Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Buletin Udayana Mengabdi JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah
Ida Bagus Putu Sutama
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PADA PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK (SUNSET POLICY) I Putu Hari Santika Putra; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (67.943 KB)

Abstract

Dalam penelitian ini membahas judul tentang analisis yuridis kebijakan penghapusan sanksi administrasi pada perpajakan bagi wajib pajak (sunset policy), yang dimana kemudian penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan mengaitkan dengan fakta sosial. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait dengan syarat bagi wajib pajak agar dapat menikmati fasilitas dalam ruang lingkup perpajakan yakni kebijakan penghapusan sanksi pajak pada tahun 2015, serta kesimpulan dari penilitian ini dimana terdapat syarat keadaan yang harus dipenuhi para wajib pajak untuk menikmati kebijakan Sunset Policy. Kata Kunci : Pajak, Administrasi Pemerintah, Kebijakan Sunset Policy
TINJAUAN HUKUM DIPLOMATIK TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PRAKTIK SPIONASE YANG DILAKUKAN MELALUI MISI DIPLOMATIK DILUAR PENGGUNAAN PERSONA NON-GRATA I Gst Ngr Hady Purnama Putera; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (38.373 KB)

Abstract

The practice of spying or espionage, has long been a problem in the dysfunctionof Diplomatic and Consular Relations and also Diplomatic immunity inherent withinthe Diplomatic and Consular itself. Indeed, International Law has provided a Personanon-Grata mechanism for the receiving State, but, in many cases, this principle has animpact on the relations between the two States, in fact it is not uncommon to be atension. This paper will discuss a lot about a result of the misuse of diplomatic missionsthat become the practice of espionage, and how the dispute settlement beside using thePersona non-Grata principle.
KERAHASIAAN BANK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA DIKAITKAN DENGAN MONEY LAUNDERING I Gde Prim Hadi Susetya; I Gusti Ayu Puspawati; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.138 KB)

Abstract

One function of banks is to collect funds from the public, so that people want to save their money, it takes confidence to the bank with one of the bank's actions to maintain bank secrecy. People who become customers of a bank must perform actions such as making financial transactions. The problem that then arises is whether the depositor gets the transfer of more than Rp. 100,000,000, will be protected from the bank and how the application of sanctions against violations of bank secrecy? Depositors are protected confidentiality if they do not deal suspicious financial transactions; it is associated with money laundering. A bank liability is reported that if found indications money laundering. As for the application of sanctions against violators of bank secrecy will be conducted by Bank Indonesia after conducting in-depth examination of the report of a violation of bank secrecy. Therefore, the protection of bank secrecy laws does not apply if depositors do money laundering and the imposition of sanctions against offenders classified by Bank Indonesia after inspection. Therefore, it is expected the bank to find out all that was done by the customer to prevent money laundering. The application of sanctions has been running well but needs to improve again in supervision.
PELAKSANAAN KETENTUAN PENGAWASAN SNI ATAS PRODUK BAN MOBIL PENUMPANG OLEH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI Ni Luh Sekar Wulandari; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.371 KB)

Abstract

Pelaksanaan Ketentuan Pengawasan SNI Atas Produk Ban Mobil Penumpang Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali membahas bagaimana pelaksanaan ketentuan pengawasan SNI atas produk ban mobil penumpang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dan apakah kendala dalam pelaksanaan ketentuan pengawasan SNI atas produk ban mobil penumpang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pelaksanaan ketentuan pengawasan SNI di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang pada prinsipnya dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu pengawasan pra pasar dan pengawasan di pasar. Pengawasan pra pasar dilakukan terhadap barang sebelum barang beredar di pasar, sedangkan pengawasan barang di pasar dilakukan saat barang berada di pasar. Hal tersebut sudah dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali atas peredaran produk AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Vanili, dan produk coklat bubuk, namun untuk produk ban mobil penumpang yang tercantum dalam Permenperin No 76 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan SNI Ban Secara Wajib belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Adapun kesimpulan dari tulisan ini adalah pada pelaksanaannya tidak semua produk wajib SNI yang diawasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provini Bali. Masih terdapat ban bekas yang dijual dalam kondisi tidak memiliki label SNI.
IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DI LPD DESA UNGASAN SEBAGAI UPAYA LPD DALAM MEMBANTU DEBITUR MELUNASI HUTANG KREDIT Ni Luh Julia Kari; Ida Bagus Putu Sutama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.512 KB)

Abstract

Kebutuhan masyarakat khususnya dibidang lembaga keuangan semakin hari semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya LPD, masyarakat lebih mendapatkan pinjaman dana dalam memenuhi kebutuhannya. Pernah terjadi kredit macet di LPD Desa Adat Ungasan menyebabkan LPD Desa Adat Ungasan, menerapkan pengikatan Jaminan Fidusia kepada debitur ketika melakukan pinjaman kredit yang dibutuhkan. Namun, debitur tidak selalu dapat melunasi hutangnya sesuai dengan kesepakatan.Kemudian timbullah yang menjadi masalah yaitu bagaimanakah implementasi Pasal 11 Ayat (1) UUJF di LPD Desa Adat Ungasan. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan implementasi pendaftaran Jaminan Fidusia di LPD Desa Adat Ungasan tidak sesuai dengan Pasal 11Ayat (1) UUJF dan Upaya hukum yang dapat dilakukan LPD dalam hal debitur wanprestasi.Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer yang dilakukan dengan wawancara dan data sekunder. Berdasarkan hasil analisa, faktor yang menyebabkan implementasi Pasal 11 Ayat (1) tidak sesuai dengan UUJF adalah biaya pembuatan akta yang terbilang mahal. Upaya yang dapat dilakukan pihak LPD dalam hal debitur wanprestasi adalah melakukan eksekusi melalui penjualan dibawah tangan objek yang dijadikan Jaminan Fidusia (Pasal 29 Ayat (1) huruf c) UUJF. Kata Kunci : Lembaga Keuangan, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Kredit, Jaminan Fidusia
SOSIALISASI NORMA-NORMA HUKUM TENTANG KEWAJIBAN PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BAGI PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI BIDANG KEPARIWISATAAN DI SANUR N K. Supa sti Dharmawan; A. A. Sri Indrawati; D. G. Rudy; N P. Purwanti; W. Wiryawan; I. B. P. Sutama
Buletin Udayana Mengabdi Vol 12 No 2 (2013): Volume 12 No.2 – September 2013
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.559 KB)

Abstract

Originally the concept of CSR in developed countries is voluntary (voluntary based). Otherwise, in IndonesiaCSR is developed on the basis of legal obligation (mandatory based). Legal norms which expressly stipulatelegal obligation for the company to implement Corporate Social Responsibility (CSR) is the Law 40 /2007 onLimited Liability Companies, Government Decree No. 47/ 2012 and Act No. 25/2007 on Investment. Accordingto the Article 74 of Law No. 40/ 2007 as well as the Article 3 Government Decree No. 47/2012, each companyrunning its business activities in the field and / or related to the natural resources is required to carry out socialand environmental responsibility including companies engagement in the field of tourism in Sanur Bali. VariousCSR activities for the tourism companies in Sanur Bali, besides referring to the legislation are also expected torefer to the concept of Triple Bottom Line (Profit, People, Planet). These are designed to make balance betweenprofit related to People and the Planet for CSR perspective, as well as ISO 26000.
Pertanggungjawaban Hukum Atas Bocornya Data Pribadi Pelanggan Situs Jual Beli Online Perthiwi*, I Gusti Agung Ayu Anggy; Sutama, Ida Bagus Putu
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.28422

Abstract

The intended of this reserach is to make Indonesian citizen especially the marketplace applications users (as consumer) to raise the awareness about the importance of personal data and privacy protection while using or making any transaction at marketplace applications. This research using normative legal method. The results of this research shows that Indonesia generally has some legal regulations governing privacy policies for marketplace users, contained in Act Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, Act Number 8 of 1999 concerning about Consumer Protection, Act Number 7 of 2014 concerning Commercial Law and Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Operation System and Electronic Transactio. The intentions of this study so that all marketplace users can be aware and avoid their personal data get leaked when they using marketplace
Co-Authors A.A Ngr Gde Oka Mahajaya A.A. Sri Indrawati Anak Agung Gede Mahardhika Geriya Anak Agung Gede Mahendra Anak Agung Istri Berliana Permatasari Anak Agung Istri Gita Kharisma Anak Agung Lita Cintya Dewi Anak Agung Made Agus Rumawan Anak Agung Sagung Nadya Prabandari Anak Agung Sri Indrawati Ayu Diah Listyawati Khesary Ayu Putu Kusuma Wardhani D. G. Rudy Daniel Alexander Soebroto AM Desak Putu Dewi Kasih Dewa Gde Rudy Dewa Gede Angga Sumanjaya Elvina Esmerelda Fanani I Gde Prim Hadi Susetya I Gede Agung Pasek Pertama Diksa I Gede Wahyu Dananjaya I Gst Ayu Puspawati I Gst Ngr Hady Purnama Putera I Gst. Ayu Puspawati I Gusti Agung Krisna Ary Ananda I Gusti Agung Ngurah Bagus Wiranata I Gusti Ayu Agung Mas Pradnya Paramitha I Gusti Ayu Puspawati I Gusti Ayu Ratih Pradnyani I Gusti Ngurah Agung Purba Wisesa I Gusti Putu Dena Dharma Putra I Kadek Alit Buda Astawa I Ketut Markeling I KETUT WESTRA I Komang Gde Arya Dinatha I Made Arya Wira Maha Putra I Made Dedy Priyanto I Made Sarjana I Nyoman Bagiastra I Putu Hari Santika Putra I Wayan Bagus Pramana Ida Ayu Dinda Laksmi Pidada Ida Ayu Lia Astari Ida Bagus Putra Atmadja Joseph E Sibuea Kadek Adnan Dwi Cahya Kadek Nanda Githa Utami Komang Wiwiek Febriyanti Lani Eka Kumala Dewi Luh Gede Anindita Parameshwari Artha Maya Diah Safitri Mulyana Arta, Kadek Erik Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Luh Julia Kari Ni Luh Sekar Wulandari Ni Putu Maya Kartika Dewi Ni Putu Purnama Andari Ni Putu Purwanti Nyoman Agus Pitmantara Pande Ratih Anggaraini Giri Putri Parmita Putra, I Kade Risky Perthiwi*, I Gusti Agung Ayu Anggy Putu Ratna Dewi Damayanti Richard Revel Wijaya Theda Sari, Ni Made Gina Ayu Suatra Putrawan Tasya Febri Ramadhanti W. Wiryawan