<![CDATA[ABSTRAK Pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam, sesuai dengan peningkatan kualitas kesejahteraan yang diinginkannya. Kebutuhan kebutuhan tersebut antara lain kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Namun dalam hal tersebut masyarakat harus extra berhati-hati dalam memilih maupun mengkonsumsi suatu produk yang aman. Mengingat di zaman yang serba canggih seperti saat ini banyak produsen yang sering berlaku curang kepada konsumen demi memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dan juga pelaku usaha sering kali mengenyampingkan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kurangnya wawasan konsumen atas hak-hak yang dimilikinya serta kurangnya edukasi yang diperoleh konsumen dari pemerintah dan instansi terkait membuat konsumen sering kali dirugikan dengan sikap pelaku usaha yang hanya mementingkan keuntungan semata tanpa memikirkan dampat dari pangan daging ayam yang tidak layak konsumsi yang dijualnya. Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang dimiliki oleh konsumen terkait dengan peredaran pangan daging ayam yang tidak layak konsumsi di Pasar Badung. Jenis dari penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach) dan pendekatan fakta (The Fact Approach), artinya dalam meneliti masalah dengan menggunakan fakta-fakta yang terjadi terkait dengan penjualan pangan daging ayam yang tidak layak konsumsi di Pasar Badung, dengan kajian terhadap perundang-undangan yang dikaitkan dengan permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukan Kurangnya pemahaman yang dimiliki konsumen serta tidak efektifnya penyampaian edukasi dan informasi dari pemerintah dibantu instansi terkait menyebabkan lemahnya kesadaran konsumen atas hak dan kewajiban yang dimilikinya, karena penyebab utama tindakan yang tidak baik dari produsen kepada konsumen adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen terhadap hak-hak serta kewajiban yang mereka miliki. sehingga pelaksanaan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum terlaksana dengan baik di Pasar Badung.]]>
