Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
9.997
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MEDIA KONSERVASI Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Bumi Lestari Masalah-Masalah Hukum JURNAL MANAJEMEN AGRIBISNIS Jurnal Kajian Bali Acta Comitas Jurnal Notariil Daiwi Widya : Jurnal Pendidikan FKIP Unipas Ethics and Law Journal: Business and Notary
I Made Sarjana
Faculty Of Law Udayana University Denpasar Bali
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 163 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 163 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN PADA SITUS BELANJA ONLINE YANG DIRETAS PIHAK LAIN Asri, Ni Made Intan Purnama; Made Sarjana, I
Kertha Desa Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini memiliki tujuan untuk mengkaji situs belanja online yang telah diretas pihak lain dapat dimintai pertanggungjawabannya atas kerugian yang diperoleh konsumen terkait pemakaian jasa situs belanja online tersebut serta upaya hukum konsumen yang dirugikan oleh situs belanja online sebagai pelaku usaha di luar ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diretas oleh pihak lain atas pemakaian jasa situs belanja online tersebut. Metode yang digunakan dalam studi ini yaitu metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan konsep serta peraturan perundang-undangan. Hasil studi menunjukan bahwa pertanggungjawaban terkait kerugian yang dialami konsumen akibat penyelenggara usaha selaku pelaku usaha telah diatur pada Bab VI Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen belum diatur secara komprehensif. Penyelenggara usaha yaitu situs belanja online luar negeri yang telah diretas pihak lain tidak memenuhi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sengketa antara konsumen dengan penyelenggara usaha yaitu situs belanja online luar negeri di luar ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kata kunci: perlindungan konsumen, pelaku usaha, upaya hukum ABSTRACT This study aims to examine online shopping sites that have been hacked by other parties, so that they can be held accountable for losses incurred by consumers related to the use of online shopping site services as well as legal remedies for consumers who are harmed by online shopping sites as business actors outside the provisions of Article 1 point 3 of the Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection who was hacked by other parties for using the services of the online shopping site. The method used in this study is a normative research method by approaching the concept and legislation. The results of the study show that liability related to losses suffered by consumers due to business operators as business actors has been regulated in Chapter VI Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the regulation of legal protection for consumer's personal data has not been comprehensively regulated. Business operators, namely foreign online shopping sites that have been hacked by other parties who do not comply with Article 1 point 3 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection cannot be held accountable according to the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Disputes between consumers and business operators, namely overseas online shopping sites outside the provisions of Article 1 point 3 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, can still be held accountable under the provisions of Article 38 paragraphs (1) and (2) of the Republic of Indonesia Law. Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Key Words: Consumer Protection, Busnisseman, Legal Effort
Subak Padanggalak Development Strategy as Tourism Attraction in Denpasar City Bali I Ketut Surya Diarta; I Made Sarjana
Media Konservasi Vol 23 No 3 (2018): Media Konservasi Vol. 23 No. 3 Desember 2018
Publisher : Department of Forest Resources Conservation and Ecotourism - IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.804 KB) | DOI: 10.29244/medkon.23.3.281-292

Abstract

The development of subak as tourist attraction will be inline within Bali cultural tourism development, since subak and tourism in Bali are both are Balinese culturally basis. This is an effort to maintain the sustainability of subak while controlling the paddy field conversion and supporting environmental sustainability. However, the absence of subak strategy as tourist attraction becomes a problem. This paper analyzes the internal and external environmental factors that influence Subak Padanggalak, Denpasar City, Bali as tourism attraction and designing the subak strategy as tourism attraction in urban area. To do so, it will be analyzed using SWOT and Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). The I-E matrix analysis falls into cell V, namely using maintain subak as tourism attraction dan pushing market penetration and product development. SWOT analysis produces four