Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Terhadap Potret Artis Yang Digunakan Sebagai Wallpaper Dalam Perspektif Hak Cipta Eka Wahyu Pramudita; Ida Ayu Sukihana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i05.p02

Tujuan studi ini untuk menganalisa perlindungan hukum atas potret artis yang digunakan sebagai wallpaper berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta perlindungan hukum atas potret yang dialih wujudkan menjadi gambar wallpaper dengan penambahan teks dan perubahan komposisi warna. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil studi menunjukkan bahwa gambar wallpaper yang menggunakan potret artis dapat dilindungi dalam rezim hak cipta dan pembuatan serta penyebarluasan gambar wallpaper tersebut dianggap tidak melanggar hak cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Potret ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the legal protection of artist portraits used as wallpaper based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and legal protection of portraits that are transformed into wallpaper images with the addition of text and changes in color composition. Writing this scientific paper uses a type of normative research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that wallpaper images that use artist portraits can be protected under the copyright regime and the creation and distribution of these wallpaper images is considered not to violate copyright as long as the Creator or Copyright Holder expresses no objection to the creation and distribution. Key Words: Legal Protection, Copyright, Portrait

PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL YANG DILANGGAR PADA POKOKNYA (STUDI KASUS MEREK CABERG) I Kadek Agus Wira Putra; Ida Ayu Sukihana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i03.p14

Hak merek merupakan salah satu bagian dari hak atas kekayaaan intelektual dan sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dari aspek hukum. Suatu merek akan memperoleh perlindungan hukum jika sudah melakukan pendaftaran. Merek disebut sebagai merek terkenal apabila sudah memenuhi kriteria dari merek terkenal, namun di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum menjelaskan secara rinci terkait definisi dari suatu merek terkenal. Walaupun sudah terdapat pengaturan terhadap merek, sengketa merek di Indonesia masih sering terjadi terutama persamaan pada pokoknya. Salah satu contoh sengketa merek terkenal “CABERG” antara Caberg S.p.A dengan Arifin Daniel. Tujuan dari penulisan karya ilmiah berbentuk jurnal ini yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum bagi pemilik merek terkenal di Indonesia dan perlindungan hukum pemilik merek terkenal Caberg S.p.A terhadap merek terdaftar “CABERG” yang didaftarkan oleh Arifin Daniel. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu yuridis normatif. Terdapat dua perlindungan yang diberikan terhadap merek yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Berdasarkan UU Merek mengatur terkait perlindungan hukum terhadap merek terkenal untuk menghindari terjadinya pelanggaran seperti persamaan nama suatu merek antara merek yang satu dengan yang lainnya dalam upaya hukum bagi pemegang merek untuk melindungi mereknya. Kata Kunci : Merek Terkenal, Perlindungan Hukum, , Pendaftaran. ABSTRACT Trademark rights are a part of intellectual property rights that must be protected from legal aspects. Trademark will get legal protection if it has been registered. Trademark is referred to as a well-known brand if it meets the criteria for a well-known brand, but under Act No.20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications has not explained in detail the definition of a well-known mark. Although there are regulations on brands, trademark disputes in Indonesia still often occur, especially similarities in principle. One example of the famous brand dispute “CABERG” between Caberg S.p.A and Arifin Daniel. The purpose of this writing scientific papers in the form of journal is to find out how the legal protection efforts for well-known brand owners in Indonesia and the legal protection of well-known brand owners Caberg S.p.A against the registered mark “CABERG” by Arifin Daniel. The writing of this journal uses normative research methods. There are two protections given to brands such as preventive legal protection and repressive legal protection. Based on the Trademark Law, it regulates legal protection related to trademarks to avoid violations such as the similarity of a brand between one brand and another in legal efforts for brand holders to protect their marks. Key Words: Well-known Mark, Legal Protection, Registration.

Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Yang Karya Ciptaannya Diunduh Bebas Melalui Internet Cokorda Istri Sri Dharma Widyaningrum; Ida Ayu Sukihana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i03.p05

