Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Buletin Udayana Mengabdi
Ida Bagus Putu Sutama
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 50 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 50 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN JIKA MENJUAL LIQUID ROKOK ELEKTRIK YANG KEDALUWARSA Mulyana Arta, Kadek Erik; Putu Sutama, Ida Bagus
Kertha Desa Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji kepastian hukum bagi konsumen terkait perlindungan hukum yang yang didapat oleh konsumen jika dirugikan dalam mengkonsumsi Liquid rokok elektrik dan sejauh mana tanggung jawab dari pelaku usaha jika terbukti menjual Liquid rokok elektrik yang sudah kedaluwarsa. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin. Sering juga di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia. Tanggung jawab atas kerugian konsumen akibat menjual liquid rokok elektrik yang kedaluwarsa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, jika terbukti adanya unsur kesalahan. Terkait mengenai perlindungan hukum yang diperoleh konsumen liquid rokok elektrik, UUPK telah memberikan perlindungan hukum preventif dalam Pasal 4 UUPK Tahun 1999 maupun secara represif kepada konsumen dalam pasal 7 UUPK Tahun 1999. The purpose of this study is to examine the legal certainty for consumers regarding the legal protection obtained by consumers if they are harmed in consuming e-Liquid and the extent of the responsibility of business actors if they are proven to sell expired e-Liquid. The methodology used is a normative legal methodology. Legal methodology is a “legal research that places the law as a ground norm system, the intended norm system of principles, norms, rules of law, court rulings, agreements and doctrines”. often also conceptualized as what is written in the statutory regulations. laws (law in book) or law are conceptualized as rules or norms which are the standard of human behavior.Liability for consumer losses due to selling expired e-cigarette liquid is an obligation that must be fulfilled by businesses if there is evidence of an error. Related to the legal protection obtained by consumers of liquid electric cigarettes, the UUPK has provided preventive legal protection in Article 4 of the 1999 UUPK or repressively to consumers in article 7 of the 1999 UUPK.
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN NAMA ARTIS PADA KARYA SASTRA DI APLIKASI WATTPAD Sari, Ni Made Gina Ayu; Sutama, Ida Bagus Putu
Kertha Desa Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait pengaturan hak cipta atas penggunaan nama artis pada karya sastra di aplikasi wattpad dan bentuk perlindungan hukum hak cipta terhadap artis yang digunakan namanya dalam karya sastra di aplikasi wattpad. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian normatif. Tulisan ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan hak cipta atas penggunaan nama artis pada karya sastra di aplikasi wattpad Pasal 40 huruf a Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa karya sastra di aplikasi wattpad termasuk kedalam lingkup karya tulis lainnya, pengaturan penggunaan nama artis dalam karya sastra di aplikasi wattpad tidak secara jelas diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Bentuk perlindungan hukum hak cipta terhadap artis yang digunakan namanya dalam karya sastra di aplikasi wattpad yaitu bentuk perlindungan hukum preventif yaitu dengan membuat perjanjian lisensi dan bentuk perlindungan hukum represif di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Kata Kunci: Perlindungan, Hak Cipta, Nama, Wattpad ABSTRACT This study aims to find out and analyze the copyright regulation on the use of artist names in literary works in the wattpad application and copyright law protection for artists whose names are used in literary works in the wattpad application. The writing of this scientific paper uses the type of normative research. This paper uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the regulation of copyright for the use of artist names in literary works in the Wattpad application Article 40 letter a of Law no. 28 of 2014 concerning Copyrights, it is explained that literary works in the wattpad application are included in the scope of other written works, the regulation of the use of artist names in literary works in the wattpad application is not clearly regulated in Law no. 28 of 2014 concerning Copyright. The form of copyright legal protection for artists whose names are used in literary works in the Wattpad application is a form of preventive legal protection, namely by making a license agreement and a form of repressive legal protection which is more aimed at resolving disputes. Keywords: Protection, Copyright, Name, Wattpad
