Garuda - Garba Rujukan Digital

Overlapping Perlindungan Hukum Bentuk Tiga Dimensi di Indonesia Ayu Nanda Pramasari Dewi; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tentang konsep bentuk tiga dimensi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, menganalisis terkait dualitas pengaturan bentuk tiga dimensi terhadap probabilitas tumpang tindih pengaturan. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif, dengan memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat dualitas pengaturan perlindungan hukum bentuk tiga dimensi di Indonesia yakni dalam Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Desain Industri, adapun perlindungan tiga dimensi masing-masing Undang-Undang memiliki karakteristik perlindungan dan akibat hukum yang berbeda-beda. Menyikapi kondisi tersebut, diusulkan penataan batas antara merek 3D dan desain industri. Sudut pandang tersebut dapat dilihat dari aspek-aspek berikut: bentuk umum, formulir yang tidak dapat didaftarkan, pengakuan publik, penolakan karena penggunaan dan perluasan kekhasan yang disebabkan oleh logo yang menjadi ruang lingkup merek. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Bentuk Tiga Dimensi, Overlapping, Hak Kekayaan Intelektual ABSTRACT This study aims to analyze the regulation of the concept of three-dimensional form in the provisions of the legislation. Second, to analyze the duality of the arrangement of three-dimensional shapes on the probability of overlapping the arrangement. This research is classified as a normative legal research, by utilizing a statutory and conceptual approach. This study concludes that there is a duality of three-dimensional legal protection arrangements in Indonesia, namely in the Trademark Law and the Constitution, while the three-dimensional protection of each law has different characteristics of protection and legal consequences. In response to these conditions, it is proposed to delineate the boundaries between 3D brands and industrial designs. This point of view can be seen from the following aspects: general form, forms that cannot be registered, public recognition, rejection due to use and extension of distinctiveness caused by the logo which is the scope of the brand. Key Words: Legal Certainty, Three dimensional form, Overlapping, Copyright.

Pengaturan Terkait Pelaku Usaha Yang Menimbun Masker Pada Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif UU Perdagangan Ida Bagus Gaga Baskara; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kekosongan hukum mengenai perbuatan pelaku usaha yang melakukan penimbunan masker dalam situasi pandemi covid-19 sehingga masker langka dan harganya tinggi. Dalam penelitian dan penulisan artikel ini metode penelitian hukum normatif atau yang sering disebut penelitian hukum doktrinal dengan disertai pendekatan peraturan hukum atau undang-undang dan pendekatan analisis yang digunakan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa dalam UU No.7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 tentang penetapan barang kebutuhan pokok dan barang penting mengatur tentang penimbunan tetapi permasalahanya adalah, masker tidak dikategorikan atau tidak diatur sebagai barang kebutuhan pokok dan barang penting yang pada saat situasi pandemi masker merupakan kebutuhan yang penting sehingga mengakibatkan sanksi yang telah diatur tidak dapat diterapkan. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Masker, Penimbunan ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal vacuum regarding the actions of business actors who hoard masks in the Covid-19 pandemic situation so that masks are scarce and the price is high. In the research and writing of this article, the normative legal research method or what is often called doctrinal legal research is accompanied by an approach to legal regulations or laws and an analytical approach used. The results of the study show that in Law No. 7 of 2014 concerning trade and Presidential Regulation No. 71 of 2015 concerning the determination of basic necessities and essential goods regulates hoarding but the problem is, masks are not categorized or not regulated as basic necessities and essential goods which during a pandemic situation masks are an important necessity, resulting in sanctions that have been regulated cannot be applied . Key Words: Legal Certainty, Masks, Hoarding

