Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Jurnal Interpretasi Hukum
I Gede Artha
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
FORMULATIF POLICY REMEDIES INDEPENDENT DECISION OF PUBLIC PROSECUTOR FOR PERSPECTIVE IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF INDONESIA I Gede Artha
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Doktor Ilmu Hukum 2013
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (309.568 KB)

Abstract

ABSTRACTThis dissertation is a research of acquital (vrijspraak)in some criminal cases that were made by the judge, and related with the law effort of appellate and cassation. Due process of law in criminal justice of Indonesia tends to be notgiving satisfaction for the justice seekers. The many amount of criminal casesthat get acquital (vrijspraak) such as the cases of corruption, narcotic, murder, and others got opinion and contra from broad society. The practitioners andtheoreticians of law and so does the justice seekers often spotlight the judge’sverdict which is judged as the engineering of justice, full of mafia andfraudulence. The Procedure of Criminal of Indonesia based on the Criminal Code stills seem to contain disharmony of law norms such as not to give the authority to general prosecutor to submit law effort of appellate and cassation upon the acquital (vrijspraak) as written in the Article 67 and Article 244 of Criminal Code, so it creates the disharmony or injustice in the existing law norms about the acquital (vrijspraak) arrangement, it seems that there is an empty norm, even there is a blur norm in the procedure of criminal with Criminal Code as the basis. This research has purpose to give solution upon disharmony that happen in the acquital (vrijspraak) and its law effort for the general prosecutor. Beside that, it also gives a scientifically input for the theoreticians and practitioners. In studying of this acquital (vrijspraak), it uses some approaches, such as the statute approach, the analytical and conceptual approach, the case approach, the comparative approach, and the philosophical approach. The source of the researched law materials related with the primary, secondary, and tertiary law material. The future perspective of acquital (vrijspraak) arrangement construction related to appellate is: “To criminal case verdict given in the first stage court, the defendant or the general prosecutor is able and or has authority to submit the appellate request to the high court including for free verdict”. And the construction of article for acquital (vrijspraak) for cassation is: “To the criminal case verdict given in the last stage by other court except the Supreme Court, the defendant or general prosecutor is able and or has authority to submit the request for cassation to the Supreme Court including the acquital (vrijspraak)”.Key words: formulation policy, acquital, procecutor, criminal justice system.
WEWENANG GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH Ni Made Ayu Purwati; I Gede Artha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Latar belakang dari tulisan ini adalah pentingnya pengaturan mengenai wewenang dari Gubernur setelah diperbaharuinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 . Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi wewenang dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu wewenang dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat terdapat dalam Pasal 91 sampai Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA PADA PERKARA KEPAILITAN Ni Putu Winda Adilla Putri Putri; I Gede Artha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.935 KB)

Abstract

Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU), terhadap Pasal 49 ayat (3) UUK-PKPU pembayaran utang pihak ketiga yang beritikad baik dalam melaksanakan perbuatan hukum secara tidak cuma-cuma harus dilindungi, namun apabila dilaksanakan dengan Pasal 49 ayat (4) UUK-PKPU maka dimungkinkan pihak ketiga tidak akan mendapat penggantian kerugian secara utuh yang secara otomatis akan merugikan pihak ketiga. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan kedudukan pihak ketiga dalam menuntut haknya akibat actio pauliana. Karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, metode ini mengkaji asas-asas maupun aturan hukum yang berkaitan dengan actio pauliana. Hasilnya menjelaskan bahwa perlindungan hukum pihak ketiga diberikan dengan tampil sebagai kreditor konkuren dengan mengajukan diri atau diajukan oleh kurator dalam rapat verifikasi, kedudukan pihak ketiga dalam menuntut haknya akibat actio pauliana dapat ditentukan melalui jenis dan sifat piutang dari masing-masing kreditor dan pihak ketiga dalam perkara kepailitan berkedudukan sebagai kreditor konkuren untuk memenuhi hak-haknya.
IMPLIKASI DARI UJI MATERI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR DENGAN ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XII/2013 Ni Putu Manik Mas Widiasih; I Gede Artha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.333 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Implikasi Dari Uji Materi Undang-undang Nomor 7Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Dengan Adanya Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 85/PUU-XII/2013. Latar belakang tulisan ini adalah berlakunya kembali UndangUndangNomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 85/PUU-XII/2013 . Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahuiapakah akibat hukum yang akan ditimbulkan dari dibatalkannya Undang-Undang Nomor 7Tahun 2004. Tulisan ini menggunakan metode normative yaitu dengan mengkajiperundang-undangan. Kesimpulan dari penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 7Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dibatalkan karena bertentangan dengan Pasal 33ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945 serta tidak memenuhi enam prinsip dasarpembatasan pengelolaan sumber daya air. Akibat hukum dari dibatalkannya UndangUndangNomor 7 Tahun 2004 yaitu secara otomatis membatalkan keberadaan PP Nomor16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyedia Air Minum (SPAM). Selain itu untuk mencegahterjadinya kekosongan norma maka diberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11Tahun 1974 tentang Pengairan.
KAJIAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN SATU PASANGAN CALON Nyoman Arista Wirdiantara; I Gede Artha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Kajian Hukum Pemohon (Legal Standing) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dengan Satu Pasangan Calon. Latar Belakang dari tulisan ini adalah dikeluarkanya Peraturan Mahkamah Konstitusi No 4 Tahun 2015 yang menentukan siapa saja sebagai pihak selaku pemohon yang dapat menggugat hasil pilkada calon tunggal. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui siapa sebagai pihak selaku pemohon yang memiliki kedudukan hukum (Legal standing) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) calon tunggal menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu pemohon yang dapat mengajukan gugatan terkait perselisihan hasil dalam pemilihan pemilukada dengan calon tunggal adalah pasangan calon tunggal dan pemantau pemilukada.
SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH SEBAGAI BENTUK TRANSPARANSI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Ema Wulandari; I Gede Artha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 05, Juli 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (298.258 KB)

