Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Acta Comitas
Anak Agung Ayu Sisthayoni
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN Anak Agung Ayu Sisthayoni; I Wayan Suardana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang marak bermunculan di Indonesia sudah menjadi isu lingkungan hidup yang sangat mengkhawatirkan dan memerlukan tindakan tegas dari pemerintah, dimana banyak pihak yang melakukan pembakaran hutan dan lahan demi membuka lahan baru tanpa memerlukan banyak waktu dan dengan biaya lebih murah. Pengaturan tindak pidana dan sanksi pidana pembakaran hutan dan lahan diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Disini terlihat adanya pertentangan antara pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan pasal 187 KUHP, pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Perkebunan dan pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Kehutanan yang secara jelas melarang pembakaran hutan. Tulisan ini bertujuan untuk membahas dan mencari tahu mengenai pengaturan pembakaran hutan dan lahan sebagai tindak pidana lingkungan hidup dengan menggunakan metode penelitian normatif untuk mengkaji permasalahan konflik norma dalam tindak pidana pembakaran hutan dan lahan melalui jenis pendekatan perundang-undangan, sehingga dapat menemukan penyelesaian dari konflik norma tersebut. Kata Kunci : tindak pidana, pembakaran, hutan, lahan
Legalitas Penggunaan Sidik Jari Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik Terkait Keabsahan Akta Notaris Anak Agung Ayu Sisthayoni; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Acta Comitas Vol 7 No 03 (2022)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2022.v07.i03.p8

Abstract

The purpose of this study is to determine the arrangement of fingerprints and electronic signatures in the creation of a notary deed as well as the legality of the fingerprint and electronic signature in relation to the notary deed's validity. In order to address the issue of ambiguity in norms, this research used a normative legal research methodology based on primary, secondary, and tertiary legal sources that were obtained through document study techniques and examined using content analysis techniques and argumentative tactics. The research in this paper shows that the use of fingerprints and electronic signatures on the minutes of notary deeds is not specifically regulated by the laws and regulations nowadays. As a result, the application of fingerprints and electronic signatures is unclear and their legality is put into question, which will affect the authenticity of the notary deed. Authentic deeds cannot be made in electronic form and cannot be taken into consideration as legal evidence, according to Article 5 Paragraph 4 of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.
Co-Authors Akrom, Akrom I Gede Pasek Eka Wisanjaya