Perlindungan Hukum Terhadap Penyedia Jasa Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jasa Titip Online Pada Aplikasi Instagram Ni Wayan Julia Pradnya Radjani; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Saat ini sedang marak berbagai jenis bisnis dengan diiringi oleh ruah kebutuhan yang membuat teknologi dalam jasa titip semakin berkembang. Dalam proses perjanjian jasa titip online ini, transaksi dan kontrak elektronik yang dibuat antar pihak membuat suatu perbuatan hukum. Hal–hal yang kerap terjadi didalam transaksi jasa titip online yaitu penipuan. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui pengaturan hukum serta bentuk perlindungan hukum terhadap penyedia jasa dan pembeli di dalam perjanjian jual beli melalui jasa titip online di aplikasi Instagram. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif, dimana menitik beratkan pada kajian soal norma-norma dasar yang berlaku di dalam masyarakat serta menjadi pedoman berperilaku dengan pendekatan perundang-undangan (the statue approach). Pengaturan pelaksanaan layanan jasa titip online sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata yang menegaskan sebuah perjanjian dimana penyedia jasa dan pembeli setuju untuk mengikatkan diri, dengan satu pihak memberikan suatu barang yang telah di titipkan dan pihak lain yang memberikan imbalan sesuai dengan kesepakatan. Adapun perlindungan bagi pelaku usaha maupun pelanggan dalam kegiatan jasa titip online berpedoman pada KUHPerdata dan Undang-Undang ITE yang dimana terdapat dalam ketentuan pasal 1338 KUHPerdata, pasal 1 butir 17 dan pasal 18 ayat 1 yang dimana dalam ketentuan tersebut yakni suatu sahnya suatu perjanjian. KUHPerdata yang dijadikan dasar hukum atas terjadinya perjanjian yang dilakukan oleh penyedia jasa dan pelanggan, dan UU ITE yang menjadi dasar praktik jasa titip online ini sendiri atau dimana perjanjian tersebut mulai dibuat dan disepakati. Penyelesaian sengketa akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pembeli dapat dilakukan melalui jalur litigasi yakni melalui jalur pengadilan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jasa Titip Online, Aplikasi Instagram. Abstract Currently, various types of business are booming, accompanied by a large number of needs that make technology in entrusted services more developed. In the process of this online entrusted service agreement, electronic transactions and contracts made between parties create a legal action. Things that often occur in online entrusted service transactions are fraud. The purpose of this writing is to find out the legal arrangements and forms of legal protection for the parties in the sale and purchase agreement through online entrusted services on the Instagram application. The research method used is normative research, which focuses on the study of the basic norms that apply in society and becomes a guide for behavior with a statutory approach (the statue approach). The arrangement for the implementation of online entrusted services is in accordance with the provisions of Article 1457 of the Civil Code which confirms an agreement in which the parties agree to bind themselves, with one party providing an item that has been entrusted and the other party who provides a reward in accordance with the agreement. The protection for business actors and customers in online entrusted service activities is guided by the Civil Code and the ITE Law which are contained in the provisions of article 1338 of the Civil Code, article 1 point 17 and article 18 paragraph 1 which in these provisions is the validity of an agreement. The Civil Code which is used as the legal basis for the occurrence of agreements made by service providers and customers, and the ITE Law which is the basis for the practice of entrusting online services itself or where the agreement begins to be made and agreed upon. Keywords : Legal protection, online entrusting services, Application Instagram