alternative strategies, namely: (a) S-O strategy (expansion of tourist markets, provision of subak tourism facilities), (b) S-T strategy (stressing agricultural activities and rituals as tourist attractions, tourism activities based on subak norms and rules, involving subak members in subak tourism activities), (c) W-O strategy (subak is more involved in developing tourism attraction and cooperating with government), and (d) W-T strategy (strict rules for controlling land conversion, limiting the coming of external labor working in subak, and adequate facilities to empower farmers and foster public appreciation of subak). Priority analysis of the subak strategy successively starts from the development of tourist attraction based on agricultural activities and rituals in subak through cooperation with the government and entrepreneurs to empower farmers through providing additional sources of income from tourism activities. To ensure the sustainability of subak, it is necessary to have strict rules to control the conversion of agricultural land functions, and limit the external workforce to subak. The strategy must be is in line with subak norms and rules to achieve sustainability of subak-based urban tourism attraction. Keywords: attraction, Denpasar, development strategy, subak, tourism  
PENGARUH ATRIBUT DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN PENGUNJUNG DAYA TARIK WISATA PERTANIAN SUBAK DI KOTA DENPASAR BALI: Effect of Attributes and Service Quality on Visitors Satisfaction in Subak Agricultural Based Tourism Destination in Denpasar City Bali I Ketut Surya Diarta; I Made Sarjana
Media Konservasi Vol 25 No 2 (2020): Media Konservasi Vol. 25 No. 2 Agustus 2020
Publisher : Department of Forest Resources Conservation and Ecotourism - IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29244/medkon.25.2.113-123

Abstract

Subak sebagai daya tarik wisata (DTW) di perkotaan memiliki kekuatan pada atribut daya tarik wisatanya dan memiliki peluang besar untuk berkembang lebih lanjut. Namun, belum ada informasi yang cukup bagaimana pengaruh atribut DTW subak dan kualitas layanan yang diberikan dalam mempengaruhi kepuasan pengunjung. Kepuasan pengunjung merupakan kunci keberlanjutan sebuah DTW termasuk di Subak Padanggalak. Penelitian ini menganalisis: (a) persepsi pengunjung terhadap DTW Subak Padanggalak, (b) pengaruh atribut dan kualitas layanan terhadap kepuasan pengunjung DTW Subak Padanggalak. Penelitian dilakukan di Subak Padanggalak, Kota Denpasar Bali. Penelitian menggunakan analisis kuantitatif yaitu SEMPLS dengan software WarpPLS 3.0 for Windows. Responden 100 pengunjung dipilih secara convenience sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) rata-rata pencapaian skor persepsi pengunjung terhadap DTW Subak Padanggalak sebesar 3,81 (dari skor maksimal 5,0) yang termasuk kategori persepsi baik yang didukung oleh rata-rata pencapaian skor persepsi responden terhadap atribut DTW yang tergolong baik, kualitas layanan yang tergolong baik, dan kepuasan terhadap DTW yang juga tergolong baik, dan (b) variabel atribut DTW (X1) dan variabel kualitas layanan DTW (X2) berpengaruh signifikan dan positif terhadap variabel kepuasan pengunjung terhadap DTW Subak Padanggalak (Y) dengan nilai R-squared sebesar 0,533 (atau 53,3%) dan tergolong moderat. Subak Padanggalak disimpulkan memenuhi ekspektasi pengunjung sebagai DTW berbasis pertanian di perkotaan karena atribut dan kualitas layanan yang diberikan mampu memuaskan pengunjung. Namun demikian indikator-indikator yang kurang peranannya perlu diperbaiki agar menjadi pendorong niat pengunjung untuk berkunjung ke DTW Subak Padanggalak. Kata kunci: atribut, kepuasan, layanan, subak, pariwisata
PELAKSANAAN PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) NOTARIS DI KABUPATEN BADUNG (STUDI KASUS PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI) Ni Kadek Setiawati; I Made Sarjana; I Nyoman Dharmadha
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 01, Jan 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Negara dalam membuat akta otentik. Seiring dengan adanya pertanggungjawaban Notaris kepada masyarakta dalam menjalankan tugasnya, maka haruslah dijamin dengan adanya suatu pengawasan sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Jabatan Notaris. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kabupaten Badung. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Adapun yang dapat disimpulkan dari oenelitian hukum ini adalah Majelis Pengawas Daerah Notaris didalam melaksanakan fungsinya sebagai badan yang melakukan pengawasan terhadap Notaris di kabupaten Badung telah melakukan beberapa mekanisme pengawasandan pemeriksaan baik secara langsung dan tidak langsung. Upaya penyelesaian dikakukan oleh MPD guna menghindari adanya pelanggaran jabatan yang dilakukan Notaris dengan pencegahan secara (Preventif) dan Penindakan (Kuratif).
