Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE JURNAL KARSA (Terakreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012) KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture) Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan HUMANISMA : Journal of Gender Studies Jurnal Konseling Pendidikan Islam Shahih : journal of islamicate multidisciplinary Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Masyarakat
Hasanatul Jannah
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : DE JURE

 1 
KEPASTIAN HUKUM HUKUM PEMENUHAN NAFKAH ISTRI PASCA PERCERAIAN Jannah, Hasanatul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 2, No 1: Juni 2010
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v2i1.57

Abstract

Pemenuhan nafkah istri bukan hanya ketika ikatan perkawinan masih terjalin, namun pasca perceraian nafkah istri juga harus dipenuhi. Agama sangat jelas mengatur dan menjembatani hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan nafkah istri. Problem seputar  nafkah istri pasca perceraian sering kali menjadi kasus yang tak kunjung usai, karena banyak terjadi dari pihak mantan suami lalai memenuhi kewajibannya terhadap mantan istrinya, akibatnya pihak istri sering kali dirugikan. Kasus yang sering mencuat ke permukaan masyarakat  adalah disebabkan banyaknya istri yang awam hukum diselesaikan begitu saja, sementara hak- haknya diabaikan. Hal tersebut disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum melek hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum agama. Di sisi lain suami masih cenderung menyepelekan kewajiban karena dianggap persoalan  sudah selesai seiring dengan putusan cerai, sehingga banyak yang tak memenuhi kewajibannya seperti: memberi nafkah selama iddah, pembagian harta bersama (gono gini), melunasi mahar yang terutang dan  memberikan biaya hadhanah kepada anak- anaknya.Maintenance is not only the right of  wife in the bond of  marriage but also after the divorce. However, women mostly denied the right of  maintenance after the dissolution of marriage. This denial is partly resulted from the women’s ignorance of  their legal right and partly due to the negligence of the men to carry out their duty of  maintenance falsely considering that the duty has ended by the termination of marriage. Maintenance during the waiting period (iddah), distribution of  estates (gono gini), giving the unpaid dower, and widow right of  retention are among the perplexing issues following the dissolution of  marriage. Sanction against the violation of  these rulings should be enacted and implemented.
MENJEMBATANI KRISIS ADVOKASI TERHADAP TKW INDONESIA DILUAR NEGERI Jannah, Hasanatul
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 4, No 1: Juni 2012
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v4i1.2155

Abstract

Sebagai salah satu penghasil devisa negara dan mendapat julukan yang begitu tehormat dari negara sebagai Pahlawan Devisa, TKW Indonesia seharusnya mendapat perhatian tersendiri dari pemerintah maupun pihak yang terkait, sehingga terkirimnya para TKW keluar negeri memiliki jaminan keselamatan. Untuk itu diperlukan adanya kesepakatan antara pihak pengirim dengan penerima TKW agar kehadiran TKW bisa memperoleh perlindungan di Negara tempat mereka bekerja. Seharusnya berbagai kasus yang banyak menimpa para TKW selama ini seperti penganiaaan, pelecehan seksual dan tindak kekerasan lainnya baik yang di ketahui publik maupun tidak, menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia.   As one of state foreign exchange producer and the hero of foreign exchange, Indonesian migrant workers should get sufficient attention from the government and all parts which are related to their process of being migrant workers in order they get safety guarantee in the countries they work. Therefore, it is a need to have an agreement between internal agent (that sends the workers) and external agent (that accept and manage the workers) to make sure that the migrant workers will get protection. What have been experienced, so far, by migrant workers such as mistreatment, sexual harassment and  violence which are publicly known or ice versa should be an important lesson for Indonesia.  
Co-Authors Cahyani, Adelia Nur Danang Purwanto Ernawati Ernawati Kholilurrohman Kholilurrohman Rachmah Ida Yunda Fitriyah