Perlindungan Hukum Terkait Pelanggaran Atas Hak Cipta Terhadap Karya Arsitektur Lanskap Putu Sonia Putri Iswara Naghi; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tujuan dari karya tulis ini adalah untuk menganalisa perlindungan hukum berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC) hingga mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya pelanggaran atas Hak Cipta terhadap karya arsitektur lanskap. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulis mengumpulkan dan menganalisis bahan pustaka yang di dapat dari data primer dan data sekunder. Hasil studi menunjukan bahwa arsitek mendapatkan perlidungan yang karyanya tidak boleh digunakan tanpa izin dari pencipta. Arsitek yang mengalami kerugian hak ekonomi akibat pelanggaran hak cipta berhak mendapatkan ganti rugi (diatur dalam Pasal 96 UUHC 2014), dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga (diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UUHC). Salah satu faktor utama sulit dilakukannya penegakan pelanggaran Hak Cipta karya arsitektur lanskap yaitu kurangnya sosialisasi tentang betapa pentingnya mendaftarkan ciptaan bagi arsitek. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan kalangan arsitek, bisa dengan cara mensosialisasikan informasi tentang ruang lingkup serta hal lainnya menyangkut materi dari UUHC. Kata Kunci: Karya Arsitektur Lanskap, Hak Cipta, Perlindungan Hukum ABSTRACT The purpose of this paper is to analyze legal protection based on Law Number 28 of 2014 (UUHC) and to determine the efforts that can be taken to prevent copyright infringement of landscape architectural works. Writing this article uses normative juridical research methods, the authors collect and analyze library materials obtained from primary data and secondary data. The results of the study show that architects get protection that their work cannot be used without the author's permission. Architects who experience loss of economic rights due to copyright infringement are entitled to compensation (regulated in Article 96 UUHC), by filed a civil suit to the “Commercial Court” (Article 100 first paragraph of UUHC). One of the main factors in the difficulty of enforcing copyright infringement of landscape architecture works is the lack of socialization about the importance of registering creations for architects. To increase the legal awareness of the public and architects, it can be done by disseminating information about the scope and other matters concerning the material from the UUHC. Keywords: Landscape Architecture Work, Copyright, Legal Protection

Pengaturan Sanksi Terhadap Kelalaian Penerima Fidusia Dalam Hal Penghapusan Jaminan Fidusia Gede Aditya Saputra; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Artikel ini memiliki tujuan untuk memberi pemahaman tentang pengaturan jaminan fidusia di Indonesia serta untuk mengetahui pengaturan sanksi terhadap kelalaian penerima fidusia dalam hal penghapusan jaminan fidusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mempergunakan penelitian hukum dengan jenis yuridis normatif, dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini. Hasil dari studi ini menemukan jika Pengaturan terkait Jaminan Fidusia hingga saat ini baik UU Jaminan Fidusia maupun PP No. 21/2015 belum mengatur secara khusus terkait sanksi apabila pihak yang menerima fidusia tidak menghapus jaminan fidusia padahal utang dari pihak yang memberi fidusia telah lunas. Hal ini tentu menyebabkan kerugian untuk pemberi fidusia. Selain itu UU Jaminan Fidusia yang sudah berlaku selama 22 tahun namun hingga saat ini belum dilakukan revisi satu kalipun. Padahal perkembangan bisnis di Indonesia berkembang secara dinamis. Kata Kunci: Sanksi, Penerima Fidusia, Jaminan Fidusia. ABSTRACT This article aims to provide an understanding of the arrangement of fiduciary guarantees in Indonesia as well as to determine the setting of sanctions for negligence of fiduciary recipients in the case of the abolition of fiduciary guarantees. The method used in this study uses legal research with a normative juridical type, using a statutory approach to analyze legal issues in this study. The results of this study found that regulations related to Fiduciary Security to date, both the Fiduciary Guarantee Law and Government Regulation No. 21/2015 has not specifically regulated sanctions if the party receiving the fiduciary does not remove the fiduciary guarantee even though the debt of the party providing the fiduciary has been paid off. This of course causes losses for the fiduciary giver. In addition, the Fiduciary Guarantee Law, which has been in effect for 22 years, has not yet been revised once. Whereas business development in Indonesia is developing dynamically. Key Words: Sanctions, Creditors, Fiduciary Guarantee.

