Putu Angga Pratama Sukma
Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DINAMIKA PLURALISME PENGGOLONGAN PENDUDUK DALAM CAPAIAN KEADILAN MENGENAI SURAT KETERANGAN WARIS Putu Angga Pratama Sukma
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 9 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (374.797 KB) | DOI: 10.24843/KS.2020.v08.i09.p05

Abstract

Tujuan penelitian ini mengenai capaian keadilan terhadap pluralisme penggolongan penduduk, dan bentuk keadilan dalam surat keterangan waris terhadap pluralisme penggolongan penduduk. Saat ini bangsa Indonesia sangat terstigma dengan adanya penggolongan kependudukan yang tentunya tidak mencerminkan keadilan dan dapat memecah belah persatuan dan perpecahan ini tentunya mengakar dari adanya inkonsistensi norma yang bertentangan dengan keadilan sosial. Penelitian hukum ini tergolong jenis penelitian hukum normatif karena terfokus pada peraturan yang tertulis terkait dengan konflik norma antara UU Kewarganegaraan dengan Permen Agraria Tentang Pendaftaran Tanah serta kekosongan norma mengenai kewenangan pejabat dalam pembuatan atau pengesahan atau penguatan surat keterangan waris. Permen Agraria Tentang Pendaftaran Tanah tentunya harus dikesampingkan berdasarkan asas lex superior derogate legi inferiori, serta kedudukan camat tidak sah dalam penguatan surat keterangan waris. Untuk meluruskan dan menegakan aturan surat keterangan waris diperlukan dua upaya yang tujuannya berdasarkan landasan yuridis sosiologis filosofis dalam mewujudkan kepastian hukum nilai keadilan sosial serta memberikan kemanfaatan dalam pembuktian yang sempurna. The purpose of this research is about the achievement of justice against pluralism of classification of Indonesian citizens, and the form of justice in a certificate of inheritance against pluralism of classification of Indonesian citizens. Currently the Indonesian nation is very stigmatized by the existence of population classifications which certainly do not reflect justice and can divide unity and divisions, of course, stem from the inconsistency of norms that are contrary to social justice. This legal research is classified as a type of normative legal research because it focuses on written regulations related to the conflict of norms between the Citizenship Law and the Agrarian Ministerial Regulation on Land Registration as well as the vacuum of norms regarding the authority of officials in making or ratifying or strengthening inheritance certificates. The Agrarian Regulation on Land Registration must of course be set aside based on the principle of lex superior derogate legi inferiori, and the position of the camat is not valid in strengthening the certificate of inheritance. To straighten and enforce the rules of the certificate of inheritance, two efforts are needed whose objectives are based on juridical sociological philosophical foundations in realizing legal certainty in the value of social justice and providing benefits in perfect proof.
Konsep Cyber Notary Dalam Menjamin Keautentikan Terhadap Transaksi Elektronik I Putu Suwantara; Putu Angga Pratama Sukma
Acta Comitas Vol 6 No 01 (2021)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2021.v06.i01.p15

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the application form of the concept of cyber notary in guaranteeing the authenticity of electronic transactions and to examine notary arrangements in guaranteeing the authenticity of electronic transactions. This is a departure from the vagueness of norms in Article 15 paragraph (3) of the Law on Notary Position, regarding the need for legal norms on the function and role of notaries in electronic business transactions. This paper uses a normative legal research method because the focus of the study departs from the obscurity of norms. The form of application of the concept of cyber notary in guaranteeing the authenticity of electronic transactions is that the parties keep coming and dealing with the notaries. However, the parties immediately read the draft deed on their respective computers, after agreeing, the parties immediately signed the deed electronically at the notary's office. Notary arrangements in guaranteeing the authenticity of electronic transactions play a role in the issuance of electronic certificates through Electronic Certification Providers. The role of a notary for Certification Authority and in issuing Electronic Certificates through Electronic Certification Providers. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa bentuk penerapan dari konsep cyber notary dalam menjamin keautentikan terhadap transaksi elektronik dan mengkaji pengaturan notaris dalam menjamin keautentikan terhadap transaksi elektronik. Hal tersebut beranjak dari adanya kekaburan norma dalam Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Jabatan Notaris, akan kebutuhan norma hukum terhadap fungsi dan peran notaris dalam transaksi bisnis elektronik. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian beranjak dari kekaburan norma. Bentuk penerapan dari konsep cyber notary dalam menjamin keautentikan terhadap transaksi elektronik adalah para pihak tetap datang dan berhadapan dengan para notarisnya. Hanya saja, para pihak langsung membaca draft aktanya di masing-masing komputer, setelah sepakat, para pihak segera menandatangani akta tersebut secara elektronik di kantor Notaris. Pengaturan notaris dalam menjamin keautentikan terhadap transaksi elektronik berperan dalam penerbitan sertifikat elektronik melalui lembaga Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Peran notaris untuk Certification Authority maupun dalam penerbitan Sertifikat Elektronik melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.