Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Ayu Putu Laksmi Danyanthi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
JAMINAN FIDUSIA YANG DIJAMINKAN OLEH PENERIMA FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA Putu Genta Siwananda; Ayu Putu Laksmi Danyanthi
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.121 KB)

Abstract

Jurnal ini berjudul “Perlindungan Hukum Pemberi Fidusia Atas Jaminan Fidusia yang Dijaminkan Oleh Penerima Fidusia Kepada Pihak Ketiga”. Majunya sektor usaha di Indonesia tentu harus diimbangi dengan suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Tidak jarang perusahaan sering melakukan perjanjian utang-piutang, hal tersebut riskan dengan adanya sengketa antar pihak dalam perjanjian. Hal tersebut diatur melalui UU Jaminan Fidusia. Jaminan sebagaimana dimaksud mutlak diperlukan dalam suatu perjanjian utang-piutang untuk menimbulkan kepastian akan dibayarkannya uang yang telah dipinjamkan kreditur kepada debitur.”Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian”normatif dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum pemberi fidusia atas jaminan fidusia yang dijaminkan oleh penerima fidusia kepada pihak ketiga. Melalui UU Jaminan Fidusia telah diatur pula terkait mekanisme pendaftaran fidusia hingga tata cara untuk melaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia tersebut, dan jangka waktu atas jaminan fidusia mengikuti jangka waktu dari perjanjian pokoknya. UU Jaminan Fidusia melarang pemberi fidusia untuk menjaminkan kembali obyek yang telah dijaminkan, akan tetapi di dalam undang-undang tersebut tidak diatur dengan tertulis penerima fidusia dilarang atau tidak dilarang untuk menjaminkan kembali obyek yang berada padanya. Pada kesimpulannya penerima fidusia tidak serta merta bisa menjaminkan ulang benda fidusia dalam suatu perjanjian fidusia lainya dengan alasan bahwa benda yang menjadi objek jaminan tersebut masih menjadi milik debitur, meskipun kreditu mempunyai posisi sebagai penerima fidusia. Kata Kunci : Jaminan Hukum, Perlindungan Hukum, Fidusia
UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI INPPRES NO 5 TAHUN 2004 DALAM RUANG LINGKUP PEMERINTAH KOTA DENPASAR Pande Made Adhistya Prameswari; Ayu Putu Laksmi Danyanthi
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, April 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.234 KB)

Abstract

Pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia pasca reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi (tipikor) secara serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif (melalui Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah), legislatif, serta yudikatif. Tulisan ini hendak menganalisis upaya pencegahan korupsi dikota denpasar.Selain itu,tulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam menjalankan asas- asas umum pemerintahan yang baik Tulisan ini merupakan suatu penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan peraturan- peraturan hukum yang berlaku dengan mengkaitkan pada permasalahan yang terjadi di lapangan. Korupsi dimulai ketika proses birokrasi cenderung sangat lambat, sedangkan setiap orang menginginkan jalan pintas yang cepat dengan memberikan “imbalan- imbalan” dengan cara memberikan uang pelicin (uang suap). Praktek ini akan terus - menerus berlangsung sepanjang tidak adanya pengawasan dari pemerintah dan masyarakat sendiri. Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk berperan aktif dalam menciptakan aparatur yang bersih dan bebas KKN guna membangun daerah, baik sumber daya manusianya maupun wilayahnya, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Co-Authors Pande Made Adhistya Prameswari Putu Genta Siwananda