Garuda - Garba Rujukan Digital

Dampak Hukum Akibat Perbedaan Budaya Antar Perusahaan Hasil Dari Tindakan Merger Dan Akuisisi Di Indonesia Sang Putu Rio Sudarsana; Putu Edgar Tanaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i11.p07

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut mengenai prosedur pasti dari terjadi proses merger dan akuisisi di Indonesia dan sekaligus untuk mengetahui dan memahami hubungan dari diadakannya merger dan akuisisi terhadap pengaruh perbedaan budaya dan perusahaan yang telah melakukan proses tersebut selain itu yang menjadi perhatian adalah dengan terjadinya proses tersebut, dapat juga menimbulkan aspek-aspek lain seperti integrasi budaya antara perusahaan yang dapat berakibat ketidak berhasilan dikarenakan perbedaan budaya yang ada, dengan alasan tersebut penulis juga menjelaskan aspek tersebut sebagai pembahasan kedua dalam penelitian ini. Metode penulisan artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif mengacu pada peraturan di Indonesia secara khusus, namun tetap dalam jangkauan pembahasan atas perusahaan multinasional terhadap perusahaan dari negara lain, dalam hal ini mengacu kepada perusahaan di Indonesia, metode ini digunakan sebagai tujuan untuk menjawab permasalahan yang sedang dihadapi agar dapat ditemukannya pemecahan masalah yang proposional. Atas penulisan ini, penulis mendapatkan hasil bahwa perbedaan budaya yang terjadi dalam suatu perusahaan dan perusahaan lainnya menjadi faktor utama keberhasilan atas suatu proses merger dan akuisisi yang terjadi, dengan menilai dari aspek-aspek karyawan dan etos kerja yang dimiliki masing-masing perusahaan dengan berdampak pada keberlangsungan dari perusahaan hasil dari proses merger dan akuisisi tersebut. Kata Kunci: Merger dan Akuisisi, Perbedaan Budaya, Perusahaan ABSTRACT This study aims to to know and understand more about the exact procedure of the merger and acquisition process in Indonesia and at the same time to know and understand the relationship of holding mergers and acquisitions to the influence of cultural differences and the companies that have carried out the process, it can also lead to other aspects such as cultural integration between companies which can result in failure due to the existing cultural gap, for this reason, the author also explains this aspect as the second discussion in this study. The method of writing this article uses a type of normative legal research referring to regulations in Indonesia, but still within the scope of discussion of multinational companies over companies from other countries, in this case referring to companies in Indonesia, this method is used as an objective answer the problems that are being faced in order to find proportional problem solutions. In this writing, the authors get the result that cultural differences that occur in a company and other companies are the main success factor for a merger and acquisition process that occurs, by assessing aspects of the employees and work ethic of each company with an impact on the sustainability of the company resulting from the merger and acquisition process.

PENGATURAN BATASAN WEWENANG DESA DALAM MELAKUKAN PENGELOLAAN OBYEK WISATA Kadek Krisna Purnama Putra; Putu Edgar Tanaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v11.i01.p15

Jurnal ini memiliki tujuan untuk memberi pemahaman tentang wewenang Desa dalam melakukan pengelolaan obyek wisata dan untuk mengetahui pengaturan batasan wewenang Desa dalam melakukan pengelolaan obyek wisata.",Metode yang dipergunakan pada artikel terkait pengaturan batasan wewenang Desa dalam melakukan pengelolaan obyek wisata ini mempergunakan penelitian hukum dengan jenis yuridis normatif, dengan mempergunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis isu hukum pada artikel ini. Hasil dari studi ini menemukan jika Secara khusus terkait pengaturan wewenang Desa dalam melakukan pengelolaan obyek wisata sudah dilakukan pengaturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa.".Namun terdapat hingga saat ini belum terdapat pengaturan secara khusus terkait batasan wewenang Desa dalam melakukan pengelolaan obyek wisata, sejauh mana desa memiliki wewenang dalam melakukan pengelolaan terhadap obyek wisata tidak dijelaskan lebih lanjut. Kata Kunci : Wewenang, Desa, Obyek Wisata ABSTRACT This journal has the aim to provide an understanding of the authority of the village in managing tourism objects and to determine the limits of village authority in managing tourism objects. The method used in the article related to setting limits on village authority in managing tourism objects uses legal research with a normative juridical type, using a statutory approach to analyze legal issues in this article. The results of this study found that specifically related to the regulation of village authority in managing tourism objects, arrangements have been made in the Minister of Home Affairs Regulation Number 30 of 2006 concerning Procedures for Delegating Regency / City Government Affairs to Villages. However, until now there has been no specific regulation regarding the limits of village authority in managing tourism objects, the extent to which villages have the authority to manage tourism objects is not explained further. Key Words: Authority, Village, Tourist Attraction