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagai Bentuk Transparansi Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Latar belakang tulisan ini adalah masih adanya beberapa oknum pemerintah daerah yang menyalahgunakan kekuasaannya terutama dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga diperlukan suatu aplikasi terpadu yang dapat dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah guna meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan transparansi dan akuntabilitas. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara terbuka kepada masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan tulisan ini adalah dengan adanya Sistem Informasi Keuangan Daerah tersebut masyarakat dapat mengetahui keberhasilan maupun kegagalan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
BITCOIN SEBAGAI ASET KRIPTO DI INDONESIA DALAM PERSEPEKTIF PERDAGANGAN Siti Nurjannah; I Gede Artha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 9 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.215 KB)

Abstract

Perkembangan teknologi sejalan dengan perkembangan e-commerce, khususnya dalam sistem pembayaran dan alat bayar. Bitcoin dalam dunia virtual, sering kali dipandang sebagai alat bayar sehingga menimbulkan perdebatan dan masih menimbulkan pro dan kontra. Tujuan studi ini untuk mengkaji kejelasan keberadaan bitcoin sebagai alat bayar atau sebagai aset kripto dalam persepektif perdagangan di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penulisan hukum normatif. Dengan menggunakan bahan hukum primer dan skunder dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa bitcoin tidak bisa dipergunakan sebagai alat bayar yang sah di Indonesia, karena alat bayar yang sah dipergunakan di Indonesia hanya dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut dengan Rupiah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Namun demikian ketegasan keberadaan bitcoin ditetapkan dengan pernyataan dari Ketua Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi bahwa bitcoin menjadi salah satu komoditi di bidang aset digital yaitu aset kripto dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka mengatur mekanisme perdagangan bitcoin di Indonesia. Dengan alasan penawaran dan permintaan yang cukup besar di Indonesia. Kata Kunci: Bitcoin, Aset Kripto dan Perdagangan.
PUTUSAN HAKIM PIDANA YANG MELAMPAUI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM I Putu Yogi Indra Permana; I Gede Artha; I Ketut Sudjana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (121.958 KB)

Abstract

In societal life frequently public interest impinged by someone, to evoke feel safe and justice in society, need the existence of process to handle someone bothering the importance. Law arrange the mentioned of is so-called with Procedure of criminal which passing steps that is investigation, prosecution pre, Prosecution, and also Conference. Process Conference represent last process in its solution, where product exit punish in the form of Decision. Sometimes Decision dropped by Judge unlike what asked by Publik Procecutor in its Libel. In dropping proper crime there are some factor constitutoning judge in dropping crime, that is among others Letter Assertion, Threat Crime of Asserted Section, Earn not it Publik Procecutor Prove its Assertion, and Sense Of Justice in society. But besides factor above, Judge is not quit of Principle of justices Event Crime in bringing to justice crime. Thereby Judge drop unattached Decision with Demand Publik Procecutor, because of Decision Judge taken pursuant to Process Verification and also Letter Assertion and Confidence Of Judge.
The Role of the Prosecutor in Executing the Payment of Replacement Money I Gede Artha; Ni Nengah Adiyaryani
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 3 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p05

