Garuda - Garba Rujukan Digital

UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH BANK TERHADAP DEBITUR YANG SUDAH MENINGGAL Mida Sidabutar; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban atas kredit macet yang ditinggalkan debitur yang sudah meninggal dunia menurut KUHPerdata dan untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit macet bagi debitur yang sudah meninggal dunia menurut KUHPerdata. Penulisan artikel ini adalah dengan menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kredit macet yg dimiliki oleh debitur yg sudah meninggal akan dibebankan kepada para ahli waris yang sah sesuai dengan Pasal 833 KUHPerdata. Penerima ahli waris ditentukan berdasarkan 4 golongan dimulai dari istri/suami yang sah beserta keterunannya sesuai dengan Pasal 852a KUHPerdata dan pembagiannya adalah berdarkan golongan terdekat yang menutup kesempatan golongan terjauh. Upaya penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan melelang objek jaminan debitur oleh bank yang tertera pada Pasal 1151 KUHPerdata, selain itu bank dapat melakukan eksekusi hak tanggungan dimana bank memiliki hak istimewa yang disebut parata executie yakni kewenangan untuk menjual atau melelang jaminan debitur dengan kekuasaan sendiri tanpa harus melalui sidang yang dilakukan di pengadilan serta yang terakhir adalah membentuk perjanjian baru dengan para ahli waris yang akan dibayar sesuai dengan jumlah warisan yang diterima oleh setiap ahli waris sesuai dengan pasal 1100 KUHperdarta. The purpose of writing this journal is to find out who is responsible for bad credit left by debtors who have passed away according to the Civil Code and to find out how bad credit settlement efforts are for debtors who have passed away according to the Civil Code. The writing of this article is using the normative legal method. The results of the study show that bad credit owned by debtors who have died will be charged to the legal heirs in accordance with Article 833 of the Civil Code. The beneficiaries are determined based on 4 groups starting from the legal wife / husband and their derivatives in accordance with Article 852a of the Civil Code and the distribution is based on the closest group that closes the opportunity of the farthest group. Efforts to settle bad credit can be done by auctioning the debtor's collateral object by the bank as stated in Article 1151 of the Civil Code, besides that the bank can execute mortgage rights where the bank has a special privilege called the parata executie, namely the authority to sell or auction the debtor's guarantee with its own power without having to through a trial conducted in court and the last is to form a new agreement with the heirs who will be paid according to the amount of inheritance received by each heir in accordance with article 1100 Civil Code.

PERBUATAN MENGCOVER LAGU MILIK ORANG LAIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK CIPTA I.B. Deva Harista Setiawan; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara jelas mengenai suatu bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta dengan objek karya seni musik atau lagu serta mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta yang dalam hal ini sebagai pemegang Hak Cipta atas suatu tindakan pelanggaran cover lagu yang diunggah tanpa ijin ke sosial media YouTube. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif (Normative Legal Research), yaitu dengan menelusuri berbagai produk hukum berupa Perundang-Undangan (The Statute Approach). Hasil studi ini menunjukkan bahwa mengcover lagu milik pihak lain tidak dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran Hak Cipta apabila tindakan tersebut tidak melanggar hak moral dan hak ekonomi dari pemegang Hak Cipta, sebagaimana perlindungan hukum terhadap hak dari pencipta lagu diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dengan diaturnya hak ekonomi, maka pihak lain dilarang menggunakan karya cipta seseorang dengan tujuan komersial tanpa mendapatkan izin atau lisensi dari pencipta dan hak moral yang berarti bahwa nama pencipta wajib untuk dicantumkan dalam ciptaan miliknya dan tidak memperbolehkan pihak lain untuk mengubah hasil karya ciptaannya. This study aims to clearly examine a form of copyright infringement with the object of music or song art works and to find out the legal protection of the creator who in this case is the copyright holder for an act of violation of cover songs uploaded without permission to YouTube social media. The method in this research uses a type of normative legal research method, namely by exploring various legal products in the form of legislation (The statute approach). The results of this study show that covering songs belonging to other parties and then uploading them to YouTube social media cannot be called a form of copyright infringement if the action does not violate the exclusive rights of the copyright holder. Legal protection of the rights of songwriters is regulated in Article 4 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright which states "that the exclusive rights of creators for works born from their intellectual creativity consist of economic rights and moral rights". By regulating economic rights, other parties are prohibited from using someone's copyrighted work for commercial purposes without obtaining permission or license from the creator and moral rights, which means that the author's name is obliged to be included in his / her work and does not allow other parties to change the work of his / her creation.