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik yang Mengalami Kerugian Akibat Mati Listrik Patricia Marcella; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 9 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui hak dan kewajiban konsumen listrik serta perlindungan hukum bagi konsumen listrik atas kerugian yang dialami berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UUK). Metode penulisan ini menggunakan metode normatif dengan cara menelaah bahan hukum yang ada. Hasil dari penulisan ini menunjukan bahwa setiap konsumen listrik yang merasa dilanggar haknya dapat menuntut pertanggungjawaban dari PT. PLN untuk memenuhi haknya. Berdasarkan Pasal 29 UUK dijelaskan bahwa konsumen listrik berhak untuk mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan layak dan berkualitas baik. Situasi nyatanya berbeda dengan apa yang telah ditentukan dalam ketentuan yang mengatur. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya peristiwa mati listrik yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Perlindungan hukum bagi konsumen listrik atas kerugian yang dialami akibat mati listrik ditentukan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 19 UUPK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UUK. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kerugian, Mati Listrik. ABSTRACT The purpose of this study is to know and understand the rights and obligations of electricity consumers as well as the legal protection of electricity consumers for losses suffered according to Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection (Law of Consumer Protection) and Law Number 30 of 2009 on Electricity (Law of Electricity). This writing method uses a normative method by examining existing legal materials. The results of this study indicate that every electricity consumer who feels their rights have been violated can demand responsibility from PT. PLN to fulfill its rights. Based on Article 29 of Law of Electricity, it is explained that electricity consumers have the right to receive electricity continuously with good quality and reliability. The real situation is different from what has been determined in the governing provisions. This can be seen from the many blackout events that occur in people's lives. Legal protection for electricity consumers for losses suffered due to power outages is regulated in Article 1365 of the Civil Code, Article 19 of Law of Consumer Protection, and Article 29 paragraph (1) letter e of Law of Electricity. Key Words : Legal Protection, Loss, Power Outages.

Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atas Tindakan Konsumen yang Melakukan Orderan Fiktif Go-Shop Putu Mahendra Wijaya; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap mitra GOJEK atas tindakan konsumen yang melakukan orderan fiktif Go-Shop dan mengetahui bagaimana pertanggung jawaban PT. GOJEK Indonesia ketika mitra GOJEK mendapatkan orderan fiktif. Dalam penelitian jurnal ini menggunakan salah satu jenis penelitian yaitu penelitian normatif yang mengkaji PerUU dan bahan literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa : pertama, perlndungan hukum terhadap mitra GOJEK atas tindakan konsumen yang melakukan orderan fiktif Go-Shop dapat mengacu pada pasal 1267 KUHPerdata dan konsumen melanggar pasal 5 point (b) UUPK. Kedua, pertanggungjawaban perusahaan PT. GOJEK Indonesia ketika mitra GOJEK mendapatkan orderan fiktif, mengingat bahwa klausula perjanjian elektronik (e-contract) yang sudah dibuat oleh perusahaan PT. GOJEK Indonesia, AKAB, dan calon mitra GOJEK terdapat klausul eksonerasi yang dapat diartikan bahwa lepasnya pertanggungjawaban dari pihak PT. GOJEK Indonesia dan AKAB saat mitra GOJEK mengalami kerugian. Selain itu, klausula-klausula dalam perjanjian tersebut sebenarnya dilarang oleh UUPK, sehingga dengan permasalahan ini terdapat kekosongan norma maupun ketidakpastian hukum terhadap mitra GOJEK yang mengalami orderan fiktif atas tindakan konsumen. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Mitra GOJEK, Orderan Fiktif. ABSTRACT The purpose of this research is to provide information about the legal protection of GOJEK partners for actions of consumers who make fictitious Go-Shop orders and to find out how responsible PT. GOJEK Indonesia when GOJEK partners receive fictitious orders. This jurnal research used one of the research type, specifically normative research which examines the legislation and literature materials related to the topic. The results of this study indicates: first, the legal protection of GOJEK partners for the actions of consumers who carry out fictitious Go-Shop orders refer to Article 1267 of the KUHPerdata and consumers violate Article 5 point (b) of the UUPK. Second, the corporate responsibility of PT. GOJEK Indonesia when GOJEK partners get fictitious orders, given that the electronic agreement clause (e-contract) which has been made by the company PT. GOJEK Indonesia, AKAB, and prospective GOJEK partners have an exoneration clause which means that the release of responsibility from PT. GOJEK Indonesia and AKAB when GOJEK partners suffered losses. In addition, the clause in the agreement are actually prohibited by the UUPK, thus this problem there is a vacuum of norms and legal uncertaintly for GOJEK partners who experience fictitious orders for consumers actions. Keywords : Legal Protection, GOJEK Partners, Fictitious Orders.