Abstract

This research is about the role of the Prosecutor as an executor in executing the assets of the convicts of corruption, to recover the State financial losses from corruption. Besides that, this research aims to know about the returning of State financial losses through the payment of replacement money. Corruption is an extraordinary crime, veiled and endanger national stability and security and inhibiting Indonesian economic development. This research is a normative legal research with primary, secondary and tertiary legal material supported by data. This research is using statutory, case, and comparative approaches. The legal basis used in this research are Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001, Law No. 16 of 2004 and Law No. 8 of 1981 (Indonesian Criminal Procedural Code). The corruption has become systematic and the scope enters into all aspect of life, start with the lower level with State Officers and law enforcers becomes the dominant actors. In imposing the sanction, The Judges are not only charge imprisonment but also charge additional fines and/or penalties to returning the State financial losses and ask the convicts of corruption to pay the replacement money to the State. The problem arises in this research related to the execution of the verdict about returning State financial losses which are the assets of the convicted person is already in the third party hands or have been depleted, dual population administration, the length of the judicial process, the convicted person prefers to take the subsidiary criminal charge and the hollow of norm regarding technical execution for the Prosecutors so that the execution cannot be carried out.
Pemberantasan Mafia Hukum di Pengadilan Putu Tresna Nararya Indranugraha; I Gede Artha
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i02.p16

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze the occurrence of judicial mafia actions in court institutions and to review and provide solutions to overcome judicial mafia actions in courts. The above phenomena will be studied based on normative legal research. With a statutory approach, a legal concept approach, and a case approach. The analysis used is technical evaluative, argumentative, and descriptive. Problem are studied and analyzed based on theoretical foundations such as legal principles, legal concepts, doctrine, jurisprudence and legal theory. The results of the study explained that the judicial mafia that occurs in Indonesian criminal justice does not only occur in legal courts and law enforcement regarding the judicial mafia that occurs in the courts requires strategies and strict actions for the perpetrators, so far the occurrence of lawlessness by judges is still difficult to control, stemming from low morals, a consumptive lifestyle easily tempted by the lure of bribes, gratification that results in abuse of authority, until it leads to the emergence of legal mafia actions in court Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya Tindakan mafia peradilan pada Lembaga pengadilan serta mengkaji dan memberi solusi guna mengatasi Tindakan mafia peradilan di pengadilan. Terhadap fenomena diatas akan diteliti berdasar penelitian hukum normatif. Dikaji melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep hukum serta pendekatan kasus. Analisis yang digunakan dengan teknis evaluatif, argumentatif dan deskriptif. Permasalahan dikaji dan dianalisis berdasar Landasan teoritis seperti asas-asas hukum, konsep hukum, doktrin, yurisprudensi dan teori hukum. Hasil penelitian menjelaskan bahwa mafia peradilan yang terjadi dalam peradilan pidana Indonesia bukan saja terjadi di pengadilan hukum serta penegakan hukum menyangkut mafia peradilan yang terjadi di pengadilan memerlukan strategi dan tindakan tegas bagi pelakunya, selama ini terjadinya pelanggaran hukum oleh oknum hakim masih sulit dikendalikan, bersumber dari moral yang rendah, gaya hidup konsumtif dengan mudah tergoda iming-iming suap, gratifikasi yang mengakibatkan penyalahgunaan kewenangan, sampai berujung munculnya tindakan mafia hukum di pengadilan.
Co-Authors Alberto Rischi Putra Bana Diah Vina Laoka Boru Sitorus Ema Wulandari Etik Jamsianah Firhan Umar Bagazi Gede Agus Engga Suryawan Sudirga I Dewa Narapati I Gst. Ag. Gd Surya Banyuning I Gusti Made Aditya Permana I Gusti Ngurah Yudha Adi Pradana I Ketut Mertha I Ketut Sudjana I Made Dwikka Surya Pratama I Putu Sika Adi Putra I Putu Yogi Indra Permana I Wayan Bela Siki Layang Ida Ayu Putri Permata Sari Ida Ayu Putu Sugiantari Ketut Gde Dannu Mertha Wiguna Komang Alit Antara Komang Tamar Pebru Wijana Made Prasasta Primandhika Made Prilita Saraswati Putri Indrawan Ni Made Ayu Purwati Ni Nengah Adiyaryani Ni Putu Manik Mas Widiasih Ni Putu Nanda Oktaviani Ni Putu Winda Adilla Putri Putri Nik Mirah Mahardani Nindayani Ainan Nirmaya Bekti Nyoman Arista Wirdiantara Putu Oka Bayu Aditya Kuntala Putu Tresna Nararya Indranugraha Putu Tresna Nararya Indranugraha Satria Fajar Putra Dipayana Siti Nurjannah