Garuda - Garba Rujukan Digital

DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DARI USAHA PETERNAKAN AYAM DAN AKIBAT HUKUMNYA DI DESA CANDIREJO MOJOTENGAH WONOSOBO Andi Purnama; Rochmani Rochmani
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 18 No 1 (2017): Vol. 18 No. 1 Edisi April 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v18i1.7191

Chicken Ranch venture is a business that is environmentally friendly and efficient, the management of maintenance, cage, and the handling of waste should always be considered. But the farm that stood in the village of Wonosobo Mojotengah Candirejo not in accordance with the applicable rules on the farm, a location close to settlements and ignore the handling of waste and effort. .This Method approach used in this study is the sociological juridical approach. To approach the problem in this study the author uses descriptive analytical research specifications. The collection of data through primary data and secondary data. Methods of presenting data in research conducted in a descriptive way. The analysis used in this thesis is qualitative. The results showed that (1) Overview of the Business Environment Poultry in the village of Wonosobo Mojotengah Candirejo terms of Environmental Aspects, regulated by Law No. Law No. 41 of 2014 concerning Animal Husbandry and Animal Health and Licensing Guidance And Business Registration Ranch, which states that the livestock company and certain parties who seek cattle to scale certain businesses are obliged to follow the procedures for aquaculture animals is not well with disturbing public order in accordance with the guidelines set by the minister in addition to the licensing process must be approved by the farm community about the location where the livestock business to be established. (2) An environmental impact arising from the chicken farm that is a negative impact in the form of environmental pollution, odor, chicken health while the positive impact chicken farm can boost the empowerment of local communities. Thus in maintaining farm Candirejo Mojotengah Wonosobo should implement procedures Efforts Environmental Sustainability and Environmental Monitoring Effort (UKL / UPL) if the procedure Efforts Environmental Sustainability and Environmental Monitoring Effort (UKL / UPL) is not implemented then it will be penalized environmental law in this case will be in wear business license revoked.

PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (CURAT) YANG DILAKUKAN OLEH BEGAL DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG Andre Iswan Jatmiko; Rochmani Rochmani
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 18 No 1 (2017): Vol. 18 No. 1 Edisi April 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v18i1.7192

Communities with lower levels of well-being tend to disregard the norms or rules of the applicable law. Seeing these conditions to meet the needs of a tendency to use all means so that these needs can be met. Of the ways used there is a violation and does not violate the norms hukum.Salah a form of crime that often occurs in the community is a criminal offense committed by a robber. Robber or in legal terms is theft with violence. The term phenomenon begal legislation criminal penalties stipulated in Article 365 CriminalCode. The problem according to the author in this study is how countermeasures against the crime of theft by weighting (nozzle) conducted by the robber in the jurisdiction Polrestabes Semarang and obstacles faced by the police in combating the criminal acts of theft by weighting (nozzle) conducted by begal in Semarang Polrestabes jurisdictions as well as efforts to overcome the problems. The method used in this research is sociological juridical is an approach that uses the principles and legal principles derived from the rules written, sociological is an approach that aims to clarify the real situation in society towards the issues examined in other words give meaning important on the steps of observation. The use of sociological juridical methods conducted by the researchers is not only based on laws and legal provisions relating to countermeasures against acts pidanapencurian by weighting (nozzle) conducted by the robber in the area of Law Polrestabes Semarang. The results showed that the prevention of the crime of theft by weighting (nozzle) conducted by the robber in the area of Law Polrestabes Semarang, namely by attempts non penal or preventive such as by making banners that contain extension or an appeal to the people to always remember safety self-owned assets, and outreach to the community. Efforts penal or repressive efforts undertaken by performing operations that continuously patrol Eagle Team Anti robber, Razia vehicle at night, arrest the perpetrators, and take action-action firmly against the perpetrators under criminal law. The obstacles faced by the police in response to acts of pidanapencurian by weighting (nozzle) conducted by the robber in the area of Law Polrestabes Semarang. Barriers that are internal police investigators is the lack of personnel, so that the number of police investigators are not proportional to the number of population in a large area. Furthermore, the operational funds are extremely limited. Barriers that are external, namely a less litigious society, people with low education, people are less concerned with environmental safety.