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN FOTO PADA DESAIN BAJU DITINJAU DARI KEKAYAAN INTELEKTUAL A.A Sagung Intan Pradnyaningrum; I Made Sarjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v11.i01.p17

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum serta akibat hukum ketika terjadi pelanggaran hak cipta atas foto yang digunakan tanpa izin pada desain baju untuk kegiatan komersial berdasarkan Undang – Undang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif yakni mengenai aspek yang dapat dikaji berdasarkan dengan aspek peraturan perundang-undangan serta dilakukan dengan teknis analisis bahan hukum kualitatif yakni analisis dari keseluruhan data yang sudah dikumpulkan dengan data primer ataupun data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni teknik studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa menurut Undang – Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat 3 menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa izin pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan komersial ciptaan pada potret atau fotografi, tetapi apabila karya fotografi atau potret tersebut menggunakan free copyright maka harus disesuaikan dengan terms of use. Sehingga penggunaan foto yang digunakan pada desain baju tidak untuk konsumsi pribadi tetapi digunakan untuk komersil melanggar UU HC. Sanksi dari pelanggaran terhadap penggunaan foto pada desain baju terdapat pada Pasal 12 menyebutkan bahwa tanpa persetujuan yang di potret untuk kepentingan reklama atau periklanan dalam penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak RP 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Para pemegang hak cipta potret sebaiknya menggunakan watermark pada karyanya untuk mencegah terjadinya penggunaan atau penggandaan secara komersial dan pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami dan menghargai pentingnya hak cipta pada suatu karya. Kata Kunci : Desain Baju, Foto, Perlindungan ABSTRACT The purpose of this study is to find out and analyze legal arrangements and legal consequences when there is a copyright infringement on photos used without permission on clothing designs for commercial activities based on the Copyright Act. This research uses normative research methods. This type of research is descriptive in nature, namely regarding aspects that can be studied based on aspects of legislation and carried out with technical analysis of qualitative legal materials, namely the analysis of all data that has been collected with primary data or secondary data. The technique of collecting legal materials used is the document study technique. The results of the study show that according to Law No. 28 of 2014 concerning Copyright Article 9 paragraph 3 states that anyone without the copyright holder's permission is prohibited from making commercial copies of creations on portraits or photography, but if the photographic work or portrait uses copyright free then must be adjusted to the terms of use. So that the use of photos used in the design of clothes is not for personal consumption but is used for commercial purposes in violation of the HC Law. Sanctions for violating the use of photos on the design of clothes are contained in Article 12 which states that without the approval of being photographed for the benefit of advertisements or advertising in commercial use, both in electronic and non-electronic media, the punishment is a fine of not more than Rp. 500,000.00 (five hundred thousand rupiah). thousand rupiah). Portrait copyright holders should use watermarks on their works to prevent commercial use or reproduction and the government should conduct socialization to the public to better understand and appreciate the importance of copyright in a work.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Dari Pekerja Yang Dirumahkan Pada Masa Pandemi Covid-19 Putu Ayu Tasya Agnesty; I Made Sarjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i10.p08

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum dari pekerja yang dirumahkan serta menguraikan bentuk perlindungan hukum yang ada pada pekerja dengan status dirumahkan. Metode normative dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan kasus yang relevan digunakan pada penelitian ini. Analisis kualitatif digunakan pada penelitian ini, teknik analisis data bertujuan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan pada penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi untuk selanjutnya akan diuraikan kesimpulan berdasarkan pada hasil analisa tersebut. Hasil penelitian yakni bahwa terdapat beberapa peraturan, pada Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai pengaturan utama dalam perlindungan pekerja hanya mengenal istilah PHK, sehingga terhadap istilah dirumahkan tidaklah sama dengan PHK. Maka terhadap hak dan kewajibannya akan merujuk dalam perjanjian kerja yang mengikat sebagai hukum bagi para pihak. Bentuk perlindungan hukum terhadap status pekerja yang dirumahkan terkhusus pada perlindungan atas kepastian hukum terhadap pengupahan. Pekerja yang dirumahkan jika tidak diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja, maka wajib untuk mendapatkan upah. Jika pekerja tidak mendapat haknya, maka pekerja dapat untuk menggugat dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial maupun mengajukan penyelesaian perselisihan secara bipatrit dan juga tripatrit. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak, Merumahkan Pekerja ABSTRACT This study aims to analyze the legal status of laid-off workers and describe the forms of legal protection that exist for workers who are on leave. The normative method with the statute approach, law concepts and relevant cases is used in this study. Qualitative analysis is used in this study, the data analysis technique aims to classify the data based on the presentation of the results of the analysis in the form of a narrative which will then be described based on the results of the analysis. The results of the study contained several regulations, the Manpower Act as the main regulation in the protection of workers only recognizes the term layoffs, so the term layoffs is not the same as layoffs. Then the rights and obligations will refer to a binding agreement as law for the parties. Forms of legal protection for the status of dismissed workers, especially in the legal protection of wages. If the dismissed workers are not further regulated in the work agreement, then they are obliged to get wages. If the worker does not get his rights, then the worker can sue by filing a lawsuit to the Industrial Relations Court or submitting a bipatriate and tripartite settlement Key Words : Legal Protection, Right, Laid-off worker
BENTUK PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL DI DESA PEGUYANGAN KANGIN Ida Bagus Trian Dhana; I Made Sarjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This journal discusses the form of agricultural land sharing agreement relation with Law Number 2 About 1960 Revenue Sharing Agreement in Peguyangan Kangin village. In Article 3 of Law Number 2 About 1960 Revenue Sharing Agreement governing the form of an agreement that requires the parties to this agreement agricultural landowners and tenant farmers make an agreement in writing made before the head of the village, include at least 2 witnesses each of the parties, as well as the agreement ratify before the sub-district heads. The problem faced is: how is the form of profit sharing agreements are used by the people in the village Peguyangan Kagin in making arrangements for the resultsof agricultural land?The results of the research conducted, it can be seen that the form of agricultural land sharing agreements are used by the people in the village Peguyangan Kangin is no written agreement.
FAKTOR PENYEBAB PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN SECARA SEMPURNA (NON EXECUTABLE) Kadek Sumiasih; I Made Sarjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 06, November 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Pada Peradilan Tata Usaha Negara, putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang bernilai eksekusi, sedangkan putusan yang tidak bernilai eksekusi (non executable) yang disebut dengan putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna, penanganannya akan berbeda dengan putusan yang bernilai eksekusi. Makalah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yakni buku-buku hukum. Dalam makalah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilaksanakan secara sempurna (non executable) adalah dikarenakan adanya perubahan keadaan, perbuatan faktual yang telah terjadi dan tidak sinkronnya antara hukum acara dengan hukum materiil.
Kedudukan Bank Plecit Dalam Sistem Perbankan Indonesia Sonia Pricillia Liman; I Made Sarjana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i03.p01

Abstract

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan bank plecit (yang dikenal sebagai bank keliling) dalam sistem perbankan di Indonesia dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan negara dalam rangka meminimalisir bank plecit. Untuk itu, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi penulisan menunjukkan bahwa bank plecit merupakan akses keuangan informal yang diklasifikasikan sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank informal. Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh bank plecit adalah utang piutang. Praktik utang piutang antara bank plecit dengan nasabahnya didasarkan atas kesepakatan perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian pinjam meminjam tersebut akan sah keberlakuannya apabila memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPer. Meskipun perjanjian pinjam meminjam antara bank plecit dengan nasabahnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan namun, keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh bank plecit dapat menyebabkan ketidakseimbangan posisi para pihak dalam perjanjian. Maka dari itu, perlindungan hukum yang diberikan adalah melalui proses pengadilan. Selain itu, pemerintah mengambil peran untuk memberikan akses keuangan formal kepada masyarakat melalui program nasional dan melalui lembaga independen Otoritas Jasa Keuangan melalui UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kata Kunci: Kedudukan, Bank Plecit, Sistem Perbankan, Informal, Perlindungan. ABSTRACT The aim of this journal are analyzing the position of bank plecit (known as rent seeking mobile banks) in the banking system of Indonesia and to knowing protections that was given by the country in order to minimize bank plecit. Therefore, writer used juridical normative researching method with statute approach. The results showed that bank plecit were the access to informal finance which was classified as informal Non-bank Financial Institution. The practice of loan between bank plecit and its customer was based on the loan agreement. The loan agreement will be legal if it meets the requirement which was specified in the article 1320 KUHPer (Indonesian Civil Code). Although loan agreement between bank plecit and its customer did not contradict to laws and regulations, the economic advantage possessed by bank plecit could cause an imbalance to the position of the agreement parties. Therefore, legal protection provided was through court proceeding. Other than in addition, the government’s role was to give the formal financial access to public through the national program and through the independent institution Otoritas Jasa Keuangan through UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Keyword: Position, Bank Plecit , Banking System, Informal, Protections.