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang karya ciptaannya diunduh bebas melalui internet dan untuk mengetahui langkah apa yang dilakukan guna melindungi pencipta lagu yang karya ciptaannya diunduh bebas melalui internet. Metode yang dipakai dalam penulisan jurnal ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Hasil dari penulisan jurnal ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terdadap pencipta lagu yang karya ciptaannya diunduh secara bebas melalui situs internet dilakukan secara administrasi, memalui gugatan perdata, dan instrument hukum pidana. Langkah hukum yang dilaksanakan guna melindungi pencipta lagu yang karya ciptaannya diunduh bebas melalui internet dilaksanakan dengan bermacam cara yaitu melalui Kementerian Teknologi dan Informasi agar berperan besar dalam melaksanakan pembelokiran terhadap situs – situs yang menyediakan fasilitas pengunduh lagu gratis dan menyiagakan aparat penegak hukum seperti dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta hakim dan jaksa yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan di bidang Kekayaan Intelektual serta peran Dewan Hak Cipta dalam memberikan ilmu pengetahuan tentang pentingnya Kekayaan Intelektual. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Karya Cipta, Internet, Kekayaan Intelektual ABSTRACT The purpose of writing this journal is to determine the extent to which legal protection for songwriters whose works are freely downloaded via the internet and to find out what steps are taken to protect songwriters whose works are freely downloaded via the internet. The method used in writing this journal is normative legal research method. The results of the writing of this journal show that the legal protection of songwriters whose works are freely downloaded via internet sites is carried out administratively, through civil lawsuits and criminal law instruments. Legal steps taken to protect songwriters whose works are freely downloaded via the internet are carried out in various ways, namely through the Ministry of Technology and Information to play a major role in carrying out the turning of sites that provide free song download facilities and alert law enforcement officials such as the National Police Republic of Indonesia and Civil Servant Investigators as well as judges and prosecutors who have knowledge and ability in the field of Intellectual Property and the role of the Copyright Council in providing knowledge about the importance of Intellectual Property. Keywords: Legal Protection, Creative Works, Internet, Intellectual Property

Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Cover Version Yang Diunggah Pada Youtube Luh Tasya Pradnya Pratiwi; Ida Ayu Sukihana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i08.p06

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan menyanyikan ulang sebuah lagu (cover) yang diunggah pada aplikasi Youtube tergolong perbuatan melanggar hak cipta berdasarkan UUHC serta mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta lagu atas kegiatan menyanyikan ulang sebuah lagu (cover) yang diunggah pada aplikasi youtube dengan kepentingan komersial menurut UUHC. Pada tulisan ini memakai metode penelitian hukum normatif. Hasil studi memperlihatkan bahwasanya dalam kegiatan menyanyikan ulang sebuah lagu (cover) yang diunggah pada aplikasi Youtube tergolong perbuatan melanggar hak cipta jika dilanggarnya hak eksklusif pencipta lagu dan perlindungan hukum pada pencipta lagu atas pelanggaran hak cipta dalam kegiatan menyanyikan ulang sebuah lagu (cover) yang diunggah di Youtube untuk tujuan komersial dapat dilaksanakan dengan upaya preventif dan represif. Kata Kunci: Pencipta Lagu, Cover, Perlindungan Hukum, Youtube ABSTRACT The aim of this study is to find out whether the re-singing a song activity uploaded on Youtube is classified as a copyright infringement based on Copyright Law and knowing the legal protection of song creator for re-singing a song that uploaded on the Youtube for commercial purposes according to the Copyright Law. This paper used a normative legal research methods. The outcome of this study show that re-singing a song (cover) is classified as copyright infringement if it violates the song creator’s exclusive rights and legal protection of the song creator for copyright infringement in re-singing a song activity (cover) uploaded on Youtube for commercial purposes can be implemented with preventive and repressive efforts. Keywords: Song Creator, Cover, Legal Protection, Youtube

Kepastian Hukum Jual Beli Pakaian Impor Bekas Ni Made Dwik Rusniati; Ida Ayu Sukihana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i12.p04

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana konflik norma yang terjadi antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengenai jual beli pakaian impor bekas dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian konflik norma antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan serta pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa konflik norma antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum terhadap jual beli pakaian impor bekas di Indonesia. Berdasarkan asas lex posterior derogat legi priori dan asas lex specialis derogat legi generalis maka yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Kata Kunci : Konflik Norma, Pakaian Bekas, Impor, Penyelesaian Konflik ABSTRACT This study aims to find out how the conflict of norms that occurs between Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 7 of 2014 concerning Trade regarding the sale and purchase of second-hand imported clothes and to find out how to resolve the conflict of norms between Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection with Law Number 7 of 2014 concerning Trade. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach, namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 7 of 2014 concerning Trade as well as a conceptual approach. The results of the study show that the conflict of norms between Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 7 of 2014 concerning Trade causes legal uncertainty regarding the sale and purchase of used imported clothing in Indonesia. Based on the lex posterior derogat legi priori principle and the lex specialis derogat legi generalis principle, Law Number 7 of 2014 concerning Trade applies.