Kekosongan Hukum Pengaturan Sanksi Dalam Peraturan Kepala Daerah (Studi Kasus UU 12/2011 dan UU 23/2014) I Nyoman Puspa Negara; Putu Edgar Tanaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i10.p05

This article aims to analyze the regulation of sanctions in the formation of Regional Head Regulations in Law 12/2011 and Law 23/2014 and to analyze the consequences of the legal vacuum in setting sanctions in the formation of Regional Head Regulations in Law 12/2011 and Law 23/2014. The research method used in writing this article is normative legal research. The regulation of sanctions in the formation of Regional Head Regulations In Law 12/2011 and Law 23/2014 are not clearly regulated and reflect a legal vacuum, where in Law 12/2011 it is stated that the content of criminal provisions can only be contained in laws, regulations and regulations. Provincial Region and Regency/City Regional Regulations. Meanwhile, Law 23/2014 only stipulates the provisions regarding the principle of formation and the content of the Perda applies mutatis mutandis to the principle of formation and the content of the Perkada. As a result of the legal vacuum in setting sanctions in the formation of regional head regulations in Law 12/2011 and Law 23/2014, it can create legal uncertainty or uncertainty in laws and regulations in the community, which will further result in legal chaos. Keywords: Legal Vacuum, Sanctions, Regional Head Regulations.

Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Paid Promote Melalui Instagram Gusti Ngurah Pranaris Sukma; Putu Edgar Tanaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i08.p03

Penulisan artikel ini bertujuan karakteristik dari hubungan hukum pelaku usaha paid promote serta untuk mengkaji serta memahami lebih dalam lagi mengenai pengaturan tantang tanggung jawab hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni dengan studi kepustakaan. Sepanjang penulisan ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual untuk dapat mengalisis lebih tajam lagi secara yuridis. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa hubungan hukum yang terjalin antara pelaku usaha paid promote melalui Instagram terbentuk karena adanya perjanjian. Disini pelaku usaha paid promote disebut dengan pengguna jasa dan penyedia jasa paid promote. Perjanjian paid promote merupakan pengembangan dari bentuk perjanjian yang biasanya. Namun dalam pembuatannya haruslah tetap berpegang teguh pada syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan lahirnya perjanjian, maka lahir pula yang namanya tanggung jawab hukum. Apabila penyedia jasa melakukan wanprestasi atas perjanjian tersebut, maka ia memiliki tanggung jawab hukum yang wajib dipenuhi sebagaimana yang bentuk-bentuknya sudah termuat dalam peraturan perundang-undangan dan pada perjanjian itu sendiri. Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Paid Promote, Instagram. ABSTRACT The purpose of this article is to study and understand more deeply about the regulation of legal responsibility and to examine how the characteristics of the legal relationship of promoted business actors. The research method used in this paper uses normative legal research methods, namely literature study. During this writing, he also uses a statutory approach as well as a conceptual approach to be able to analyze more sharply juridically. The results of this study indicate that the legal relationship that exists between business actors being promoted through Instagram is formed because of an agreement. Here, promoted business actors are called service users and promoted service providers. The paid promote agreement is an extension of the usual form of the agreement. Notwithstanding, in making it one should adhere to the legitimacy states of the understanding as contained in Article 1320 of the Civil Code. With the introduction of the understanding, the name of legitimate duty was conceived. Assuming the specialist organization defaults on the understanding, the person in question has a lawful duty that should be satisfied as the structures are contained in the laws and guidelines and in the actual arrangement. Key Words: Liability and Paid Promote, Instagram.

PEMERIKSAAN DAN PUTUSAN SECARA IN ABSENTIA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA Ida Bagus Dwi Ganda Sabo; Putu Edgar Tanaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pemeriksaan dan putusan secara in absentia pada tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan jurnal ini yaitu, pemeriksaan dan putusan tindak pidana pencucian uang secara in absentia diatur pada Pasal 79 Ayat (1) UU Tindak Pidana Pencucian Uang, apabila terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Tidak ada pembatasan secara absolut terhadap hak terdakwa untuk melakukan pembelaan. Terdakwa tetap berhak untuk banding walaupun sudah diputus secara in absentia. The purpose of writing this journal is to find examination and decisions in in absentia on money laundering in Indonesia. The methodology used in these journals is normative legal research methodology. This is the outcome of his discussions a journal, examination and decisions money laundering in absentia arranged on article 79 paragraph (1) of law money laundering, when the defendant has been called legally and worthy of not present at a judicial trial is without cause, were checked and can be terminated without the advent of the defendant. In an absolute sense any against the right of a defendant to do advocacy. The defendant deserves to appeal to even though it is been disconnected in in absentia.

