Pande Yogantara S.
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

HARMONISASI PENGATURAN KEWENANGAN PEJABAT IMIGRASI DALAM PERATURAN TURUNAN UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN Ni Komang Tari Padmawati; Pande Yogantara S.
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i03.p3

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan adanya perbedaan pengaturan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh para pejabat imigrasi dalam melaksanakan fungsi keimigrasian. Perlu dilakukannya suatu harmonisasi pengaturan untuk mencegah adanya timpang tindih pengaturan yang satu dengan lainnya. Dalam melakukan penelitian ini tentunya perlu dilakukan peninjauan terhadap peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai keimigrasian secara umum dan kewenangan pejabat imigrasi secara khusus. Metode dalam pengkajian ini menerapkan metode penilitian hukum normatif dengan melakukan kajian pustaka terhadap tata peraturan mengenai kewenangan pejabat imigrasi, mempelajari doktrin- doktrin dengan menggunakan cara editing, dan pendekatan analisis kualitatif. Dengan tujuan untuk dapat mengetahui adanya pertentangan-pertentangan hukum dalam pengaturan keimigrasian serta harmonisasi pengaturan yang tepat dilakukan. Hasil dari penelitian ini yakni ditemukannya beberapa upaya harmonisasi hukum terhadap tata peraturan hukum imigrasi khsusunya pada bagian kewenangan yang dimiliki oleh para pejabat imigrasi dalam menjalankan fungsi imigrasi tersebut. Kata Kunci: Harmonisasi, Kewenangan, Pejabat Imigrasi ABSTRACT The purpose of this research is to discover the differences and disting the role and obligations of immigration officials while doing the functions of immigrations itself. At the end author find that a harmonization action is needed to prevent the conflict between one rule to another. To overcome the disharmony of these regulations, of course, efforts are needed to harmonize the law. In conducting this research reviewing the legal regulations governing immigration in general and the authority of immigration officials in particular are needed. Conducting a normative legal research method is the method that implies in this reasaearch, by carry out a literature review of the regulations regarding the authority of immigration officials, studying doctrines using editing, and a qualitative analysis approach. With the aim of being able to find out if there are legal conflicts in immigration arrangements and the harmonization of the appropriate arrangements is carried out. At the end, the needs to do several activities for harmonizing the one rule within the other rule especially regarding the authority of immigrations officers in order to carry out the imigrations functions. Key Words: Harmonization, Authority, Immigration Officials
Keautentikan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Secara Elektronik Dalam Perspektif Cyber Notarylam Perspektif Cyber Notary Pande Gde Satria Wibawa; Pande Yogantara S.
Acta Comitas Vol 6 No 03 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i03.p13

Abstract

Abstract The purpose of this study is to analyze the authenticity of the minutes of the General Meeting of Shareholders made electronically and the validity of the signature of the notary in the deed of the General Meeting of Shareholders made electronically. This study uses a normative legal research method by using a type of approach, namely, the statutory approach and the concept approach. The results of this study indicate that the GMS deed made electronically is an authentic deed if it uses the lex specialis derogate legi generali principle where the lex generalis is Article 16 paragraph (1) letter m of the Notary Jabata Law, while the lex specialis is Article 77 paragraph (1) in conjunction with the Elucidation of Article 77 paragraph (4) of the Limited Liability Company Law. The deed of the General Meeting of Shareholders can be ratified by a notary after being signed by the parties, and with the fulfillment of the provisions of Article 11 of the Information and Electronic Transaction Law, and the requirements specified in the provisions of Article 77 of the Limited Liability Company Law, as well as the ratification of the notary, the deed The General Meeting of Shareholders can be used as perfect evidence in court if in the future there are legal problems that occur between shareholders related to the deed of the General Meeting of Shareholders. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa keautentikan akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat secara elektronik dan keabsahan tandatangan notaris dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat secara elektronik. Penelitian ini menggunakan metodepenelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undang dan pendekatan konsep. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Akta RUPS yang dibuat secara elektronik adalah akta otentik apabila menggunakan asas lex specialis derogate legi generali dimana yang menjadi lex generalis–nya adalah Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabata Notaris, sedangkan lex specialis-nya adalah Pasal 77 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Akta Rapat Umum Pemegang Saham dapat disahkan oleh notaris setelah ditandatangani oleh para pihak, dan dengan terpenuhinya ketentuan pada Pasal 11 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang PT, serta pengesahan notaris maka akta Rapat Umum Pemegang Saham dapat dijadikan alat bukti yang sempurna di pengadilan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan hukum yang terjadi antar pemegang saham terkait akta Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
Peran Notaris Dalam Menentukan Jangka Waktu Sewa-Menyewa Tanah Terhadap Warga Negara Asing AA Ratih Saraswati; Pande Yogantara S.
Acta Comitas Vol 6 No 02 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i02.p17

Abstract

Abstract The purpose of writing this article is to examine the arrangement of the lease term based on positive law in Indonesia and the role of the Notary in determining the term of land lease is related to the case in the Decision Number 94/Pdt/2017/PT.DPS regarding the lease deed drawn up by a Notary and in it contains a determination of a period that is not in accordance with the principle of propriety where the the land lease lasts for 100 years. This journal article is a type of normative legal research with a law approach, a conceptual approach and a case approach. The output of this study shows that the regulation of tenure for leasing land based on positive law in Indonesia has not render legal certitude because there are still vague norms. The role of the Notary in determining the period of land leasing in relation to the case in the Decision Number 94/Pdt/2017/PT.DPS Notary do not implement their authority to provide legal counseling and do not carry out their obligations to act honestly and conscientious. Abstrak Tujuan penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan jangka waktu sewa-menyewa tanah berdasarkan hukum positif di Indonesia dan peran Notaris dalam penentuan jangka waktu sewa-menyewa tanah dikaitkan dengan kasus pada Putusan Nomor: 94/Pdt/2017/PT.DPS mengenai akta sewa-menyewa yang dibuat oleh Notaris dan didalamnya termuat penentuan jangka waktu yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dimana sewa-menyewa tanah tersebut berlangsung selama 100 Tahun. Artikel jurnal ini termasuk jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan UU, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan jangka waktu sewa-menyewa tanah berdasarkan hukum positif di Indonesia belum memberikan kepastian hukum karena masih terdapat norma kabur dalam pengaturannya. Peran Notaris dalam menentukan jangka waktu sewa-menyewa tanah dalam kaitannya dengan kasus pada Putusan Nomor: 94/Pdt/2017/PT.DPS yakni Notaris tidak menjalankan kewenangannya untuk melakukan penyuluhan hukum dan tidak menjalankan kewajibannya untuk bertindak jujur dan saksama.