UPAYA HUKUM PEMEGANG POLIS DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI YANG DINYATAKAN PAILIT Anak Agung Ngurah Ananta Primarta; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini yaitu untuk menganalisis secara hukum kedudukan pemegang polis pada perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit.Metode Penelitian Hukum Normatif digunakan dalam penelitian ini karena metode ini memakai studi kepustakaan dengan pemecahannya menggunakan berbagai pustaka serta ketentuan yang secara khusus berkaitan dengan permasalahan ini. Adapun simpulan yang diperoleh yaitu tanggung jawab perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit terhadap klaim pemegang polis asuransi pada proses kepailitan, direksi memiliki tanggung jawab selama proses kepailitan tersebut berlangsung, dari sebelum hingga setelah Perseroan oleh hukum dinyatakan pailit. Apabila sudah dinyatakan pailit maka hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan pailit beralih karena hukum kepada kurator. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang polis yang mengalami penolakan klaim oleh perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit yaitu mengajukan suatu upaya hukum dengan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan utang tersebut untuk kemudian digunakan sebagai laporan awal kepada Otoritas Jasa Keuangan. Setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga, kurator akan menentukan pembagian pembayaran utang-utang Debitur pailit kepada Kreditur. The purpose of writing this article is to legally analyze the position of policyholders in insurance companies that are declared bankrupt. The Normative Legal Research Method is used in this study because this method uses library research with the solution using various libraries and provisions specifically related to this problem. As for the conclusion obtained, namely the responsibility of the insurance company declared bankrupt to the insurance policyholder's claims during the bankruptcy process, the directors have responsibility during the bankruptcy process, from before until after the Company is legally declared bankrupt. If it has been declared bankrupt, the right to control and manage the assets of the bankruptcy will be transferred by law to the curator. Legal remedies that can be taken by policyholders who experience rejection of claims by insurance companies that are declared bankrupt are to file a legal action by collecting evidence relating to the debt to be used as an initial report to the Financial Services Authority. After the bankruptcy decision from the Commercial Court, the curator will determine the distribution of the payment of the bankrupt debtor's debts to the creditor.

PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA BUKU ELEKTRONIK (E-BOOK) DI INDONESIA Ida Ayu Lidya Nareswari Manuaba; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai buku elektronik (e-book) menurut Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut dengan UUHC, dan mengetahui bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran hak cipta pada buku elektronik (E-book). Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memusatkan objek kajian pada UUHC. Hasil studi menunjukkan bahwa penjelasan dari Pasal 40 Ayat (1) huruf n UUHC secara implisit mengakui bahwa buku elektronik (E-book) merupakan salah satu ciptaan adaptasi yang dilindungi. Maka dari itu buku elektronik (E-book) adalah bentuk adaptasi atau pengalihwujudan dari buku cetak sehingga buku elektronik (E-book) harus dilindungi. Bagi orang lain yang ingin mengkonversi buku cetak menjadi buku elektronik (E-book) harus mendapatkan izin dari penciptanya melalui perjanjian lisensi yang dibuat oleh para pihak dan harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer. Apabila terdapat pelanggaran hak cipta dalam penggandaan buku elektronik tanpa seizin Pencipta maka berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) UUHC perkara tersebut dapat diselesaikan melalui pengadilan dan tanpa melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa tanpa melalui pengadilan dapat dilakukan dengan cara arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Khusus untuk jalur pengadilan, hanya Pengadilan Niaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara dalam bidang hak cipta. This study aims to find out the law of e-book or e-book copyright based on Copyright Law Number 28 Year 2014 which known as UUHC and the forms of how to settled any cases that is used if the e-book copyright occurs. This study use normative law methods and focusing to UUHC as the object of study. The study results show that the explanation from Article 40 Paragraph (1) letter n of the UUHC implicity admit that e-book is one of protected adaptation creation. Therefore e-book can be interpreted as a form of aadaption or transformation of printed book so that e-book need to be protected. For those who want to convert a printed book into an e-book need the author permission through license agreement that made by each side and need to fulfill the legal terms of the agreement which regulated in Article 1320 BW. If there is a copyright infringement in duplicating books without the author permission, based on Article 95 Paragraph (1) UUHC this case can be settled by courts or without trial can be solved by arbitration, mediation, negotiation, and conciliation. Specifically for the case which can be settled by court, the court who own the authorization to settle the cases is Commercial Court.