BUDAYA HUKUM HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN Rochmani Rochmani; Safik Faozi
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 18 No 1 (2017): Vol. 18 No. 1 Edisi April 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v18i1.7195

Hakim sebagai pihak pemutus yang merupakan salah satu unsur peradilan yang paling berperaan diantara unsur-unsur peradilan lainnya. Apabila hakim tidak memperhatikan lingkungan hidup dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup akan mempengaruhi terwujudnya keadilan bagi lingkungan hidup. Budaya hukum hakim yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan diimplementasikan dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup merupakan suatu kelemahan yang pada akhirnaya tidak akan menghasilkan suatu keadilan ekologis. Hal ini juga berpotensi penyelesaian perkara lingkungan hidup di pengadilan selalu kalah dan ”tidak ada keberpihakan kepada yang paling menderita” dalam perkara pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Hakim tidak hanya berpedoman pada pemikiran tradisioanl, bahwa hukum hanya ada dalam undang-undang saja (law in books), tetapi hakim perlu memperhatikan bahwa hukum juga ada dalam asas-asas hukum yang hidup di masyarakat (law in action). Hakim wajib mengggali hukum yang hidup dimasyarakat untuk mewujudkan keadilan ekologis.

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP STUDI KASUS (PT.MARIMAS SEMARANG) Alif Candra Pratama; Rochmani Rochmani
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 19 No 1 (2018): Vol. 20 No. 1 Edisi April 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v20i1.7203

Pencemaran lingkungan hidup tidak hanya berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang namun juga akan mengancam kelangsungan hidupnya kelak. Adanya pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari adanya pembuangan limbah ke sungai yang berulang membuat perlunya ada penegakan sanksi pidana yang didasarkan pada UUPPLH. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah kasus pencemaran air di sungai Klampisan oleh PT. Marimas pada tahun 2013 yang berdampak pada warga di sekitar sungai Klampisan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penegakan sanksi pidana dalam pencemaran lingkungan hidup ditinjau dari UUPPLH dan menjelaskan hambatan dalam penegakan sanksi pidana dalam pencemaran lingkungan hidup ditinjau dari UUPPLH. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut. Metode analisis data menggunakan cara deskriptif kualitatif PT. Marimas, Semarang belum dikenakan sanksi pidana atas pencemaran sungai Klampisan yang diakibatkan karena kurangnya alat bukti dalam pembuktian pencemaran lingkungan sehingga penegakan sanksi pidana dalam pencemaran lingkungan hidup ditinjau dari UUPPLH di PT. Marimas, Semarang belum berjalan. Hambatan dalam penegakan sanksi pidana dalam pencemaran lingkungan hidup ditinjau dari UUPPLH di PT. Marimas, Semarang adalah kurangnya sosialiasi kepada masyarakat terkait hukum lingkungan, kendala dalam pembuktian karena di sepanjang Kali Klampisan terdapat sekitar 7 industri yang punya andil membuang limbah ke badan sungai tersebut dan pembangunan instalasi Pengelolaan Air Minum (PAM) di wilayah Purwoyoso, dan belum maksimalnya infrastruktur penegakan hukum yang disebabkan oleh kurangnya ketegasan dalam pelaksanaan peraturan perundangan dan sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup yang jumlahnya belum memadai untuk melakukan pengawasan.

UPAYA PENCEGAHAN DAN SOLUSI TERHADAP TIMBULNYA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DARI BUANGAN LIMBAH INDUSTRI Siska Ratna Anjarsari; Rochmani Rochmani
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 21 No 1 (2020): Vol. 21 No. 1 Edisi April 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v24i1.8323

Environmental pollution due to industrial waste disposal is a never-ending concern. There are more and more cases of environmental pollution due to industrial waste disposal, this is very disturbing and disturbing people's lives and threatens the preservation of environmental functions. The research method used in this research is juridical normative by tracing the rules and literature related to the problem under study. The aim of the research is to explain the prevention and solutions to pollution. The results showed that prevention efforts and solutions to the emergence of environmental pollution by planning a good, accurate and accurate production process reduce the use of auxiliary chemicals that are low in pollution load, control water use that is efficient and efficient, reuse and reuse. chemicals contained in liquid waste for production purposes as well as trying to monitor the waste resulting from post-waste minimization activities. Keywords : waste, environment, pollution, prevention, solutions.