PENGATURAN PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN BERDASARKAN HUKUM PERBANKAN Parmita Putra, I Kade Risky; Putu Sutama, Ida Bagus
Kertha Desa Vol 10 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan penyelesaian kredit macet dalam perjanjian kredit tanpa agunan dan tata cara penyelesaiannya berdasarkan hukum perbankan. Studi ini tergolong penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari studi ini memperlihatkan jika pengaturan penyelesaian kredit macet tanpa agunan terdapat pada pasal 1131 dan juga 1132 KUHPerdata. Di dalam pasal tersebut mengatur mengenai piutang dagang yang memiliki hak istimewa. Dengan pasal tersebut, bank dapat mengevaluasi nilai ekonomi dari semua aset dan barang berharga yang dimiliki oleh debitur, yang telah gagal bayar karena ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban yang dimiliki. Tata cara penyelesaian kredit macet tanpa agunan, bisa dilakukan dengan jalur administrasi yakni berupa rescheduling, reconditioning dan restructuring apabila jalur tersebut tidak tercapai serta debitur senantiasa tidak ingin memperbaiki kelalaiannya, jalur lain yang bisa dilakukan dengan langkah-langkah hukum, bisa melalui panitia urusan piutang negara untuk bank pemerintah, melalui lembaga peradilan dan juga dapat melalui jalur arbitrase ataupun badan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian melalui badan peradilan, jaminan pemenuhannya harus merujuk pada pengaturan yang terdapat pada pasal 1131 dan juga 1132 KUHPerdata. Kata Kunci: Kredit macet, Kredit Tanpa Agunan, Penyelesaian kredit ABSTRACT This study aims to assess the settlement of bad debts in unsecured credit agreements and the settlement procedures based on banking law. This study is classified as a normative legal research that uses an invitation-opening approach and a conceptual approach. The results of this study determine if the arrangement for settlement of bad loans without collateral is contained in Article 1131 and also 1132 of the Civil Code. In these articles it regulates the trade receivables that have rights. With this article, banks can obtain economic value from all assets and valuables owned by debtors, who have defaulted due to inability to fulfill their obligations. The procedure for resolving unsecured loans can be done through the administrative route, namely rescheduling, reconditioning and restructuring if the path is not achieved and the debtor does not want to correct his negligence, another route that can be taken is legal steps, for state banks, through judicial institutions and also through arbitration or dispute resolution. Settlement through the judiciary, the guarantee of fulfillment must refer to the arrangements contained in article 1131 and also 1132 of the Civil Code. Keywords: Bad credit, Unsecured Credit, Credit Settlement
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PT. BII FINANCE CENTER DENPASAR Komang Wiwiek Febriyanti; I Gst. Ayu Puspawati; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi adanya ketentuan mengenai Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Berdasarkan taraf hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka dapat ditemui adanya dua sisi yang berbeda, di satu sisi ada orang atau badan hukum yang memiliki kelebihan dana dan di sisi lain begitu banyaknyamasyarakat baik perorangan atau badan usaha yang membutuhkan dana. Dengan adanya kelebihan dana, maka timbul suatu pemikiran untuk menginvestasikan dana tersebut pada suatu usaha yang menguntungkan, disinilah kemudian muncul lembaga keuangan sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan merupakan perantara keuangan masyarakat. Kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan “bank” dalam menyalurkan kebutuhan dana, maka muncullembaga keuangan bukan bank. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai “lembaga pembiayaan”, yang menawarkan formulasi baru dalam hal penyaluran dana terhadap pihak yang membutuhkan. Bertujuan Untuk memahami mengenai penyelesaian sengketa dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Metode yang digunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Fakta dan Peraturan perundang-undangan. Kesimpulannya adalah Penyelesaian sengketa di PT.BII Finance Center Denpasar dilakukan dengan Negosiasi yaitu suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak dilibatkan karena pihak Finance ingin menyelesaikan dengan sendiri-sendiri yaitu antara perusahan pembiayaan atau Finance dengan Konsumen atau Nasabah, tidak ingin ada ikut campur dari pihak Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen di PT.BII Finance Center Denpasar dilakukan dengan cara Negosiasi dengan penyelesaian secara damai yaitu penyelesaian sengketa konsumen ini yang dilakukan dengan cara Kesepakatan antara pihak Finance dengan Konsumen.