PENGATURAN REPOST FOTO DAN VIDEO DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA I Made Candra Maha Putra; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari studi ini adalah guna mengkaji pengaturan repost foto dan video di media sosial menurut Undang-Undang Hak Cipta dan sanksi yang dapat diberlakukan dalam hal terjadi sengketa berupa repost foto dan video di media sosial. Dalam pembuatan atau penulisan studi ini metode yang dipergunakan merupakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada pendekatan peraturan perrundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Konseptual Approach). Hasil studi menunjukkan bahwa foto dan video termasuk ke dalam jenis ciptaan yang dilindungi yang diatur pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dimana Foto termasuk kedalam karya fotografi maupun potret, yang diatur dan terdapat pada Pasal 40 ayat (1) huruf k dan huruf l Undang-Undang Hak Cipta. Dan Video termasuk kedalam karya sinematografi, yang dimana diatur pada Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Hak Cipta, maka dari itu me-repost foto dan video di media sosial merupakan pelanggaran Hak Cipta. Berkaitan dengan sanksi yang dapat diberlakukan dalam hal terjadi sengketa berupa repost foto maupun video di media sosial dapat dikenakan sanksi pidana seperti yang diatur pada pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Selain sanksi pidana, dalam hal terjadi sengketa berupa repost foto maupun video di media sosial dapat juga terjerat sanksi perdata berupa gugatan ganti kerugian, seperti yang terdapat pada pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. The purpose of this study was to examine the regulation of reposting photos and videos on social media according to the Copyright Act and the sanctions that can be applied in the event of a dispute in the form of reposting photos and videos on social media. In making or writing this study, the method used was a normative legal research method based on the statutory approach (Statute Approach) and the conceptual approach (Conceptual Approach). The results of the study indicated that photos and videos are included in the types of protected works regulated in Article 40 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Where photos are included in photographic and portrait works, which are regulated and contained in Article 40 paragraph (1) letter k and letter l of the Copyright Law. And videos are included in cinematographic works, which are regulated in Article 40 paragraph (1) letter m of the Copyright Law, therefore reposting photos and videos on social media is a copyright violation. With regard to sanctions that can be applied in the event of a dispute in the form of reposting photos or videos on social media, criminal sanctions can be imposed as stipulated in article 113 paragraph (3) of the Copyright Law. In addition to criminal sanctions, in the event of a dispute in the form of reposting photos or videos on social media, you can also be involved in civil sanctions in the form of a claim for compensation, as contained in Article 99 paragraph (1) of the Copyright Law.