PENERAPAN PERDA NO 2 TAHUN 2015 TERKAIT PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA DENPASAR Ni Made Novia Surya Ardanari; Putu Edgar Tanaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 7 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan menganalisis Penerapan Perda No 2 Tahun 2015 Terkait Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris,yaitu melihat hukum dalam artian nyata menggunakan fakta-fakta empiris dengan meneliti bekerjanya hukum di masyarakat melalui wawancara atau obervasi langsung ke lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang terjadi dimasyarakat. Bahan hukum lainnya yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai Pedagang Kaki Lima sudah diatur secara nasional sehingga peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah Kota Denpasar berpedoman pada aturan tersebut. Oleh karena itu pemerintah Kota Denpasar membuat Perda Kota Denpasar No 2 Tahun 2015 yang khusus mengatur tentang Pedagang Kaki Lima. Hambatan – hambatan dalam penerapan Perda No 2 Tahun 2015 terkait Pedagang Kaki Lima adalah terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri yaitu peraturan daerah yang tumpang tindih dengan aturan Desa Adat, faktor penegak hukum seperti hambatan hambatan yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban. Selanjutnya ada faktor eksternal yaitu dari faktor masyarakat dan faktor ekonomi kurangnya kesadaran pedagang kaki lima mengenai Peraturan Daerah yang berlaku dan ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. This study aims to analyze the application of Perda No. 2 of 2015 regarding street vendors in the city of Denpasar. This research is a type of empirical legal research, which is seeing the law in a real sense using empirical facts by examining the work of law in society through interviews or direct observations in the field. The approach used is sociological juridical, namely identifying law as a real and functional social institution in the life system that occurs in society. Other legal materials used to support this research are primary and secondary legal materials. The results showed that the regulation regarding street vendors has been regulated nationally so that the regional regulations made by the Denpasar City government are guided by these rules. Therefore, the government of Denpasar City made the Regional Regulation on the City of Denpasar No. 2 of 2015 which specifically regulates street vendors. The obstacles in the application of Perda No. 2/2015 regarding street vendors consist of internal and external factors. The internal factors themselves are regional regulations that overlap with the rules of the Traditional Village, law enforcement factors such as obstacles that cannot be resolved by the Civil Service Police Unit in controlling. Furthermore, there are external factors, namely from community factors and economic factors, the lack of awareness of street vendors regarding the applicable Regional Regulations and economic inequality that occurs in the community.

PENGATURAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH PABRIK KE LAUT DI KABUPATEN JEMBRANA Putu Endra Wijaya Negara; Putu Edgar Tanaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Berupaya untuk mengkaji serta mengetahui pengaturan terkait pembuangan limbah pabrik ke laut sebelum adanya izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah serta mengetahui dalam tindakan pengawasan pemerintah Kabupaten Jembrana terhadap Pabrik yang membuang limbah ke laut sebelum adanya izin dari Pemerintah Daerah. Penelitian ini mengaplikasikan penelitian hukum normatif. Izin tidak berkenan melaksanakan entitas melainkan diizinkan. Maka, kegiatan kepada suatu sasaran tertentu dalam latar belakangnya tidak diperbolehkan. Seseorang maupun organ aturan - aturan bisa melaksanakan usaha maupun aktivitas atas suatu objek tersebut bila memperoleh izin dari pemerintah/pemerintah daerah yang menumbuhkan fungsinya kepada aktivitas yang dilaksanakan oleh orang atau golongan yang berhubungan. Peranan pemantauan terkait halnya kepada izin yang sudah dimunculkan secara absolut dibutuhkan bertujuan menghindari kekeliruan – kekeliruan terkait dengan izin yang sudah dimunculkan sehingga tidak disalahgunakan. Pemantauan terkait dengan izin tersebut merupakan tanggungjawab instansi - instansi yang mengeluarkan izin tersebut. To knows related to study the the plant waste into the sea before the permits issued by a government local and not in the act of the supervision of a government jembrana regency to plant of waste into the sea before the permission from local government. This study as law normative research. Permission had given implement entity but allowed. So, activities to a a specific target in a backdrop not allowed. Someone and organs - which start to do the business activity upon an object and the government when obtaining licenses / local governments who them to activity conducted by the party that deals. Related complaint to the role of monitoring without have raised in absolute terms to avoid needed a without a relating to have raised so is not misused. Monitoring relating to permit responsibility - agencies is agency issued the permit.

