Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Janry Haposan U.P Simanungkalit
Directorate of Personnel Planning and Formation of State Personnel Agency, Jakarta
Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
STRUKTUR GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL Janry Haposan U.P Simanungkalit
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 1 No 1 Juni (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.485 KB)

Abstract

Tulisan ini didasari pada kenyataan bahwa Struktur Gaji PNS yang berlaku hingga saat inibelum mampu berfungsi sebagai pemacu peningkatan kinerja dan produktivitas PNS. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara gaji yang diterima olehPNS saat ini dengan KHL PNS. Dari sisi Keadilan Internal PNS, gaji yang diterima oleh PNSsaat ini belum memperhitungkan kinerja, kedisiplinan, beban kerja, dan keahlian kerjaPNS, sedangkan dari sisi Keadilan Eksternal PNS, memperlihatkan ketidakadilan antarabesaran gaji yang diterima oleh PNS saat ini dengan yang diterima oleh Pegawai Swasta.Berdasarkan hasil analisis, direkomendasikan tindak lanjut penelitian, yakni: (1) dalampenetapan Gaji Pokok PNS terendah hendaknya didasarkan pada Standar KHL PNS padamasing-masing Daerah; (2) perlu adanya dukungan dan good will Pemerintah untukmenyediakan anggaran negara secara memadai; dan (3) dengan ditetapkannya SistemPenggajian yang baru yang berbasis Bobot Jabatan hendaknya diikuti oleh perubahanperubahansebagai pre-requisite, seperti Sistem Penilaian Kinerja PNS, Sistem Pensiun,Penatalaksanaan Organisasi, dan lain-lain.Kata Kunci: Struktur Gaji PNS, Bobot Jabatan, Keadilan Internal dan Keadilan Eksternal
PERKEMBANGAN SISTEM KEPEGAWAIAN NEGARA Janry Haposan U.P Simanungkalit
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 1 No 2 November (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.059 KB)

Abstract

The role and position of civil service system really essential, strategic, and as critical success factor in every state bureaucracy. Pros and cons bureaucracy of a state really being regarded by quantity and also quality of civil service. Therefore, bureaucracy ability to do reform in order to improve comprehensively and continuously really been charged, that one of its is by learning best practices to civil service reform various state. This article seeks to advance the analysis of developing civil service system in comparability perspective among United States of America and Indonesi, beginning of developing civil service system of each state, position/job classification, recruitment and selection, promotion/carrier, remuneration, and training and development. At the end of this article as lesson learned to Indonesian is recommended some critical notes that needs and have to expedited civil service reform for the future. Keywords: Civil Service System, Reform, Promotion/Carrier, Remuneration, and Training and Development, Merit System, United States of America, Indonesia.
STRATEGI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERKUALITAS1 Janry Haposan U.P Simanungkalit
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 2 No 1 Juni (2008): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.129 KB)

Abstract

One of civil service reform urgent agenda in Indonesia for shortly been done is reform of civil servant candidates (CPNS) procurement, remembering that it is the most deep critical thing in the entirely of civil service management process. This study result shows that generically, civil servant candidates procurement that held by Government Institution on exhaustive locus study went on good and smooth, even it still has not yet fully free of deviation practices (KKN). Base on strategy analysis result by using SWOT Analysis, this study recommend strategy formulation for qualified civil servant candidates procurement in the future, namely: (1) speeding up reform actualise and enhancing transparency and accountability of the civil servant candidates procurement on all steps; (2) establishing civil service job competency standard nationally; (3) improving civil service planning system comprehensivelly; (4) upholding law and sanction implementing for each KKN’s actions in the civil servant candidates procurement processes; (5) realizing competitive and equity (internal and external) civil service remuneration system; and (6) advance merit’s principles in the civil I
REDESIGN SISTEM PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI INDONESIA Janry Haposan U.P Simanungkalit
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.042 KB)

