I Ketut Suardita
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pemasangan Reklame Kain Oleh Organisasi Mahasiswa Ditinjau Berdasarkan Perda Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2011 I Gede Kusuma Ary Sumerta; I Ketut Suardita
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i06.p03

Abstract

Tujuan dari dilakukannya studi ini adalah untuk meneliti suatu kepastian hukum pada pengaturan hukum pajak reklame di Kota Denpasar dan secara khusus mengkaji problema norma berupa norma kabur (vague of norm) dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Perda Denpasar No. 2 Tahun 2011 terkait objek pajak yang dikecualikan. Metode penelitian dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis, berkaitan pengaturan hukum pajak reklame di Kota Denpasar diatur melalui Perda Kota Denpasar No. 2 Tahun 2011 dan Perwali Denpasar No. 3 Tahun 2014. Kemudian terkait penyelenggaraan reklame kain berupa spanduk oleh Ormawa intra kampus yang didasarkan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan tidak ditujukan untuk tujuan komersial termasuk sebagai salah satu objek pajak reklame yang dikecualikan sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf f Perda Kota Denpasar No. 2 Tahun 2011. Kata Kunci:Reklame, Pajak Reklame, Ormawa Intra Kampus. ABSTRACT The purpose of this study is to examine a legal certainty in the regulation of billboard tax law in Denpasar City and specifically examine the problem of norms in the form of vague norms in the provisions of Article 3 paragraph (3) of the Denpasar Regulation No. 2 of 2011 related to exempt tax objects. The research method in this study is normative legal research with a type of statutory approach. The results of this study explain that the legal problems examined by the author are related to the regulation of advertisement tax law in the city of Denpasar which is regulated through the Perda Kota Denpasar No. 2 of 2011 and Perwali Denpasar No. 3 of 2014. Then related to the implementation of cloth billboards in the form of banners by the intra-campus Ormawa which is based on the Tri Dharma of Higher Education and is not intended for commercial purposes, including as one of the advertisement tax objects that are exempted as stipulated in the provisions of Article 3 paragraph (3) letter f Denpasar City Regulation No. 2 of 2011. Keywords: Advertisements, Advertisement Tax, Intra-campus Student Organizations.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN BEA MATERAI BEKAS I Gusti Ayu Anggitha Putri Pramesti; I Ketut Suardita
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i03.p9

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai akibat hukum yang ditimbulkan apabila seseorang menggunakan dan/atau menjual bea materai bekas kepada pihak lain serta bagaimana keabsahan dari sebuah dokumen hukum apabila menggunakan bea materai bekas. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil studi ini ialah akibat dari penggunaan bea materai bekas yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dan secara sadar meminta dan/atau memperjualbelikan materai bekas dengan cara menghilangkan bukti penggunaannya yaitu ciri, tanda, cap dan tanda tangan yang terdapat dalam materai tersebut maka dijatuhi hukuman sanksi penjara serta denda sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penggunaan materai bekas dalam sebuah dokumen hukum tidak mengakibatkan perjanjian tersebut tidak sah di mata hukum serta tidak menjadi jaminan sah atau tidaknya sebuah dokumen hukum dalam hal ini surat perjanjian. Namun, surat perjanjian tersebut dianggap tidak dapat memenuhi unsur untuk dikatakan sebagai sebuah alat bukti di muka Pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Kata Kunci: Bea Materai, Penyalahgunaan, Dokumen Hukum ABSTRACT The purpose of this study aims to find out and understand the legal consequences that arise when someone uses and/or sells used stamp duty to other parties and how the validity of a legal document when using used stamp duty is used. This study uses a normative juridical research method with a statute approach. The results of this study are consequences about utilize used stamp duty which is carried out intentionally by someone and consciously asks for and/or trades used stamp duty by eliminating evidence, namely the characteristics, signs, stamps and signatures contained in the stamp duty, which is then sentenced to imprisonment. as well as fines as regulated in the Criminal Code and the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty. Based on the Civil Code, by utilized used stamp duty in a legal document does not conduce the agreement being invalid in legally and being not a legal guarantee whether valid or not as a legal document in this case is a letter of agreement. However, the agreement letter is considered unable to fulfill the elements to be said as evidence before the Court as regulated in Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty. Keywords: Stamp Duty, Misappropriate, Legal Document
Pelaksanaan Parkir Elektronik Sebagai Perwujudan Smart City (Studi Kasus Di Pasar Tradisional Kabupaten Tabanan) Ni Putu Medyana Hardanti; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan studi ini untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik melalui penerapan parkir elektronik (e-Parking) sebagai perwujudan Smart City di wilayah Pasar Tradisional Kabupaten Tabanan. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini adalah metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data yang berasal dari jurnal ilmiah, literatur buku, situs web resmi, pengamatan di lapangan dan hasil wawancara yang kemudian digambarkan melalui teknik analisa data kualitatif, karena sifat data dalam penelitian ini berbentuk deskriptif yaitu menggambarkan penerapan kebijakan mesin parkir di area Pasar Tradisional Kabupaten Tabanan. Hasil kajian ini memberikan gambaran terhadap kebijakan pelayanan publik yang diterapkan pemerintah, namun dalam penerapannya belum berjalan maksimal. Dalam mensukseskan pelayanan publik khususnya terkait e-Parking, masih banyak upaya yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Tabanan, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap perkembangan Teknologi serta mampu mensukseskan wujud Smart City di area Pasar Tabanan. Kata kunci : Pemerintah, Masyarakat dan Smart City. ABSTRACT The purpose of this study is to determine the implementation of public services through the application of electronic parking (e-Parking) as the embodiment of Smart City in the Traditional Market area of ??Tabanan Regency. The research method used in making this journal is an empirical juridical legal research method with a statutory approach and a fact approach. This study uses data sources originating from scientific journals, book literature, official websites, field observations and interviews which are then described through qualitative data analysis techniques, because the nature of the data in this study is descriptive, namely describing the application of parking machine policies in Tabanan Regency Traditional Market area. The results of this study provide an overview of the public service policies implemented by the government, but in practice they have not run optimally. In the success of public services, especially related to e-Parking, there are still many efforts that must be made by the Tabanan Regency government, to increase public knowledge of technological developments and be able to make Smart City a success in the Tabanan Market area. Keywords: Government, Society and Smart City.