwono
Teorema: Teori dan Riset Matematika Vol 5, No 1 (2020): Maret
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.173 KB) | DOI: 10.25157/teorema.v5i1.3246

Abstract

Pemrograman linier digunakan untuk memaksimalkan atau meminimalkan fungsi tujuan, dengan keterbatasan faktor sumber daya sebagai kendala. Berbagai masalah secara luas banyak menggunakan program linier sebagai bahan implementasi. Seperti perencanaan pertahanan, militer, dan industri pertahanan. Penelitian membahas aplikasi program linier dalam menyelesaikan masalah ekonomi pertahanan tentang pembuatan dua macam peluru kendali (rudal). Metode penyelesaian menggunakan metode grafik dan metode simpleks. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif untuk memaparkan atau menggambarkam penyelesaian linear programming menggunakan metode grafik dan metode simpleks terkait permasalahan ekonomi pertahanan. Permasalahan ekonomi pertahanan tentang kasus pembuatan dua macam peluru kendali (rudal) oleh Industri pertahanan (Indhan), Penggunakan metode grafik maupun metode simpleks menghasilkan nilai Z terbesar adalah 43,33 dengan titik optimal (4/3, 2). Sehingga keputusannya rudal jenis P1 dibuat 4/3 paket (4/3 x 12 = 16 rudal) dan rudal jenis P2 dibuat 2 paket (2 x 12 = 24 rudal) setiap tahun. Laba setiap tahun sebesar 43,33 juta dolar AS. Sehingga ada kesesuaian antara hasil penyelesaian dengan metode grafik dan metode simpleks.
Tata Kelola Pemerintahan Terkait Alternatif SDM Pertahanan Dalam Rangka Efisiensi Anggaran Pertahanan Endro Tri Susdarwono
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 2 (2020): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v2i2.3238

Abstract

The purpose of this study is to describe governance related to alternative defense human resources in the context of defense budget efficiency embodied in the human resources of the reserve components and defense support components. This research is a qualitative research. This type of research uses a comprehensive analytic study and an analytical normative approach. The discussion regarding defense human resources needed to build a defense force includes active military, compulsory or conscripted military, voluntary military or reserve components and supporting components. Active military and mandatory military in relation to service are almost the same, it's just that the mandatory military has a limited period of service in accordance with the rules of the state. In taking into account the human resources of defense, it is not only active military and conscription, but includes reserve and supporting components. Human resource management is essentially a cycle from recruitment to separation - then the actual defense HR management must be carried out continuously. So thus, the management of human resources for defense of existing human resources (TNI personnel) must be carried out continuously, starting from recruitment, education, use, welfare, and separation. The TNI is a major component in the national defense system supported by the Komcad and Komduk. Two mandates of the national defense law that have not yet been resolved are the Komcad Draft Law and the Komduk Draft Law. And based on the description of human resource management, it is very important that this draft law be completed.
Studi Kasus Pendekatan Naratif Politik Indonesa Dalam Mewujudkan Demokrasi Di Indonesia Eko Susdarwanto; Endro Tri Susdarwono
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3183

Abstract

Perilaku manusia dapat dijelaskan melalui pendekatan naratif. Terkait dengan demokrasi, perspektif baru diperlukan untuk menentukan demokrasi mana yang terbaik untuk diterapkan oleh bangsa Indonesia. Ringkasnya, ada tiga kontradiksi di antara konsep negara integralistik dan asas konstitusionalisme. Pertama, konstitusionalisme menekankan pembatasan kekuasaan guna mencegah nepotisme. Konsep negara integralistik  memandang pemimpin sebagai seorang yang tanpa cacat, jadi harus diberi kekuasaan luas, nyaris tanpa batas, sampai kepada titik di mana kalaupun ada, control itu tidak dapat bekerja secara efektif.  Kedua, konstitusionalisme memandang penting adanya jaminan perlindungan HAM. Sedangkan konsep negara integralistik beranggapan, ada persatuan antara negara dan rakyat sehingga perlindungan atas HAM tidak diperlukan, dan bahkan merupakan sesuatu yang tidak baik. Ketiga, konstitusionalisme sangat memegang teguh asas rule of law dan demokrasi. Sebaliknya, konsep negara integralistik menempatkan negara dan pemimpinnya di atas seglnya, serta menolak keras substansi maupun prosedur demokrasi.
Research and Development (R & D) Sebagai Pilar Utama dalam Membangun Ekonomi Industri Pertahanan Indonesia Endro Tri Susdarwono
Madani : Indonesian Journal of Civil Society Vol. 2 No. 2 (2020): Madani, Agustus 2020
Publisher : Politeknik Negeri Cilacap

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35970/madani.v2i2.278

Abstract

This study intends to describe how defense research and development, which is a major pillar, is used to accelerate efforts towards independence in the economy of the Indonesian defense industry. This research is qualitative research, the type of research uses a comprehensive analytical study and analytical normative approach. At present, almost all countries that provide large-scale military equipment are supported by strong research capacity and domestic technological capacity. Therefore, efforts to develop highly competitive defense technology with established support are essential. Not only to face security threats but also to make Indonesia relevant in the fierce competition in the era of economic globalization ahead. The country can reap optimum benefits from its defense industry activities. In addition to strengthening war machines and arsenal, most of the research and development activities also encourage the use of research results for commercial or non-military industrial activities. The pattern of a symbiosis of military technology mutualism for use in the general public (commercial) has recently become a reference for policy developers known as the concept of dual-use technologies. The concept of dual-use technologies is then applied in the form of tiered trees that describe the roots of for a product or technology in general that must be developed and then grow like branches and branches to specific specifications for military or commercial use.
Co-Authors Eko Susdarwanto