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERUNDUNGAN (BULLYING) ANAK DIBAWAH UMUR Siti Iba Iga Farida; Rochmani Rochmani
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 21 No 2 (2020): Vol. 21 No. 2 Edisi Agustus 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v25i2.8331

The biggest problem for children who are faced with the law is because of Law no. 3 of 1997 regarding Juvenile Court is no longer relevant, both from the juridical, philosophical and sociological aspects. This law does not provide the right solution for the handling of children as children in conflict with the law. Children who are in conflict with the law that is resolved in court, result in mental and psychological pressure on the child who is in conflict with the law, thus disturbing the child's development and development. Thus, there is a need for a criminal law policy in handling bullying. The research method used in this research is juridical empirical by looking at the facts that exist in practice in the field. The research objective is to explain policies in law enforcement against child bullies. Settlement of the criminal law for bullying offenders against student victims of violence at school has not been going well because bullying has not been regulated in a law that specifically regulates it. Keywords : children, underage, criminal law, policy, bullying.

Penelantaran Istri oleh Suami Merupakan Tindak Pidana Mega Rachmasari Ristian Yunantika; Rochmani Rochmani
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 22 No 1 (2021): Vol. 22 No. 1 Edisi April 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v22i1.8436

The harmony and integrity of the household can be disturbed if behavior and self-control cannot be controlled, the bad result is negative behavior, namely anger and quarrels which can lead to acts of domestic violence. Likewise, neglect of the household is not a new thing, because the fact is that it often occurs in the reality of society. This study aims to explain the factors that cause household neglect, to explain the legal consequences for the husband who has neglected his wife, and, to explain the efforts that must be made to prevent neglect in the household again. The method used in this research is a normative juridical approach and a descriptive analytical research specification, data collection using techniques such as literature study, interviews, and documentation. The data source that has been used is secondary data. The results of this research indicate the factors that cause household neglect are; do not provide a living, make dependence; the existence of a patriarchal culture in society; low education and knowledge of women as wives. The provisions of the Marriage Law stipulate that the husband must be responsible, if it is violated then legal sanctions will apply. In cases of household neglect, a solution is usually found not to be penalized and not to be fined. Efforts that must be made so that household neglect does not occur again is by car; there must be awareness, there needs to be religious guidance, it is not enough to just provide material but cannot educate his wife well, there must be mental development because a husband to become a leader must be able to lead his wife to a better direction. Legal consequences / sanctions for a husband who has neglected his wife can be punished with a maximum imprisonment of three years or a maximum fine of Rp. 15 million based on articles 49 and 50 of Law no. 23 of 2004 concerning PKDRT. Efforts that must be made so that neglect of the household does not occur again is by means of citizen awareness that neglect is a criminal act, so that law enforcement must continue so that people understand that neglect is a criminal act, from the aspect of marriage there must be socialization from the general public . Keywords: neglect, wife, violence, household, criminal.

PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT DI ERA GLOBALISASI Rochmani Rochmani
Masalah-Masalah Hukum Vol 44, No 1 (2015): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Environmental damage can result in the right to a good environment and healthy living in communities disrupted. Right to good living environment and healthy part of human rights. Violation of good environment and healthy is a violation of human rights. Right to environment is a human right that must be upheld and respected by the international community. Violations of the right to a good environment and healthy environment is a crime. However, that is still a lot of human rights violations occur. Right to a good and healthy environment is a fundamental human right. The rights attached to a construction that strengthen human life. In the globalization era human rights violations can be filed in an international judicial mechanisms, as a form of protection of the right to a good and healthyenvironment.Kerusakan lingkungan hidup dapat mengakibatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat pada masyarakat terganggu. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagian dari HAM. Pelanggaran terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan pelanggaran HAM. Hak atas lingkungan hidup merupakan HAM yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh masyarakat internasional. Pelangaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kejahatan lingkungan. Namun demikian yang terjadi masih banyak pelanggaran HAM. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak yang fundamental manusia. Hak itu melekat sebagai yang memperkuat konstruksi kehidupan manusia. Di era globalisasi pelanggaran HAM berat bisa diajukan dalam mekanisme peradilan internasional, sebagai wujud perlindungan terhadap Hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

