<![CDATA[Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar membahas bagaimana pelaksanaan penyelesaian Sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar dan Bagaimana hambatan pelaksanaan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar yang mengunakan metode empiris yuridis. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pelaksanaan penyelesaian Sengketa Konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar dapat dibagi menjadi tiga jenis penyelesaian yaitu: mediasi, konsilisasi, arbitrase yang tahapan-tahapannya serta jangka waktu penyelesaiannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat. Pada pelaksanaannya terdapat beberapa sengketa yang tidak diselesaikan sampai putusan/ditutup karena telah terjadi kesepakatan perdamaian antara para pihak yang bersengketa, telah diperoleh kompensasi/ganti rugi dari pelaku usaha dan karena konsumen tidak memiliki bukti-bukti yang lengkap. Terdapat hambatan pelaksanaan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar yang terbagi atas dua Hambatan Internal dan Hambatan Eksternal. Hambatan Internal yaitu: Kendala prosedur beracara “keberatan” ke pengadilan negeri Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar, Hambatan pelaksanaan putusan atau eksekusi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pertentangan peraturan yang satu dengan yang lain. Hambatan Eksternal yaitu: Kurangnya sosialisasi dan rendahnya tingkat kesadaran hukum konsumen dan Faktor kurangnya respon masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Denpasar.]]>
