Ida Ayu Sukihana
Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGATURAN PERUBAHAN GENRE MUSIK YANG DIUNGGAH MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA Pebrianti Kumala Dewi; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.951 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v09.i01.p11

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisa pengaturan perubahan genre musik yang diunggah melalui media sosial “berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” serta untuk menganalisa dan memahami sanksi bagi pelaku yang pelanggar perubahan genre musik yang diunggah melalui media sosial. Penelitian yang digunakan yaitu dengan metode penelitian hukum normatif karena “menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.” Kesimpulannya bahwa pengaturan tentang perubahan genre atau aliran musik belum secara tegas diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta hanya dijelaskan, namun kegitatan mengaransemen suatu karya musik atau lagu ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu dalam penjelasan Pasal 8 dan Pasal 9 serta sanksi bagi pelanggar yang mengubah genre music dan diunggah di sosial media ialah berupa sanksi pidana dan denda yang diatur dalam ketentuan Pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2018 Tentang Hak Cipta. This study aims to analyze the regulation of changing music genres uploaded via social media "based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright" and to analyze and understand the sanctions for perpetrators who violate changes in music genres uploaded via social media. The research used is the normative legal research method because it "uses a statutory approach and a conceptual approach." The conclusion is that the regulation regarding changes in musical genres or genres has not been explicitly regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright is only explained, but the activities of arranging a musical work or song are contained in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, namely in the explanation of Article 8 and Article 9 as well as sanctions for violators who change the music genre and uploaded on social media are in the form of criminal sanctions and fines as regulated in the provisions of Article 113 paragraph 3 of Law Number 28 of 2018 concerning Copyright.
PRINSIP NEW AND NOVELTY DALAM PERLINDUNGAN PATEN DI INDONESIA Ni Kadek Wedayanti Ari Suputri; Ida Ayu Sukihana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 8 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.583 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i08.p11

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengkaji persyaratan dalam permohonan perlindungan paten dan menganalisis pernerapan prinsip new and novelty dalam perlindungan paten. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam menunjang studi ini digunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan literatur tentang paten yang menunjang studi ini. Pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan. Setelah bahan hukum terkumpul maka perlu dianalisa bahan-bahan hukum tersebut untuk kepentingan studi ini dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil dari studi ini menjelaskan bahwa (1) Persyaratan dalam Permohonan Perlindungan Paten termuat dalam Pasal 24 sampai Pasal 29 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten; dan (2) Penerapan prinsip new and novelty merupakan persyaratan substantive dalam permohonan perlindungan paten sehingga suatu invensi harus memenuhi prinsip tersebut agar memperoleh perlindungan Paten. This study aims to examine the requirements in applying for patent protection and analyze the application of new and novelty principles in patent protection. The research method used in this study is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. In supporting this study primary legal materials are used in the form of legislation namely Law No. 13 of 2016 concerning Patents and secondary legal materials namely books and literature on patent that support this study. Collection of legal materials using literature study techniques. After the legal materials are collected it is necessary to analyze these legal materials for the benefit of this study by using descriptive analysis techniques. The results of this study explain that (1) The requirements in the Patent Protection Application are contained in Article 24 to Article 29 of Law No. 13 of 2016 concerning patents; and (2) The application of the principle of new and novelty is a substantive requirement in an application for patent protection so that an invention must meet these principles in order to obtain patent protection.
Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli Ida Ayu Sukihana; I Gede Agus Kurniawan
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 1 (2018)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.969 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i01.p05

Abstract

Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expression including traditional dance are constituted as cultural heritage of the ancestor which derived from generation to generation, high value and useful, therefore very important to protect. The purpose of this paper is to elaborate the implementation of Article 38 of Law No. 28 of 2014 on Copyright (Indonesia Copyright Law) related to traditional Balinese dance. This writing uses empirical legal research method. Traditional dance art as part of the traditional cultural expression is protected under Article 38 of Indonesia Copyright Law. In its implementation in Bangli regency, this provision has not been implemented effectively. One of the factors is because the community does not have a deep understanding on the substance specifically the importance of conducting inventory and documentation in the framework of legal protection through government cooperation with the community and related parties. Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional termasuk seni tari tradisional merupakan warisan budaya dari leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya, bernilai dan memiliki daya guna yang tinggi, oleh karenanya sangat penting untuk dilindungi. Tujuan tulisan ini untuk mengelaborasi implementasi Pasal 38 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) berkaitan tari tradisional Bali. Penulisan ini menggunakan metoda penelitian hukum empiris. Seni tari tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional dilindungi berdasarkan Pasal 38 UUHC 2014. Dalam implementasinya di Kabupaten Bangli, ketentuan ini belum terlaksana secara efektif. Salah satu faktor penyebabnya adalah masyarakat baru sebatas mengetahui, namun belum memahami substansinya, termasuk pemahaman tentang pentingnya melakukan inventarisasi dan dokumentasi dalam rangka perlindungan hukum melalui kerjasama pemerintah dengan masyarakat serta pihak terkait.