DISKRIMINASI PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Ni Putu Sri Utari; I Made Sarjana; I Ketut Rai Setiabudhi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul dari jurnal ini Diskriminasi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana, diskriminasi merupakan suatu perlakuan perlakuan yang tidak adil terhadap individu atau golongan. Diskriminasi ini di temukan dalam UU No.11 tahun 2012 yaitu Pasal 7, yang mana dalam pasal tersebut mencerminkan pembedan yakni diversi hanya berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun saja. Permasalahan pada penulisan ini adalah bagaimana penyelesaian tindak pidana yang diancam lebih dari 7 tahun dan bagaimana perbandingan undang-undang sistem peradilan anak di Indonesia dengan di Filipina. Tujuan penulisannya adalah untuk mengetahui bagaimana pemyelesaian jika diversi tidak dapat diupayakan dan mengetahui perbandingan diversi di Indonesia dengan Negara Filipina. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, menganalisis ketentuan pasal 7 dianggap bertentangan karena mengandung unsur diskriminasi terhadap Anak. Hasil penulisan ini adalah anak yang melakukan tindak pidana yang serius dibawa ke proses peradilan pidana anak dan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya sedangkan diversi yang diatur di Filipina, semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan diversi. Kesimpulan dari penulisan ini anak yang melakukan tindak pidana serius di kenakan sanksi ½ dari sanksi orang dewasa dan jika di cermati Filipina lebih mencerminkan memberikan perlindungan terhadap anak. Di harapkan semua anak di beri kesempatan untuk menjalani proses diversi dan ketentuan pasal 7 perlu untuk di revisi lagi. Kata Kunci : Diversi, Pidana Anak, Batasan Pidana
Co-Authors A A Kt Yoga Putra A. A. Sri Indrawati A.A Ayu Indah Mahardani A.A Ayu Wulan Ratna Dewi A.A Gde Agung Brahmanta A.A Sagung Intan Pradnyaningrum A.A. BAGUS JODI DHARMA DIAKSA A.A. Triangga Jaya Sakti Ade Septyana Aditya Putera Ardhana Anak Agung Gde Siddhi Satrya Dharma Anak Agung Gede Bagus Rahardiputra Anak Agung Istri Agung Prajna Paramitha Anak Agung Istri Agung Pranita Bastari Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Ketut Sukranatha Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi Anak Agung Sintya Iswari Anak Agung Sri Indrawati Anak Agung Sri Nari Ratih Pradnyawathi Asri, Ni Made Intan Purnama Billyzard Yossy Lauran Cindy Isabelle Ekak Cokorda Istri Ilma Sisilia sari Cokorda Istri Ratih Dwiyanti Pemayun Cornelius Novan Trihansyah Debbi Maharani Desak Nyoman Dwi Indah Parwati Desak Putu Dewi Kasih Deviera Dika Putri Harlapan Dewa Ayu Dinda Yudia Aristika Dewa Ayu Made Fitriani Adiningsih Dewa Putu Ady Wiraz Peremana Dio Christianta Sergio Eddy Nyoman Winarta Gede Agus Pratama Dwita Gede Ngurah Prasetya Utama Gusti Ayu Mirah Handayani Gusti Ayu Nadina Utama Pramadani I Dewa Made Daghanam Prabu I Gde Anriz Madha I Gde Made Widia Sastra Nayaka I Gede Made Gandhi Dwinata I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Ayu Istri Ngurah Intan Savitri D. I Gusti Agung Dewi Mulyani I Gusti Agung Krisna Ary Ananda I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Agung