Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2020 - 2025

1.607

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas

I Ketut Mertha

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Author-ID : 2917802

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 9 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

KEJAHATAN SIBER (CYBERCRIME) DALAM KONTEKS KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GENDER ONLINE DI INDONESIA Ni Putu Lina Sudiyawati; I Ketut Mertha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan banyak pengaruh salah satunya adalah peluang untuk terjadinya kejahatan siber semakin luas, berbagai macam ancaman kejahatan siber terus bermunculan dan ini merupakan tantangan bagi masyarakat pengguna teknologi informasi dan komunikasi, terkhususnya kejahatan siber yang menyerang perempuan. Pada sisinya yang lain, masih belum jelasnya pengaturan terkhususnya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), terkait frasa “konten melanggar kesusilaan” dalam penegakan hukum terkait tindak pidana kesusilaan di dunia maya menjadi tantangan tersendiri bagi para penegak hukum dalam menghadapi perkembangan kejahatan siber terkhususnya “tindak pidana kesusilaan”. Berdasarkan latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji mengenai Bagaimanakah kajian viktimologi perempuan sebagai korban kekerasan seksual berbasis gender online di Indonesia?. Hasil penelitian menunjukan bahwa, aturan mengenai cybercrime saat ini menginduk pada UUITE. Namun, sayangnya pola penindakannya masih belum maksimal dan seringkali terkesan dipaksakan dikarenakan masih belum jelasnya pengaturan dalam UUITE. Kajian viktimologi perempuan sebagai korban kekerasan seksual berbasis gender online di Indonesia, menggambarkan bahwa telah terjadi perubahan secara structural atau yang dikenal dengan istilah perubahan social yang muncul dikarenakan adanya kemajuan teknologi, yang merupakan faktor yang mempengaruhi aktifitas sehari-hari, yang pada akhirnya meningkatkan resiko viktimisasi kriminal terhadap perempuan secara online. Kata Kunci : Kejahatan Siber, Viktimisasi Kriminal, Perempuan

EKSISTENSI SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERDASARKAN ASAS NON SELF INCRIMINATION Ni Kadek Dripta Yanti; I Ketut Mertha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) eksistensi saksi mahkota dalam proses peradilan pidana di Indonesia berdasarkan asas non self incrimination; dan (2) perlindungan hukum terhadap saksi mahkota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Eksistensi saksi mahkota dalam proses peradilan pidana di Indonesia berdasarkan asas non self incrimination sudah lazim digunakan. Kehadiran saksi mahkota baru dikatakan tidak bertentangan dengan asas non self incrimination jika dilakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 199 jo. Pasal 200 Rancangan KUHAP versi Januari 2009; dan (2) Perlindungan hukum terhadap saksi mahkota, seperti perlindungan terhadap saksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun kepada saksi mahkota diberikan juga keringanan hukuman bahkan dibebaskan dari penuntutan jika peranannya dianggap yang paling ringan. The objective of this research to reveal (1) the existence of a crown witness in the criminal justice process in Indonesia based on the principle of non self-incrimination; and (2) legal protection of crown witnesses. The result of this research indicates that (1) The existence of crown witnesses in criminal justice processes in Indonesia based on the principle of non-self-incrimination is commonly used. The presence of a new crown witness is said not to contradict the principle of non-self-incrimination if it is carried out in accordance with Article 199 jo. Article 200 of the January 2009 version of the Draft Criminal Procedure Code; and (2) Legal protection for crown witnesses, such as protection for witnesses as regulated in Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, however crown witnesses are also given leniency and even exemption from prosecution if their role is considered the lightest.

PENGATURAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN PERTANGGUNGJAWBAN PIDANA KORPORASI DALAM MICRO-TRANSACTION PADA GAME ONLINE Gede Darma Sannyasa; I Ketut Mertha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini dilakukan guna mengkaji delik perjudian pada micro-transaction dalam game online serta bentuk pertanggungjawaban pidana Korporasi sebagai penyedia layanan perjudian micro-transaction dalam game online. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, digunakan pada studi ini. Hasil studi menunjukkan Microtransaction dalam game online baik dalam bentuk gacha atau lootbox mengandung unsur tindak pidana perjudian dan mengenai perjudian sendiri telah diatur dalam KUHP, Undang-undang Penertiban Perjudian serta melalui Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dan oleh karena perjudian ini dilakukan secara virtual maka Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi lex specialis pada micro-transaction dalam game online. Kemudian Publisher dan/atau developer game merupakan Korporasi yang juga sebagai subyek hukum pidana dan menjadi pihak yang menyediakan sarana perjudian dengan bentuk Microtransaction dalam game online baik berupa gacha dan loot box, sehingga atas hal tersebut Publisher dan/atau developer game dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. The purpose of this study is to examine the offense of gambling on micro-transactions in the online game as well as the form of corporate criminal liability as a provider of micro-transaction gambling services in the online game. The normative legal research method with a statutory and conceptual approach is used in this study. The study results show that microtransaction in online games both in the form of gacha or lootbox contains elements of gambling crime and regarding gambling itself has been regulated in the Criminal Code, the Gambling Control Act and through the Government Regulation on the Implementation of Gambling Control and because of this gambling is done virtually invite Information and Electronic Transactions to be lex specialists on in-online game micro-transactions. Then the Publisher and / or game developer is a corporation that is also a subject of criminal law and becomes a party that provides gambling facilities in the form of microtransaction in the online game in the form of gacha and loot box, so that the Publisher and / or game developer can be held liable for criminal liability.

PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI: ANALISIS DISPARITAS PENANGGULANGAN PENJATUHAN PIDANA DI INDONESIA I Putu Bayu Pinarta; I Ketut Mertha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada kasus tindak pidana korupsi yang menimbulkan disparitas dan konsep ideal agar tidak ada lagi disparitas pidana pada penjatuhan pidana tindak pidana korupsi dikaitkan dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mempergunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan atau statute approach untuk menganalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan disparitas putusan pidana meliputi faktor perundang-undangan; pribadi hakim; dan lingkungan yang mencakup faktor politik dan ekonomi dan konsep ideal agar tidak ada lagi disparitas pidana pada penjatuhan pidana tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan cara dibuatnya pedoman pemidanaan; mengkonstruksi kembali (rekonstruksi) pola pemikiran dan perilaku etik hakim; dan upaya untuk memutus perkara yang bebas tendensi. The objective of this research to reveal factors that are considered by the judge in the criminal punishment on corruption cases which causes disparity and the ideal concept to avoid no more criminal disparity on the criminal punishment of corruption. The method used in this research uses normative juridical legal research with a statutory or statutory approach to analysis. The result of this research indicates that factors that are considered by the judge in the criminal punishment on corruption cases which causes disparity included legislation factors; judge personal factors; and environmental factors which include political and economic factors and the ideal concept so that no criminal disparity on the criminal punishment of corruption can be done by the way made sentencing guidelines that can be used as a reference or guidelines for judges to impose criminal sanctions; constructing (reconstruction) patterns of thought and ethical behavior of judges; and an attempt to break free cases tendencies.

PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING) I Dewa Narapati; I Ketut Mertha; I Gede Artha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi pengaturan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi dan mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di berbagai Negara yang hubungannya untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pencucian uang yang ideal di masa datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan legal approach (pendekatan Undang-undang), dan comparative approach (pendekatan perbandingan). Hasil dari analisis di dapat harmonisasi aturan dan teori terkait pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pencucian sudah mendukung tetapi dalam segi aturan perlu adanya pedoman pemidanaan terkait penjatuhan sanksi. The purpose of this paper is to identify the regulation of money laundering crimes committed by corporations and to find out the Corporate Criminal Liability in various countries which is related to analyzing corporate criminal liability in the ideal future of money laundering. The research method used in this research is normative juridical. Meanwhile, the approach used in this research is the legal approach, and the comparative approach. The results of the analysis show that the harmonization of rules and theories related to corporate responsibility in laundering has been supported, but in terms of regulations, there is a need for criminal guidelines related to the imposition of sanctions.

Co-Authors Gede Darma Sannyasa I Dewa Narapati I Gede Artha I Gede Sayogaramasatya I Putu Bayu Pinarta Ida Ayu Tri Astuti Purwasari Komang Teja Pradnyana Ni Kadek Dripta Yanti Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda Ni Putu Lina Sudiyawati

Title Search

Found 5 Documents Search Journal : Kertha Semaya

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search
Journal : Kertha Semaya