PENGATURAN BENTUK DAN SYARAT SAHNYA PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA Putu Ayu Ira Kusuma Wardani; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perjanjian lisensi antara pencipta dan orang lain serta untuk mengetahui syarat sahnya suatu perjajian hak cipta. Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Hak Cipta memberikan pencipta sebuah hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya yang mendapat perlindungan hukum sejak ciptaan itu telah diwujudkan dalam karya nyata. Pengaturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 45 sampai Pasal 47 mengatur terkait pembatasan hak cipta memberikan hak untuk pencipta memberikan orang lain hak untuk memperbanyak ciptaanya. Akan tetapi pasal ini tidak mengatur tentang bentuk dan syarat sahnya perjanjian lisensi. dapat di simpulkan bahwa perjanjian-perjanjian lisensi dapat berbentuk lisensi eksklusif dan lisensi non eksklusif. Lisensi eksklusif adalah kontrak yang berbentuk perjanjian dan perjanjian ini hanya akan di serahkan kepada seorang atau satu penerima lisensi di dalam wilayah tertentu. Lisensi non eksklusif adalah kontrak yang bentuknya perjanjian ini dapat di berikan untuk beberapa penerima lisensi dan tersebar di beberapa wilayah. Syarat sahnya perjanjian hak cipta sama halnya dengan syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata yaitu a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya b. Kecakapan para pihak c. Suatu hal tertentu d. Suatu sebab yang halal. Article aims to determine the forms of license agreements between creators and other people and to find out the legal terms of a copyright agreement. The research used in this research is normative legal research with a conceptual approach and a statue approach. The research results show that copyright gives the creator the right to announce or reproduce his copyright which has received legal protection since the creation has been manifested in real works. Regulation No. 28 of 2014 concerning Copyright Articles 45 to 47 regulate copyright restrictions giving rights to creators giving other people the right to reproduce their copyrights. However, this article does not regulate the form and terms of the validity of the license agreement. It can be concluded that the license agreements can be in the form of exclusive licenses and non-exclusive licenses. An exclusive license is a contract that is in the form of an agreement and this agreement will only be submitted to one or one licensee in a certain area. A non-exclusive license is a contract in the form of this agreement that can be given to several licensees and spread over several regions. The terms of the validity of a copyright agreement are the same as the validity conditions of an agreement in accordance with Article 1320 of the Civil Code, namely a. Agree those who bind themselves b. The skills of the parties c. A certain thing d. A cause that is lawful.Keywords: Copyright, Exclusive Rights, License.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN KREDIT PERBANKAN Ni Kadek Arcani; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini untuk mengkaji dan mengetahui kedudukan serta konsep dan keabsahan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit perbankan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yatu : pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan analisis, sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dengan teknik analisis deskripsi. Hasil studi menunjukkan bahwa mengenai kedudukan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit perbankan telah ditentukkan berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual seperti, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang telah menegaskan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Serta kedudukan hak kekayaan intelektual dijadikan sebagai jamninan kredit perbankan melalui jaminan fidusia, karena hak kekayaan intelektual merupakan benda yang tidak berwujud dan hak kepemilikannya dapat beralih atau dialihkan. Namun, mengenai keabsahannya hak kekayaan intelektual dijadikan jaminan kredit di Indonesia belum ada peraturan pelaksanaan dari ketentuan undang-undang hak kekayaan intelektual tersebut sehingga terjadi kekosongan hukum yang menyebabkan belum terlaksananya hak kekayaan intelektual dijadikan jaminan kredit perbankan. The purpose of this study is to study and know the position and concept and validity of intellectual property rights as a guarantee of banking credit. The research methods used in this study are normative legal research methods as well as the approaches used in this research, namely: statutory approaches, concept approaches, and analytical approaches, the source of legal materials used is primary legal materials with description analysis techniques. The results showed that the position of intellectual property rights as banking credit guarantees has been established based on laws governing intellectual property rights such as, Law No. 28 of 2014 on Copyright and Law No. 13 of 2016 on Patents that have affirmed that "copyright can be used as an object of fiduciary guarantee" As well as the position of intellectual property rights are used as banking credit guarantees through fiduciary guarantees, because intellectual property rights are intangible objects and their ownership rights can be transferred or transferred. However, regarding the validity of intellectual property rights as credit guarantees in Indonesia, there is no implementation regulation of the provisions of the intellectual property law so that there is a legal vacuum that causes the implementation of intellectual property rights to be used as banking credit guarantees.

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA NIKOTIN CAIR YANG KEMASANNYA TIDAK TERCANTUM PERINGATAN KESEHATAN Khrisna Khristian; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui perlindungan konsumen rokok elektrik yang tidak tercantum label informasi dan peringatan kesehatan serta tanggung jawab pelaku usaha akibat dari bahaya yang ditimbulkan dari konsumsi rokok elektrik. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian adalah nikotin cair dapat dikategorikan sebagai produk tembakau atau HPTL sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 67/PMK.04/2018 Tentang Perdagangan Barang Kena Cukai Yang Pelunasan Cukainya Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai Atau Pembubuhan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya. Untuk itu informasi yang dicantumkan didalam kemasan nikotin cair sangat diperlukan dengan tujuan untuk melengkapi hak konsumen dan merupakan bentuk kewajiban dari pelaku usaha sesuai denga pasal 7 huruf b Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. The purpose of writing is to determine the protection of e-cigarette consumers who do not include information labels and health warnings as well as the responsibility of business actors due to the dangers posed by the consumption of e-cigarettes. This research uses normative legal research method. The result of this research is that liquid nicotine can be categorized as a tobacco product or HPTL as stated in article 1 number 18 Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 67 / PMK.04 / 2018 concerning the trade of excisable goods whose excise is paid off by attaching an excise tape or affixing other signs of payment of excise. For this reason, the information contained in the liquid nicotine packaging is very necessary with the aim of completing consumer rights and is a form of obligation of business actors in accordance with article 7 letter b of Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

