Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya
Komang Deva Aresta Saskara
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDAFTARAN TANAH Komang Deva Aresta Saskara; I Gede Pasek Eka Wisanjaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.062 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i06.p05

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui mengenai penguasaan fisik bidang tanah yang diperuntukkan untuk tanah pekarangan maupun tanah pertanian serta luas penguasaan fisik bidang tanah apakah terbatas dengan luas tertentu atau tidak. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yakni metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah sawah maupun pertanian sama-sama dapat didaftarkan haknya, khususnya pembuktian hak lama. Bila kita melihat pada Undang-Undang No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada bab 1 “Ketentuan Umum” pasal 1 ayat 2 dan juga mengacu pada Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 pada pasal 9 ayat 1 tentang obyek pendaftaran tanah serta Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Bab II pasal 16 yang dimana dalam aturan-aturan tersebut sudah dijelaskan bahwa tanah sawah/pertanian dapat didaftarkan haknya. Penguasaan fisik bidang tanah yang digunakan sebagai lahan pertanian maupun hak guna usaha akan dibatasi luas tanah untuk hak miliknya dan pemilik tanah bertempat tinggal harus dalam satu kecamatan bersama tanah pertaniannya. Luas tanah yang digunakan sang pemilik tanah sebagai hak usaha sedikitnya 5 hektar dan maksimal 25 hektar dan menggunakan batas paling lama waktunya 25 tahun dan pada perusahaan 35 tahun. The purpose of writing this article is to determine the physical control over land parcels designated for yards or agricultural land and the extent of physical control over the land parcels, whether limited to a certain area or not. The method used in writing this article is a normative research method. The results showed that both rice fields and agricultural land could be registered, especially those proving old rights. If we look at Law Number 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land in chapter 1 "General Provisions" article 1 paragraph 2 and also referring to Government Regulation Number 24 of 1997 in article 9 paragraph 1 concerning objects of land registration and Basic Regulations. Agrarian Principles in Chapter II article 16 which states that the right to rice / agricultural land can be registered. Physical control over parcels of land used as agricultural land or use rights is limited to the area of land that is owned by the owner and the land owner who resides in the same sub-district along with his agricultural land. The land area used by the land owner as a business right is at least 5 hectares and a maximum of 25 hectares and uses a maximum time limit of 25 years and the company is 35 years.
PENGATURAN MENGENAI KEWAJIBAN NOTARIS UNTUK MELEKATKAN SIDIK JARI PENGHADAP DALAM MINUTA AKTA Komang Deva Aresta Saskara; Nyoman Satyayudha Dananjaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i07.p03

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban notaris dalam melekatkan lembaran sidik jari penghadap pada minuta akta berdasarkan UUJN dan akibat hukum terhadap kedudukan akta dan notaris yang tidak melakukan pembubuhan sidik jari para penghadap pada minuta akta berdasarkan UUJN. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menggunakan data sekunder sebagai data utama. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: (1) Notaris bebas untuk menggunakan penafsiran manapun mengenai metode mana yang akan dipakai dan bebas untuk menentukan pembubuhan sidik jari atau tanda tangan; dan (2) Dalam UUJN tidak ada satu pasal yang menyebutkan akta Notaris yang tidak dilekatkan sidik jari dapat terdegradasi ataupun menurunkan sifat akta Notaris menjadi akta di bawah tangan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN. The purpose of this study is to identify and analyze the obligation of a notary to affix the appearers fingerprint sheet to the minutes of the deed based on the Notary Act and the legal consequences of the deed as well as position of the deed when the notary who did not affix the fingerprints of the appearers to the minutes of the deed. This article use a normative legal research where the assessment of the applicable laws and regulations is carried out by using secondary data as the main data. Based on the research results, the following conclusions formulated: (1) Notary are free to use any interpretations regarding which method will be used and free to determine the affixing of fingerprints or signatures; and (2) In Notary Act, there is no article states that a Notary Deed which not attached with the appearers fingerprint sheet can be degraded its nature as an underhand deed due to what is confirmed in Article 16 paragraph (11) of the Notary Act.
Co-Authors I Gede Pasek Eka Wisanjaya Nyoman Satyayudha Dananjaya