Pengawasan Terhadap Penerbitan E-Money Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia I Gusti Agung Gede Wira Kusuma; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui peran OJK dalam pengawasan penyelenggara sistem pembayaran melalui e-money di Indonesia dan tanggung jawab penerbit terhadap adanya kerugian yang dialami pengguna e-money dalam perspektif hukum perdata di Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat peralihan fungsi pengawasan dari Bank Indonesia ke OJK sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang OJK. Lingkup pengawasan dari OJK hanya berlaku dalam kegiatan jasa yang terbatas, dalam kata lain apabila terdapat Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang memiliki izin sebagai Penerbit Uang Elektronik, maka kegiatan usahanya diawasi oleh OJK dalam kapasitasnya sebagai Penerbit Uang Elektronik. Pengawasan yang dianut oleh OJK terbagi atas 2 (dua) prinsip yakni micro prudential supervision yang diartikan sebagai suatu pengawasan dalam rangka mendorong bank dan industry keuangan non bank yang berorientasi untuk menunjang kestabilan moneter, selain itu adapun pengawasan secara prudential supervision yang memiliki lingkup pengawasan secara individual dengan upaya pemeliharaan masyarakat dengan optimal. Terhadap kerugian yang dialami oleh pemegang uang elektronik PBI Nomor 20/6/PBI/2018 telah mengaturnya yaitu pada Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa penerbit diwajibkan untuk menerapkan prinsip perlindungan konsumen, kemudian Pasal 42 ayat (2) huruf c PBI No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik menyaatakan bahwa penerbit diwajibkan untuk mempunyai mekanisme penggantian kerugian finansil kepada penguna sepanjang kerugian itu tidak disebabkan oleh kesalahan pengguna. Kata Kunci: Peran, Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan, Penerbitan, E-money ABSTRACT The purpose of this study is to determine the role of OJK in supervising the implementation of payment systems through e-money in Indonesia and the responsibility of publishers for the losses experienced by e-money users in the perspective of civil law in Indonesia. legislation, case approach and legal concept approach. The results of the study show that downloading the supervisory function from Bank Indonesia to the OJK is as stated in Article 6 of the OJK Law. The scope of the OJK only applies to limited service activities, in other words, if there are Banking, Capital Markets, and Non-Bank Financial Industries (IKNB) that have licenses as Electronic Money Issuers, then the improvement activities are carried out by OJK in their capacity as Electronic Money Issuers. The supervision adopted by OJK is divided into 2 (two) principles, namely prudential micro supervision which is defined as a supervision in the context of encouraging banks and the non-bank financial industry that aims to support monetary stability, in addition to prudential supervision which has the scope of individual supervision. with optimal community maintenance efforts. Regarding the losses experienced by electronic money owners, PBI Number 20/6/PBI/2018 regulates it, namely Article 43 paragraph (1) which states that issuers are required to apply the principle of consumer protection, then Article 42 paragraph (2) letter c of PBI No. 20/6/PBI/2018 concerning Electronic Money states that issuers are required to compensate users for financial losses as long as the losses are not caused by user error. Keywords: Legal position, Financial Services Authority, Supervision, Issuance, E-money