ANALISIS PEMAKNAAN UNSUR KEBARUAN DALAM PENGATURAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA (Studi Kasus EcoBottle vs Biolife) Destri Ayu Larasati Mahayana; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu yang untuk mengetahui kriteria unsur kebaruan (novelty) dalam pengaturan desain industri di Indonesia serta dan untuk mengkaji ratio decidendi hakim dalam menafsirkan unsur kebaruan (novelty) dalam sengketa antara Eco Bottle vs Biolife dan Biolfe Borneo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertama, UU Desain Industri maupun peraturan pelaksananya tidak memberikan definisi yang jelas terakit seperti apa unsur kebaruan yang digunakan dan indikator desain industri apa yang dapat disebut baru. Frasa “tidak sama” pada Pasal 2 ayat (2) UU Desain Industri tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga dapat menimbulkan pemaknaan atau penafsiran ganda (ambiguitas). Kedua, berdasarkan analisis putusan-putusan pada kasus antara Eco Bottle vs Biolife, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat disparitas putusan pengadilan dalam praktek penegakkan hak desain industri di Indonesia. Terdapat kekaburan norma pada Pasal 2 ayat (2) UU Desain Industri khususnya pada frasa “tidak sama” karena tidak ada penjelasan lebih mendetail mengenai makna atau tafsiran dari frasa “tidak sama” apakah terdapat perbedaan secara signifikan atau terdapat perbedaan sedikit saja. The purpose of this study are to find out the novelty elements in the regulation of industrial design in Indonesia and to examine how is the judge's ratio decidendi in interpreting the novelty element in the dispute between Eco Bottle vs Biolife and Biolfe Borneo. This research uses normative legal research methods. The results of this research are, first, that the Industrial Design Law and its implementing regulations do not provide clear definitions regarding what the novelty elements are used and what industrial design indicators can be called new. The phrase "not the same" in Article 2 paragraph (2) of the Industrial Design Law is not explained further so that it can lead to multiple interpretations (ambiguity). Second, based on the analysis of the decisions in the case between Eco Bottle vs Biolife, it can be concluded that there are still disparities in court decisions in the practice of enforcing industrial design rights in Indonesia. There is a blurring of the norm in Artivle 2 Paragraph (2) of the Industrial Design Law, especially in the phrase “not the same” because there isi no more detailed explanation of the meaning or interpretation of the phrase “not the same” whether there are significant differences or there are only slight differences.

PERLINDUNGAN KARYA CIPTA MOTIF BATIK BALI TERHADAP PENJIPLAKAN DI RUMAH BATIK BINTANG MIRA Pande Nyoman Bintang Paramitha; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang perlindungan hukum bagi motif batik Rumah Batik Bintang Mira atas beberapa produk yang telah dijiplak oleh UMKM lain, serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus tersebut menurut Undang-Undang Hak Cipta. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukan bahwa pelaksanaan ketentuan hukum berkaitan dengan perlindungan motif kain Batik Bali belum dilaksanakan secara efektif, disebabkan oleh faktor masyarakat sebagai pencipta motif dan pemilik motif yang belum sepenuhnya mengetahui ketentuan hukum tersebut. Pihak yang mempergunakan motif batik bali tanpa izin oleh penciptanya dapat menimbulkan masalah bagi pihak UMKM dengan pihak yang melanggar yang dapat merugikan kepentingan pencipta produk UMKM. Penjiplakan karya cipta motif batik bali mengakibatkan produk motif batik bali kurang laku di pasaran karena adanya pihak yang memasarkan motif batik bali tanpa seizin dari pemilik motif batik bali tersebut. Penyelesaian atas pelanggaran karya cipta motif batik bali bisa diselesaikan melalui cara represif non litigasi, dan apabila cara non litigasi tidak dapat menyelesaikan masalah, maka akan dilakukan dengan cara litigasi. This study aims to analyze the legal protection for the Batik Bintang Mira House batik motif on several products that have been plagiarized by other MSMEs, as well as to find out how to resolve the case according to the Copyright Act. The method used in this paper is an empirical legal method with a statutory approach. The results of the study show that the implementation of legal provisions relating to the protection of Balinese Batik cloth motifs has not been implemented effectively, due to community factors as motif creators and motif owners who do not fully understand the legal provisions. Parties who use Balinese batik motifs without permission by the creator can cause problems for the MSMEs with those who violate them which can harm the interests of the creators of MSME products. The plagiarism of Balinese batik motifs causes the products of Balinese batik motifs to be less salable in the market because there are parties who market Balinese batik motifs without the permission of the owner of the Balinese batik motifs. Settlement of violations of Balinese batik motifs can be resolved through non-litigation repressive methods, and if non-litigation methods cannot resolve the problem, then litigation will be carried out.

Title

Found 11 Documents
Search
Journal : Kertha Semaya

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search Journal : Kertha Semaya

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search
Journal : Kertha Semaya