HAK TERSANGKA UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN Maya Diah Safitri; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Maret 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The right to obtain legal aid to suspects especially the underprivileged, can be obtained at any stage of the examination, one of them at this stage of the investigation.In this study, there are two problems have been studied, that is how the urgency of the right of suspects to obtain legal aid and legal consequences if a suspect haven’t accompanied by legal counsel in any investigation process. The method used in thispaper is the use of normative legal research because there are still obscurity norms about “the right time and at any level of examination, according to the procedures which regulated in the Act". Discussion of these issues are providing legal assistance inthe investigation process relating to the presumption of innocence who that every person can’t be found guilty if not legally enforceable and the legal consequences if thesuspect hasn’t accompanied by legal counsel in the investigation process in MA RI Decision No.1565 K / Pid/1991, consequently, Prosecution demands can’t be accepted because the right mentoring is imperative nature of rights, which if neglected will result in invalidity of the examination process. The conclusion of this study are urgency right to legal assistance in any investigation process is very important because as afundamental right of a suspect who governed by the Act, which if neglected will make the process of checking unauthorized and non-acceptance of the demands of the public prosecutor.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA MAKE UP ARTIST YANG MENGGUNAKAN KOSMETIKA PALSU Luh Gede Anindita Parameshwari Artha; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jasa make up artist di era yang serba instant ini semakin menjamur. Banyaknya jumlah make up artist setara dengan jumlah peminat jasa make up artist. Namun, hal ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum – oknum tidak bertanggung jawab untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah sering kali ditemukan make up artist yang menggunakan kosmetika palsu. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa make up artist yang menggunakan kosmetika palsu, serta bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum yang didapat bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha terkait penggunaan kosmetika palsu. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penilitian hukum empiris. Perlindungan hukum terkait dengan penggunaan kosmetika palsu oleh make up artist telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak atas informasi merupakan hal penting yang harus didapat oleh konsumen dari pelaku usaha agar konsumen merasa nyaman dan aman. Apabila konsumen merasa dirugikan, tanggung jawab menjadi kewajiban dari pelaku usaha. Tanggung jawab tersebut dapat berupa melakukan penggantian barang atau penggantian uang dalam rangka mempertanggung jawabkan perbuatannya. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Make Up Artist, Kosmetika Palsu
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) DI BPSK DENPASAR Anak Agung Gede Mahardhika Geriya; Ida Bagus Putu Sutama; I Made Dedy Priyanto
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlidungan Konsumen (UUPK) Terhadap Jual Beli Online (ECommerce) di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Denpasar “. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami Implementasi UUPK dalam melindungi konsumen terkait transaksi e-commerce di BPSK Denpasar, dan faktor-faktor penghambat dalam implementasi UUPK dalam melindungi konsumen terkait transaksi e-commerce di BPSK Denpasar. Artikel ini menggunakan metode yuridis empiris. Implementasi UUPK terkait ecommerce di BPSK Denpasar belum terimplementasikan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan belum adanya sosialisasi tentang e-commerce dari BPSK Denpasar. Kendala-kendala yang dihadapi BPSK Denpasar dalam implementasi UUPK terkait e-commerce antara lain belum adanya lembaga penjamin untuk keabsahan suatu toko online yang seharusnya berfungsi untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam bertransaksi, masih ada situs online yang tidak mencantumkan informasi yang lengkap dan pelaku usaha yang tidak hadir pada pemanggilan pertama pada beberapa kasus.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG KEHILANGAN BARANG DI TEMPAT LAUNDRY Lani Eka Kumala Dewi; I Nyoman Bagiastra; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Juni 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi KonsumenyangKehilanganBarang di Tempat Laundry. Latar Belakang penulisan jurnal ini adalah sebagian besar konsumen yang memakai jasa laundry mengalami kerugian berupa kehilangan barang pribadi ditempat laundry. Jurnal ini mengangkat permasalahan yang juga menjadi tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang kehilangan barang di tempat laundry. Penyusunan jurnal ini dilakukan dengan metode normatif yaitu menempatkan norma sebagai objek penelitian hingga tercapainya suatu kesimpulan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen yang barangnya hilang ditempat laundry terdapat dalam Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KitabUndang-Undang Hukum Perdata terdapat dalam Pasal 4a yang berbunyi “hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Perjanjian penitipan diatur dalam Bab XI tentang Penitipan Barang yaitu Pasal 1694-1793 Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penitipan barang terjadi bila orang menerimabarang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikanny adalam keadaan yang sama, Pasal 1697 yang menyatakan bahwa perjanjian penitipan antara pemberi jasa dan konsumen,  Pasal 1365 yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karna salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
PENERAPAN MEDIASI PERBANKAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BPR DEWANGGA BALI ARTHA Ni Putu Maya Kartika Dewi; Dewa Gede Rudy; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbankan di Indonesia dalam memenuhi fungsinya pada umumnya masih menghadapi berbagai masalah-masalah yang sangat mendasar sampai saat ini. Pengupayaan penanganan kredit sebaiknya dilakukan dari berbagai sisi, salah satunya dengan melalui penerapan mediasi perbankan. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pengaturan mediasi perbankan dalam kaitannya dengan penyelesaian kredit macet dan penerapan mediasi perbankan dalam penyelesaian kredit macet pada PT. BPR Dewangga Bali Artha. Penelitian ini penting dilakukan dikarenakan masyarakat yang mempunyai permasalahan perbankan dapat mengetahui dan menyelesaikan permasalahannya dengan salah satu alternative yaitu melalui mediasi perbankan karena lebih efektif dan efisien untuk semua kalangan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer dan skunder, data premier diperoleh secara langsung dari penelitian dilapangan yang berupa keterangan atau wawancara dari pihak terkait sedangkan data sekunder ini berasal dari penelitian pustaka yang melalui literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku serta dokumen-dokumen resmi. Dari hasil dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pengaturan tentang mediasi perbankan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Pada PT. BPR Dewangga Bali Artha menyelesaikan sengketa kredit macet dengan cara mediasi sederhana di mana hanya dihadiri oleh pihak internal bank dan nasabah. Dalam penerapan penyelesaian sengketa perbankan, agar dapat menjamin dalam tumbuhnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat yang luas maka perlunya sosialisasi dan edukasi tentang mediasi perbankan yang harus lebih diperluas.
PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY JENIS PEER TO PEER LENDING I Wayan Bagus Pramana; Ida Bagus Putra Atmadja; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.53 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending. Di Indonesia, pertumbuhan penyelenggara Financial Technology khususnya jenis Peer to Peer Lending meningkat dari tahun ke tahun. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan berperan aktif dalam mengawasi perkembangan penyelenggara Financial Technology jenis Peer to Peer Lending agar sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, karena dalam opininya, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran khususnya mengenai pendaftaran dan perizinan penyelenggara di Otoritas Jasa Keuangan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi lembaga keuangan non bank berbasis Financial Technology jenis Peer to Peer Lending dan akibat hukum terhadap lembaga keuangan non bank berbasis Financial Technology jenis Peer to Peer Lending yang tidak melakukan pendaftaran dan perizinan di Otoritas Jasa Keuangan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Peranan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai regulator yakni peranan sebagai pengaturan dan peranan sebagai pengawasan, dalam peranannya sebagai pengawasan, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yakni upaya preventif dan upaya represif. Akibat hukum yang timbul yaitu diberhentikannya kegiatan operasi hingga penghapusan aplikasi atau layanan penyelenggara Financial Technology jenis Peer to peer Lending dan adanya sanksi administratif yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan. Kata Kunci: Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan, Financial Technology, Peer to Peer Lending.
Co-Authors A.A Ngr Gde Oka Mahajaya A.A. Sri Indrawati Anak Agung Gede Mahardhika Geriya Anak Agung Gede Mahendra Anak Agung Istri Berliana Permatasari Anak Agung Istri Gita Kharisma Anak Agung Lita Cintya Dewi Anak Agung Made Agus Rumawan Anak Agung Sagung Nadya Prabandari Anak Agung Sri Indrawati Ayu Diah Listyawati Khesary Ayu Putu Kusuma Wardhani D. G. Rudy Daniel Alexander Soebroto AM Desak Putu Dewi Kasih Dewa Gde Rudy Dewa Gede Angga Sumanjaya Elvina Esmerelda Fanani I Gde Prim Hadi Susetya I Gede Agung Pasek Pertama Diksa I Gede Wahyu Dananjaya I Gst Ayu Puspawati I Gst Ngr Hady Purnama Putera I Gst. Ayu Puspawati I Gusti Agung Krisna Ary Ananda I Gusti Agung Ngurah Bagus Wiranata I Gusti Ayu Agung Mas Pradnya Paramitha I Gusti Ayu Puspawati I Gusti Ayu Ratih Pradnyani I Gusti Ngurah Agung Purba Wisesa I Gusti Putu Dena Dharma Putra I Kadek Alit Buda Astawa I Ketut Markeling I KETUT WESTRA I Komang Gde Arya Dinatha I Made Arya Wira Maha Putra I Made Dedy Priyanto I Made Sarjana I Nyoman Bagiastra I Putu Hari Santika Putra I Wayan Bagus Pramana Ida Ayu Dinda Laksmi Pidada Ida Ayu Lia Astari Ida Bagus Putra Atmadja Joseph E Sibuea Kadek Adnan Dwi Cahya Kadek Nanda Githa Utami Komang Wiwiek Febriyanti Lani Eka Kumala Dewi Luh Gede Anindita Parameshwari Artha Maya Diah Safitri Mulyana Arta, Kadek Erik Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Julia Kari Ni Luh Sekar Wulandari Ni Putu Maya Kartika Dewi Ni Putu Purnama Andari Ni Putu Purwanti Nyoman Agus Pitmantara Pande Ratih Anggaraini Giri Putri Parmita Putra, I Kade Risky Putu Ratna Dewi Damayanti Richard Revel Wijaya Theda Sari, Ni Made Gina Ayu Suatra Putrawan Tasya Febri Ramadhanti W. Wiryawan