Ryan Dwiyantara M I Gusti Ayu Amara Dewi H. I Gusti Ayu Kartika I Gusti Ayu Made Aryastini I Gusti Ayu Sinta Kesuma Devi I Gusti Ketut Riza Aditya I Gusti Made Triana Surya Pranatha I Gusti Ngurah Agung Niki Diatmika I Gusti Ngurah Rama Darmawangsa I Gusti Putu Ngurah Satriawibawa I Kadek Arinata I Kadek Yoga Arya Putra I Ketut Candra Wistara I Ketut Markeling I Ketut Mertha I Ketut Rai Setiabudhi I Ketut Sardiana I Ketut Surya Diarta I KETUT WESTRA I Made Arya Utama I Made Budi Pradnyana I Made Dedy Priyanto I Made Pasek Diantha I Made Udiana I Made Yonathan Hadi Sanjaya I Nyoman Darmadha I Nyoman Dharmadha I Nyoman Ganang Bayu Weda I Nyoman Gian Erlangga I Nyoman Mudana I Nyoman Sirtha I Nyoman Yatna Dwipayana Genta I Putu Agus Putrawan I Putu Hendra Ardyawan I Putu Raditya Sudwika Utama I Putu Reinaldy Putrawan I Wayan Jeffry Arya Putra I Wayan Suriantana Ibrahim. R Ida Ayu Agung Nara Kirana Udiyana Ida Ayu Brahmantari Manik Utama Ida Ayu Divia Suryasha Manuaba Ida Ayu Listia Dewi Ida Ayu Listya Candradevi Ida Ayu Made Widyari Ida Ayu Padma Trisna Dewi Ida Bagus Erwin Ranawijaya Ida Bagus Gede Dwi Wedagama Ida Bagus Komang Hero Bhaskara Ida Bagus Putu Sutama Ida Bagus Trian Dhana Ida Bagus Widnyana Imelda Sutoyo Imma Mutia Dewi Sindrawan Indah Triari Dwijayanthi Intan Khofifah Yulinar Ivan Aswinabawa Jasmine Sahira Kusnadi Jay Maulana Julian Albert Dewantara Kadek Dwijayanti Kadek Mas Kinari Dewi Kadek Regita Cahyanti Kadek Sumiasih Kadek Surya Diatmika Ketut Surya Darma Komang Aditya Darma Putra Komang Angga Mahaputra Komang ` Tatik Triana Robed Larasati Indriana Gunawan Luh Gede Siska Dewi Gelgel Luh Putu Try Aryawati Made Ary Suta Made Bella Meisya Prihantini Made Putri Shinta Dewi Hanaya Namira Sista Natalia Ningsih Natasya Milenizha Irianti Ni Kadek Ari Novita Sari Ni Kadek Ayu Ena Widiasih Ni Kadek Setiawati Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Komang Ayu Melda Gayatri Ni Komang Laba Swastami Yanti Ni Komang Sri Adnyani Ni Luh Putu Dilvia Mas Manika Ni Luh Putu Radha Gauri Satya Narayana Ni Luh Putu Yulistia Dewi Ni Made Cindhi Duaty Githasmara Ni Made Dedy Priyanto Ni Made Devi Aselina Putri Ni Made Dwi Ananda Laksmi Wiharini Ni Made Gina Anggreni Ni Made Pipin Indah Pratiwi Ni Made Pratiwi Dharnayanti Ni Made Rian Ayu Sumardani Ni Made Santi Adiyani Putri Ni Made Srinitha Themaswari Ni Made Tiara Pratiwi Ni Made Wimas Suni Nurbaheni Ni Putu Purwanti Ni Putu Sri Utari Ni Putu Sri Wulandari Ni Putu Tamar Raisa Bangsawan Novena Sari Patricia Karin Purba Patricia Mara'Ayni Neysa Putu Adinda Tasya Saraswati Putu Aras Samsithawrati Putu Aris Punarbawa Putu Aristia Anggara Putera Putu Ayu Tasya Agnesty Putu Devi Yustisia Utami Putu Diah Maharni Partyani Putu Dinanda Prajna Putri Putu Dinanda Prajna Putri Putu Genta Prayoga Mahardika Putu Rahajeng Pebriana Putu Sri Bintang Sidhi Adnyani Putu Tissya Poppy Aristiani Putu Udayani Wijayanti putu wahyu ning egarini Radot Gilbert Putra Limbong Ratrinia Melia Putri Reyno Iksan Derizky Richard Revel Wijaya Theda Sonia Pricillia Liman Suatra Putrawan Swandewi - Tania Novelin Tasya Febri Ramadhanti Tyas Yuniawati Suroto Vernia Desfyana Weka Adreana Septia Putri Yohanes Usfunan