Abstract

Permasalahan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, termasuk di dalamnya permasalahan Pensiun PNS yang menjadi fokus utama dalam tulisan ini merupakan salah satu permasalahan yang unik dalam sistem kepegawaian negara. Sudah lama dan sering didiskusikan, namun hingga kini masih belum ada konsep penyelesaian yang jelas dan komprehensif sesuai harapan. Bertolak dari fenomena tersebut, tulisan ini berupaya mencari solusi alternatif dengan melakukan konstruksi ulang sistem Pensiun PNS melalui: (1) Reidentifikasi dan deskripsi berbagai permasalahan yang terkait dengan implementasi Sistem Pemberian Pensiun PNS; (2) Menganalisis pemodelan sistem pensiun PNS sebagai bagian dari sistem manajemen kepegawaian; dan (3) Memformulasikan rekomendasi kebijakan terkait dengan sistem pensiun PNS ke depan. Terwujudnya reformasi pensiun PNS ke depan menuntut komitmen (good will) dan konsistensi yang tinggi dari Pemerintah bersama dengan seluruh stakeholders, yang selaras dengan kaidah dasar dan norma yang seharusnya dilakukan serta sesuai dengan dinamika lingkungan internal dan eksternal organisasi Pemerintah yang berkembang terkini. Implementasi model pensiun sebagaimana yang disimulasi dalam tulisan ini haruslah diharmonisasi dengan sub sistem kepegawaian lainnya, sehingga dapat bersinergis satu sama lain. Kata kunci: Pegawai Negeri Sipil (PNS), pensiun
PENATAAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH Janry Haposan U.P Simanungkalit
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1007.509 KB)

Abstract

Berdasarkan database Badan Kepegawaian Negara (2005), terdapat 343.158 pegawai yang berkedudukan sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Instansi Pusat dan Daerah di Indonesia. Secara definisi, Pegawai Tidak Tetap (PTT) ini ditunjuk untuk posisi mereka untuk 1 tahun atau kurang. Namun kenyataannya, penunjukan Pegawai Tidak Tetap (PTT) menjadi tidak dapat diatur dan ke depannya berpotensi menyebabkan masalah dalam sistem kepegawaian di Indonesia. Telaah ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan atau penunjukan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lembaga pemerintah Indonesia dan merumuskan alternatif kebijakan sebagai upaya untuk mengantisipasi penerapan sistem kepegawaian di Indonesia. Hasil telaah ini menunjukkan bahwa area kerja di mana Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Instansi Pemerintahan Indonesia diangkat adalah administrasi, kesehatan, teknis, pendidikan, keamanan, kebersihan, ketertiban dan area kerja yang khusus lainnya. Di masa depan, langkah-langkah pelaksanaan kebijakan dalam melaksanakan pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di instansi pemerintahan dilakukan dengan menilai dan menganalisis kebutuhan untuk penunjukan Pegawai Tidak Tetap (PTT), membangun hukum dan strategi dalam penetapan Pegawai Tidak Tetap (PTT), penanganan khusus untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT), menjaga komitmen dan kolaborasi pemangku kepentingan, memonitor dan melakukan evaluasi terhadap pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) secara periodik contohnya dalam hal biaya, tunjangan, resiko, kinerja dan produktivitas. Kata kunci: Pegawai Tidak Tetap (PTT), Pemerintah.
OUTSOURCING PEGAWAI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH Janry Haposan U.P Simanungkalit
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 3 No 2 November (2009): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.961 KB)

Abstract

The objectives of this study are to map job or work area that applies outsourcing, particularly human resources(HR), describe form and reason implement HR outsourcing, analyze the role and risk of HR outsourcing,and formulating policy alternative as an effort to anticipate in implementing HR outsourcing at governmentinstitution. This study result shows that the HR outsourcing job or work area are Administration, Health,Technical, Education, Security, Cleanliness, Orderliness and other special work areas (Non-Core Competenceof government institution). The HR outsourcing form that is applied by government institution is with providerand non-provider. The main role of HR outsourcing is as an effort to handle HR needs on job or work area asnon-core competence of government institution. Policy implementation step in connection with implementingHR outsourcing at governmental institution in the future are to identify HR outsourcing needs, establish the lawand strategy in performing HR outsourcing, special management of HR outsourcing, maintaining commitmentand collaboration all stakeholder, monitoring and performing evaluation HR outsourcing periodically to be
Co-Authors