ANALYSIS HUKUM LINGKUNGAN TERKAIT SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP KETAATAN PEMRAKARSA YANG TIDAK MEMPUNYAI PERSETUJUAN REKOMENDASI LINGKUNGAN Nurul Zaenudin; Rochmani Rochmani
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 23 No 1 (2022): Edisi April 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v23i1.8946

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki akal untuk memanfaatkan sumberdaya akan menyebabkan perubahan pada lingkungan. Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha harus memiliki tanggungjawab terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Kewajiban yang harus dilakukan juga diatur oleh pemerintah pada Undang-Undang No. 32 tahun 2009 dan selanjutnya diganti dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020. Perbedaan pengkajian dan jenis sanksi yang diterapkan apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan sanksi administratif yang ada pada kedua peraturan tersebut apakah akan memberikan dampak terhadap ketaatan pelaku usaha. Analisis hukum lingkungan yang disampaikan pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki rekomendasi persetujuan lingkungan akan mendapatkan sanksi administratif dan setiap pelaku usaha yang melanggar atau melakukan pencemaran terhadap lingkungan akan dikenakan sanksi pidana. Setelah mendapatkan sanksi administratif, pelaku usaha yang tidak memiliki rekomendasi persetujuan lingkungan wajib menyusun dokumen DELH dan/atau DPLH sebagai komitmen dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang disebebkan oleh kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021, sanksi administratif terdapat tambahan jenis yaitu denda admnistratif yang besaran nominalnya ditentukan berdasarkan kesalahn yang dilakukan pelaku usaha. Pada peraturan terbaru tidak terdapat sanksi pidana kepada pelaku usaha yang melakukan pencemaran pada lingkungan hidup. Adanya integrasi pengurusan izin usaha akan memberikan dampak positif, karena sebagai kegiatan preventif. Hal ini akan mengurangi sengketa hukum lingkungan. Kata Kunci : Lingkungan, Hukum, Sanksi Administratif, Pidana, Denda

URGENSI PENGADILAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENYELESAIAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Rochmani Rochmani
Bina Hukum Lingkungan Vol 4, No 2 (2020): Bina Hukum Lingkungan
Publisher : Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

ABSTRAKPerkara-perkara lingkungan hidup yang telah diproses di pengadilan, dalam putusannya tidak pro lingkungan hidup, tidak berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup dan dinilai sering mengecewakan serta tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan keadilan bagi lingkungan hidup itu sendiri. Dengan keadaan tersebut sangat urgen Pengadilan Lingkungan Hidup (Environmental Court) untuk menyelesaikan perkara lingkungan hidup yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan urgensinya eksistensi pengadilan lingkungan hidup. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan kajian hukum normatif, spesifikasi penelitian bersifat kualitatif, Sumber data sekunder dan menggunakan analisis data kualitatif. Perkara lingkungan hidup memiliki karakteristik khusus. Karateristik kasus-kasus lingkungan yang seringkali scientific dan membutuhkan keahlian khusus dalam penanganannya maka sangat urgen dibentuk pengadilan khusus lingkungan hidup. Perkara-perkara lingkungan hidup yang diselesaikan di peradilan umum belum dapat memberikan keadilan ekologis dan justru menghasilkan putusan bebas bagi pelakunya, maka sangat urgen adanya pengadilan lingkungan hidup. Kata kunci: keberlanjutan, lingkungan hidup, pengadilan, urgensi.ABSTRACTThese cases, which have been processed in courts, are not pro-environmental and not sustainability-oriented. With this situation, it is very urgent for the Environmental Court to resolve environmental cases which are oriented towards environmental sustainability. The purpose of this research is to describe the importance of the environmental court. This research employed normative legal studies, qualitative research specifications, Secondary data source, and qualitative data analysis. The environmental cases are special cases, hence requiring scientific approaches and special expertise. In accordance with the aforementioned fact, it is very urgent to establish the environmental court.Keywords: court, environment, sustainability, urgency.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search