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PERIZINAN PEMBANGUNAN SARANA AKOMODASI PARIWISATA DI KABUPATEN BADUNG Ayu Dyah Paramitha; Putu Edgar Tanaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i02.p08

Tujuan studi ini untuk menganalisa mengenai sumber kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam pengendalian pembangunan sarana akomodasi pariwisata di Kabupaten Badung. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan jenis pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian studi ini menunjukan bahwa dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung disebutkan mengenai Kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Badung yaitu dengan menyusun ketentuan umum Peraturan Zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif dan arahan sanksi. Salah satu perizinan yang diterapkan untuk pengendalian pembangunan sarana akomodasi pariwisata diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 36 Tahun 2014. The purpose of this study was to analyze the source of authority of Badung Regency to control the construction of tourism accomodation fasilities in Badung Regency. The writing is done using normative legal research methods, with the type of approach namely the statue approach and analytical and conceptual approach. The result of this study in The Spatial plans of Badung regency mentions that the authority of the government of Badung Regency in the implementation of control of space utilization in Badung Regency includes arranging general provisions of Zoning Regulations, requirements of permit, provision of incentives and disincentives and guidance of sanctions. One of the permits that are applied to control the construction of tourism accommodation facilities is regulated in section 2 of Regent’s Decree No. 36 year 2014.

DUALISME KEWENANGAN ANTARA PTUN DENGAN PENYIDIK ATAS EKSEKUSI PUTUSAN YANG OBJEKNYA TERBLOKIR KASUS PIDANA Ida Bagus Gede Wahyu Pratama; Putu Edgar Tanaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui upaya penyelesaian konflik norma antara ketentuan Pasal 116 UU PERATUN dan Pasal 14 Permen ATR 13/2017 ditinjau dari asas preferensi. Dalam penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif digunakan karena menjadi pondasi dalam mencari kebenaran dan peraturan perundang-undangan menjadi sumber bahan hukum yang utama. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep serta pendekatan kasus. Hasil dari pembahasan jurnal ini yaitu, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu kewenangan atribusi dapat dikategorikan atau sama dengan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sedangkan kewenangan delegasi Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dikategorikan atau sama dengan kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan pada teori kewenangan dalam hal tindakan penyidikan, penyidik kepolisian mendapatkan kewenangan atribusi dari KUHAP dan UU Kepolisian, mengingat atribusi yang bersumber dari konstitusi negara Indonesia. Sedangkan kewenangan yang tersirat dalam Pasal 14 ayat (1) Permen ATR 13/2017, merupakan kewenangan delegasi. Menurut asas preferensi yang pertama yaitu ”Lex Superior Derogate Legi Inferior”, dibagi menjadi dua unsur yaitu UU PERATUN adalah peraturan Superior, sedangkan Permen ATR 13/2017adalah peraturan Inferior. Maka menurut asas ini perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah. The purpose of writing this journal is to study and know a norm dissatisfied with the resolution of conflict between the provisions of article 116 law of the state administrative courts and article 14 a minister regulation atr 13/2017 in terms of the principle of preference. In the writing journal used research methodology used because law normative foundation in search of the truth and legislative regulations have become a source of materials of law. The approach that was used the statutory approach, conceptual approach and the case approach. The results of this discussion of this is the journal, the authority given by statute of court administration for countries: the authority the attribution can be categorized as or equal with competence absolute state administrative courts while the authority of the delegation state administrative courts can be categorized as or equal with competence relatively state administrative courts. Based on the theory authority as regards an action investigation, police investigators get authority the attribution of KUHAP and law police, considering the attribution sourced of the constitution country. And authority impliedly in article 14 (1) and a minister regulation atr 13/2017, is the authority. According to the bases for the first preference ”Lex Superior Derogate Legi Inferior”, divided into two element law of the state administrative are rules superior, while a minister regulation atr 13/2017 are inferior regulations. Then according to the principle of this legislation rank higher rank lower legislative ruled out.

Kedudukan Kreditur Terhadap Jaminan Atas Harta Bersama Yang Belum Dibagi Akibat Perceraian Kadek Dian Rosita; Putu Edgar Tanaya
Acta Comitas Vol 6 No 01 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i01.p07

Tujuan dari Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum mengenai harta bersama yang belum dibagi akibat adanya perceraian yang dijadikan objek jaminan kredit dan untuk memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan bank sebagai kreditor yang memberikan kredit dengan jaminan harta bersama yang dijadikan sebagai objek jaminan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil dari studi menunjukkan bahwa (1) Diperlukannya persetujuan dari salah satu pihak apabila ingin menggunakan harta bersama, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. (2) Pemberian kredit oleh Pihak Bank dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, dan berdasarkan prinsip 5C agar tidak terjadinya produk perjanjian kredit yang cacat hukum dan dapat dibatalkan demi hukum. Akibat hukum dari pembebanan jaminan atas harta bersama yang diperoleh selama melangsungkan perkawinan dengan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak atas kredit adalah dapat dibatalkannya (voidable/ vermetig) perjanjian jaminan tersebut.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search