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Minuman Beralkohol Tradisional Bali Yang Dikomersialkan Tanpa Izin Edar I Kadek Purnadwipa Irsadinata; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tujuan penulisan jurnal ini adalahuna menelisik serta memgetahui tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang mengonsumsi minuman beralkohol tradisional Bali yang peredarannya tanpa izin serta tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi minuman beralkohol tradisional Bali tanpa izin edar kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach). Hasil pembahasan dari penelitian ini disimpulkan bahwa pelaku usaha yang memproduksi minuman beralkohol trandisional Bali tanpa izin edar sangat jelas telah melanggar ketentuan pasal 4, 7 dan 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 serta subtansi hukum Pergub. Bali Nomor 1 tahun 2020 dan pelaku usaha diharuskan memberikan pertanggungjawabab (product liability) atas perbuatannya, yang dilakukan dengan memberikan ganti rugi atau kompensasi sesuai pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Minuman Beralkohol tradisional Bali, Izin Edar ABSTRACT The purpose of this journal is to determine the legal protection for consumers who consume traditional Balinese alcoholic beverages without a distribution license and the responsibility of business actors that producing traditional Balinese alcoholic drinks without distribution permits. This study uses juridical normative research method with statute approach. The results of this study concluded that business actors producing traditional Balinese alcoholic drinks without a distribution permit have clearly violated the provisions of articles 4, 7 and 8 of the Consumer Protection Law, Article 111 paragraph (1) of Law Number 36 of 2009 concerning Health and Article 4 paragraph (3) of Presidential Regulation Number 74 of 2013 and the legal substance of the Pergub. Bali No.1 / 2020 and business actors are required to provide product liability for their actions, which is carried out by providing compensation in accordance with Article 19 of Law Number 8 of 1999. Keywords : Consumer Protection, Balinese Traditional Alcoholic Drinks, Distribution Permission

Peralihan Hak Paten Terhadap Perusahaan Manufaktur Yang Melakukan Akuisisi I Gusti Agung Bagus Adhitya Surya Ananda; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tujuan penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana status kepemilikan serta bentuk peralihan Hak Paten dalam perusahaan manufaktur yang melakukan akuisisi. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penulisan ini, yaitu suatu produk dan atau proses yang dihasilkan melalui hubungan kerja memberikan hak bagi perusahaan atas kepemilikan Paten sebagai pemberi kerja. Kepemilikan hak atas Paten oleh perusahaan sebagai pemberi kerja hanya berupa hak ekonominya saja namun hak moral masih melekat pada inventornya. Dalam tindakan akusisi atau pengambilalihan, perusahaan manufaktur sebagai pemegang Paten yang dihasilkan dalam hubungan kerja dapat secara eksklusif melakukan pengalihan hak Paten kepada perusahaan pengakusisi sebagaimana diatur dalam PP No. 46 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Pengalihan Paten. Pengalihan hak Paten dilakukan melalui perjanjian tertulis dengan menuangkan dokumen asli berikut aspek-aspek hak lainnya yang berkaitan dengan Paten. Kata Kunci: Paten, Akuisisi, Manufaktur ABSTRACT This study aims to acknowledge the proprietary status and Patent transfer agreements in the manufacturing company that were conducted an acquisition. This study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach. Based on the study, the writer acknowledges that an invention of work relationship gives its an employer legal rights as a Patent holder who receives further rights from the inventor. The proprietary status of Patent by an employer only uses as economic rights, however moral rights are attached into the inventor. In cases manufacturing company conducted an acquisition, exclusively as a Patent holder by work relationship could have conduct patent transfer agreement into acquirer that referred to Regulations of The Government of The Republic of Indonesia Number 46 of 2020 concerning Requirements and Procedures for Patent Transfer Registration. The form of Patent transfer agreement conduct by written agreement including an authentic documents consists of related rights aspects of Patent. Key Words: Patent, Acquisition, Manufacture

Title

Found 12 Documents
Search
Journal : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search Journal : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search
Journal : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum