Garuda - Garba Rujukan Digital

KEDUDUKAN HARTA BAWAAN DALAM PUTUSAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN Annisa Azria Putri; Mohamad Fajri Mekka Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan mengenai akibat hukum terhadap harta perkawinan setelah perceraian berdasarkan dalil-dalil, alat bukti, dan fakta yang terntara di dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 96/Pdt.G/2020/PN Plg serta putusan-putusan terkait lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Undang-Undang Perkawinan menentukan harta dalam perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Harta bawaan merupakan harta yang diperoleh oleh masing-masing suami atau istri sebelum dilangsungkannya perkawinan dan harta yang diperoleh dari hadiah dan/atau warisan. Harta bawaan merupakan sepenuhnya hak, tanggung jawab dan berada di bawah penguasaan masing-masing suami atau istri kecuali apabila diperjanjikan lain. Proses penyelesaian sengketa pada putusan a quo dan putusan-putusan sebelumnya yang terkait masih belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. This study intends to examine the regulation of the legal consequences of divorce on marital property based on the arguments, evidence, and facts presented in the Palembang District Court Decision Number 96/Pdt.G/2020/PN Plg and other related decisions. The research method used in this research is normative juridical research. The Indonesian Marriage Law determines that marital property is divided into joint properties and inherited properties. Inherited properties are assets obtained by each husband or wife before the marriage and assets obtained from gifts and/or inheritance. Each husband or wife has the full right, full responsibilities and full control of their inherited properties, unless agreed otherwise. The dispute resolution proses on the decisions are still not in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations.

PERSPEKTIF TERHADAP PEMBATALAN AKTA HIBAH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ATAS HIBAH YANG TIDAK DIBERIKAN SECARA CUMA-CUMA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KALIANDA NOMOR: 31/PDT.G/2020/PN KLA) Asyura Triana Arimurti; Mohamad Fajri Mekka Putra
PALAR (Pakuan Law review) Vol 8, No 2 (2022): Volume 8, Nomor 2 April-JunI 2022
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

AbstrakÂ Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa Hibah merupakan salah satu cara yang dibenarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk memindahkan hak atas tanah kepada orang lain. Hibah berdasarkan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu perbuatan hukum di mana pemberi hibah selama hidupnya menyerahkan suatu benda dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali. Namun demikian, dalam praktiknya ditemukan suatu hibah yang diberikan dengan janji bahwa penerima hibah akan memberikan sesuatu yang seharga dengan objek hibah kepada pemberi hibah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan mengenai keabsahan akta hibah PPAT atas hibah yang telah tidak diberikan secara cuma-cuma, khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor: 31/PDT.G/2020/PN KLA, mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, beserta peran dari PPAT untuk menghindari adanya pembuatan akta hibah atas hibah yang tidak diberikan secara cuma-cuma. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah yang mengandung janji pemberian sesuatu sebagai imbalan atas objek hibah menyebabkan perjanjian hibah tersebut batal.Â Kata kunci: Perjanjian, Hibah, Akta Hibah, Peran, dan PPAT.Â AbstractÂ The purpose of this study is to explain that grants are one of the ways justified by Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration to transfer land rights to other people. A grant based on Article 1666 of the Civil Code is a legal act in which the grantor during his lifetime surrenders an object free of charge and cannot be withdrawn. However, in practice it is found that a grant is given with the promise that the grantee will give something at the price of the object of the grant to the grantor. This study aims to determine the application of laws and regulations regarding the validity of the PPAT grant deed for grants that have not been given free of charge, especially in the Kalianda District Court Decision Number: 31/PDT.G/2020/PN KLA, examine the judge's legal considerations in the decision, along with the role of PPAT to avoid making a deed of grant for a grant that is not given free of charge. The method used in this research is normative juridical. The results of the study indicate that a grant containing a promise of giving something in return for the object of the grant causes the grant agreement to be canceled.Â Keywords: Agreement, Grant, Deed of Grant, Role, and PPAT.

PEMALSUAN DOKUMEN OLEH PPAT: TINJAUAN HAK KEPEMILIKAN TANAH DARI AKTA HIBAH Andi Muhammad Fatih; Mohamad Fajri Mekka Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan Penelitian dalam jurnal ini untuk mengetahui kepastian hak kepemilikan tanah atas peralihan tanah yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) tanpa kehadiran kedua belah pihak serta analisis sanksi terhadap PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dalam peralihan tanah yang dibuat oleh PPAT tanpa kehadiran kedua belah pihak ditinjau dari Putusan nomor 53/Pid.B/2017/PN.End. Metode Penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berpedoman pada aturan perundangan di Indonesia. Penelitian yang dilaksanakan ini bisa juga dibilang sebagai penelitian kepustakaan. Dengan hasil penelitian Berdasarkan Putusan Nomor 53/Pid.B/2017/PN.End maka Kepastian Hukum Atas Hak Kepemilikan Tanah Dari Akta Hibah Yang Dibuat Oleh PPAT Berdasarkan Pemalsuan Dokumen, berupa tidak sahnya akta hibah tersebut atau dapat dikatakan akta palsu sehingga pemegang hak atas tanah tersebut tetap tidak beralih, maka hak pemegang tanah sebelumnya tidak jadi hilang. Dalam perkara ini, PPAT tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terkait dengan pembuatan akta pihak (partijn akten) yang didasarkan pada keterangan palsu, dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan. The purpose of the research in this journal is to determine the certainty of land ownership rights on land transfers made by PPAT (Land Deed Making Officials) without the presence of both parties and analysis of sanctions against PPAT (Land Deed Making Officials) in land transfers made by PPAT without the presence of both parties in terms of Decision number 53/Pid.B/2017/PN.End. The research method used includes the type of normative legal research, namely research that is guided by the laws and regulations in Indonesia. This research can also be called as library research. With the results of the research Based on Decision Number 53/Pid.B/2017/PN.End, the Legal Certainty of Land Ownership Rights from the Grant Deed Made by PPAT Based on Document Forgery, in the form of invalidity of the grant deed or it can be said to be a fake deed so that the right holder If the land is still not transferred, then the rights of the previous land holder will not be lost. In this case, PPAT cannot be held criminally responsible for making a party deed (partijn akten) which is based on false information, and cannot fulfill the formulation of the element of the crime of forgery.

PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI INSTRUMENTER DALAM MEMBERIKAN KESAKSIAN DI PERSIDANGAN ATAS SUATU AKTA NOTARIS Ananda Priyanka Nabilah; Mohamad Fajri Mekka Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek perlindungan hukum saksi instrumenter dalam memberikan kesaksian di persidangan atas suatu akta notaris. Penulisan penelitian ini menggunakan metode berupa penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Hasil studi menunjukan bahwa peran saksi instrumenter adalah untuk melihat/menghadiri langsung setiap proses pembacaan maupun penandatangan akta notaris. Kedudukan saksi instrumenter hanyalah melihat fakta formil yang disajikan oleh para pihak dalam kepentingannya untuk pembuatan akta notaris. Hingga saat ini tidak terdapat aturan yang jelas mengatur perlindungan hukum saksi instrumenter yang dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan terkait isi akta notaris dalam UU jabatan notaris. Hingga saat ini saksi instrumenter memiiki kedudukan yang sama dengan saksi pada umumnya dan tidak terikat jabatannya. Peraturan terkait perlindungan saksi selama ini hanya diatur oleh UU Tentang Perlidungan Saksi dan Korban (UU PSK). Kata Kunci: Saksi Instrumenter, Akta Notaris, Jabatan Notaris, Perlidungan Hukum

NOTARIS DALAM SUATU PERAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUMNYA Andi Pratono; Mohamad Fajri Mekka Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan dari penelitian ini yakni terkait dengan pencegahan agar notaris terhindar dari kriminalisasi dalam menjalankan tugas jabatannya, serta bentuk perlindungan hukumnya bagi notaris yang menjadi korban kriminalisasi atas perbuatan yang bukan merupakan suatu tindak pidana. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bentuk pencegahan agar notaris agar terhindar dari kriminalisasi dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris harus bersikap amanah dan berjalan pada koridor hukum yang telah ditentukan dalam UUJN maupun kode etik notaris. Bentuk perlindungan yang menjadi korban kriminalisasi atas perbuatan yang bukan merupakan suatu tindak pidana notaris berhak mendapatkan perlindungan dalam bentuk pemulihan hak notaris pasca putusan pengadilan yang merujuk pada KUHAP yakni notaris berhak mendapatkan penggantian ganti kerugian dan rehabilitas. The purpose of this study, namely related to prevention so that notaries avoid criminalization in carrying out their duties, as well as forms of legal protection for notaries who are victims of criminalization for actions that are not criminal acts. The method used is normative juridical with the nature of descriptive analysis research with a case approach and legislation. The results of the study concluded that as a form of prevention for notaries to avoid criminalization in carrying out their duties, notaries must be trustworthy and walk in the legal corridors that have been determined in the UUJN and the notary code of ethics. The form of protection that is a victim of criminalization for actions that are not criminal acts of a notary is entitled to protection in the form of restoration of a notary's rights after a court decision that refers to the Criminal Procedure Code, namely that a notary is entitled to compensation and rehabilitation.

PENDAFTARAN TANAH TANPA AKTA AUTENTIK: BUKTI PERALIHAN TANAH PEWARISAN Jesslyn Clementine; Mohamad Fajri Mekka Putra
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 9 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i09.p02

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pendaftaran tanah karena pewarisan pada Kantor Pertanahan melalui surat pembagian waris dibawah tangan yang digunakan sebagai bukti peralihan hak atas tanah dalam proses balik nama langsung ke satu penerima waris tanpa melalui akta autentik yang dibuat oleh notaris/PPAT. Penulisan ini menggunakan penelitian doctrinal dengan pendekatan undang-undang (statute approach) yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang menjadi permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya surat pembagian waris dibawah tangan dapat dijadikan dasar peralihan hak atas tanah untuk pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan sesuai yang ternyata dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 dengan memperhatikan kekuatan hukum pembuktian surat dibawah tangan yang jika ada pengingkaran tanda tangan maka menjadi tidak sempurna layaknya akta autentik sehingga diperlukan setidaknya harus dilegalisasi oleh notaris. selain itu, Kantor Pertanahan mempunyai kewenangannya sendiri untuk menerima atau menolak alat bukti lain selain akta autentik sebagaimana termuat dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. This writing aims to analyze land registration due to inheritance at the Land Office through private inheritance distribution letters which are used as proof of transfer of land rights in the process of transferring names directly to one heir without going through an authentic deed made by a notary/PPAT. This writing uses doctrinal research with a statute approach, namely examining all laws and regulations that are related to the legal issues at issue. The results of the study show that basically underhanded inheritance distribution letters can be used as a basis for transferring land rights for land registration at the Land Office in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 16 of 2021 by taking into account the legal strength of evidence a private letter, if there is a denial of the signature, it becomes imperfect like an authentic deed, so it is necessary that at least it must be legalized by a notary. In addition, the Land Office has its own authority to accept or reject other evidence other than an authentic deed as contained in Article 37 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search