Penegakan Hukum Hak Cipta Atas Karya Lagu Yang Di Cover Pada Platform Spotify I Made Satya Devananda; Ida Ayu Sukihana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i11.p02

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor penyebab timbulnya pelanggaran terhadap hak cipta dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu yang dinyanyikan kembail di spotify. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah metode penelitian normatif. Hasil kajian ini terdapat adanya tujuh faktor penyebab adanya pelanggaran hak cipta, yakni faktor ekonomi, budaya, teknologi, penegakan hukum, pendidikan, pengangguran, dan lingkungan. Pelanggaran atas tindakan mengcover lagu sesorang dengan tujuan dikomersilkan bisa ditempuh dengan tindakan preventif dan tindakan represif. Atas pelanggaran cover lagu yang dikomersilkan lalu diunggah ke platform Spotify tanpa seizin dan persetujaun pencipta dapat mendapatkan sanksi pelanggaran berupa menutup akun Spotify sehingga akun tersebut tak dapat diakses lagi hal tersebut terdapat pada Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jika pelanggar sudah terbukti melakukan pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi perdata yaitu bagi setiap orang yang melanggar peraturan hak cipta maka orang tersebut dapat dikenakan adanya ganti rugi dimana gugatan tersebut dapat dilaporkan kepada Pengadilan Niaga dan dikenakan sanksi. Kata Kunci: Hak cipta, Lagu, Spotify ABSTRACT The purpose of this study is to examine the factors that cause copyright infringement and law enforcement against copyright infringement of songs sung again on spotify. The method used in writing this journal is a normative research method. From this study, there are seven factors that cause copyright infringement, namely economic factors, culture, technology, law enforcement, education, unemployment, and the environment. Violation of the act of covering someone's song with the aim of being commercialized can be taken with preventive and repressive measures. For violations of commercialized song covers and then uploaded to the Spotify platform without the permission and approval of the creator, they can get a violation sanction in the form of closing the Spotify account so that the account can no longer be accessed, this is contained in Article 54 and Article 55 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. If the violator has been proven to have committed copyright infringement, it can be subject to civil sanctions, namely for anyone who violates copyright regulations, that person can be subject to compensation where the lawsuit can be reported to the Commercial Court and imposed sanctions. Keywords: Copyright, Song, Spotify

LEGALITAS PEMBUATAN TRUST AGREEMENT DI INDONESIA Dewa Ariwangsa; Ida Ayu Sukihana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v11.i01.p01

The purpose of this study is to analyze the legal arrangements of trust agreements in positive law and the legal aspects of making trust agreements in Indonesia. This normative legal research study was made using a historical approach, a conceptual approach and a statute approach. From the research that has been done, it was found that the legal arrangement of trust agreements in Indonesian positive law is based on the Financial Services Authority Regulation no. 27 /POJK.03/2015 concerning Bank Business Activities in the Form of Trust, as amended in conjunction with Financial Services Authority Regulation Number 25 /POJK.03/2016 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation No. 27/POJK.03/2015 concerning Bank Business Activities in the Form of Trust (hereinafter referred to as POJK Trust) which principally determines trust agreements as part of the banking legal regulatory regime. Furthermore, for trust agreements that are justified or can be said to be legal according to positive law, only trust agreements are carried out by individuals or legal entities as settlors or funders (assets) and the Bank as trustees or parties entrusted with managing the assets deposited in accordance with the provisions of POJK Trust.

Penilaian Standar Pemeriksaan Merek Secara Substantif Pada Pendaftaran Merek Made Ayu Myleana Kusuma Putri; Ida Ayu Sukihana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i06.p07

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengaturan hukum hak merek dalam memberikan perlindungan pemilik merek dan untuk apa pemeriksa melakukan penelusuran untuk mencari merek pembanding yang terdaftar atau yang sudah diajukan lebih dahulu dalam database Direktorat Jenderal Kekayaan Intelentual. Metode dalam penulisan artikel ini yaitu menggunakan metode penulisan empiris. Hasil dari penulisan artikel ini adalah bahwa penilaian standar pemeriksaan merek secara substantif pada pendaftaran merek pada undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ternyata tidak sesuai dengan hasil penelitian di lapangan yang menyatakan jika ada dua logo memiliki kemiripan dari nama, bentuk, gambar itu tergantung si pemeriksa ingin meloloskan atau tidak. Terjadi kesenjangan yang akan merugikan para pemohon merek yang bisa di terima atau di tolak tergantung pemeriksa substantif di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kata Kunci : Pemeriksaan Substantif, Pendaftaran merek, Hak merek. ABSTRACT The purpose of writing this article is to determine the effevtiveness of legal arrangements for trademark rights in providing protection for trademark owners and for what reason the examiner conducts a search to fin a registered or previously submitted reference mark in the database of the Directorate General of Intelligent Wealth. The method in writing this article is to use the method Empirical writing. The result of writing this article is that it is necessary to know that te assessment of trademark examination standards substantively in trademark registration in law No. 20 of 2016 concering Trademarks and Geographical Indications is not in accordance with the results of research in the field which states that two logos have The similarty of name, shape, picture depends on wheter the examiner wants to pass or not. There is a gap that will harm the applicants for the mark, which can be accepted or rejected depending on the substantive examiner at the Directorate General of Intellectual Property. Keywords : Substantive Examination, Trademark Registration, Trademark Rights.

UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH BANK TERHADAP DEBITUR YANG SUDAH MENINGGAL Mida Sidabutar; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban atas kredit macet yang ditinggalkan debitur yang sudah meninggal dunia menurut KUHPerdata dan untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit macet bagi debitur yang sudah meninggal dunia menurut KUHPerdata. Penulisan artikel ini adalah dengan menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kredit macet yg dimiliki oleh debitur yg sudah meninggal akan dibebankan kepada para ahli waris yang sah sesuai dengan Pasal 833 KUHPerdata. Penerima ahli waris ditentukan berdasarkan 4 golongan dimulai dari istri/suami yang sah beserta keterunannya sesuai dengan Pasal 852a KUHPerdata dan pembagiannya adalah berdarkan golongan terdekat yang menutup kesempatan golongan terjauh. Upaya penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan melelang objek jaminan debitur oleh bank yang tertera pada Pasal 1151 KUHPerdata, selain itu bank dapat melakukan eksekusi hak tanggungan dimana bank memiliki hak istimewa yang disebut parata executie yakni kewenangan untuk menjual atau melelang jaminan debitur dengan kekuasaan sendiri tanpa harus melalui sidang yang dilakukan di pengadilan serta yang terakhir adalah membentuk perjanjian baru dengan para ahli waris yang akan dibayar sesuai dengan jumlah warisan yang diterima oleh setiap ahli waris sesuai dengan pasal 1100 KUHperdarta. The purpose of writing this journal is to find out who is responsible for bad credit left by debtors who have passed away according to the Civil Code and to find out how bad credit settlement efforts are for debtors who have passed away according to the Civil Code. The writing of this article is using the normative legal method. The results of the study show that bad credit owned by debtors who have died will be charged to the legal heirs in accordance with Article 833 of the Civil Code. The beneficiaries are determined based on 4 groups starting from the legal wife / husband and their derivatives in accordance with Article 852a of the Civil Code and the distribution is based on the closest group that closes the opportunity of the farthest group. Efforts to settle bad credit can be done by auctioning the debtor's collateral object by the bank as stated in Article 1151 of the Civil Code, besides that the bank can execute mortgage rights where the bank has a special privilege called the parata executie, namely the authority to sell or auction the debtor's guarantee with its own power without having to through a trial conducted in court and the last is to form a new agreement with the heirs who will be paid according to the amount of inheritance received by each heir in accordance with article 1100 Civil Code.

PERBUATAN MENGCOVER LAGU MILIK ORANG LAIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK CIPTA I.B. Deva Harista Setiawan; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara jelas mengenai suatu bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta dengan objek karya seni musik atau lagu serta mengetahui perlindungan hukum terhadap pencipta yang dalam hal ini sebagai pemegang Hak Cipta atas suatu tindakan pelanggaran cover lagu yang diunggah tanpa ijin ke sosial media YouTube. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif (Normative Legal Research), yaitu dengan menelusuri berbagai produk hukum berupa Perundang-Undangan (The Statute Approach). Hasil studi ini menunjukkan bahwa mengcover lagu milik pihak lain tidak dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran Hak Cipta apabila tindakan tersebut tidak melanggar hak moral dan hak ekonomi dari pemegang Hak Cipta, sebagaimana perlindungan hukum terhadap hak dari pencipta lagu diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dengan diaturnya hak ekonomi, maka pihak lain dilarang menggunakan karya cipta seseorang dengan tujuan komersial tanpa mendapatkan izin atau lisensi dari pencipta dan hak moral yang berarti bahwa nama pencipta wajib untuk dicantumkan dalam ciptaan miliknya dan tidak memperbolehkan pihak lain untuk mengubah hasil karya ciptaannya. This study aims to clearly examine a form of copyright infringement with the object of music or song art works and to find out the legal protection of the creator who in this case is the copyright holder for an act of violation of cover songs uploaded without permission to YouTube social media. The method in this research uses a type of normative legal research method, namely by exploring various legal products in the form of legislation (The statute approach). The results of this study show that covering songs belonging to other parties and then uploading them to YouTube social media cannot be called a form of copyright infringement if the action does not violate the exclusive rights of the copyright holder. Legal protection of the rights of songwriters is regulated in Article 4 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright which states "that the exclusive rights of creators for works born from their intellectual creativity consist of economic rights and moral rights". By regulating economic rights, other parties are prohibited from using someone's copyrighted work for commercial purposes without obtaining permission or license from the creator and moral rights, which means that the author's name is obliged to be included in his / her work and does not allow other parties to change the work of his / her creation.

Title

Found 35 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 35 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 35 Documents
Search