<![CDATA[This study aims to analyze the unilateral power outage by PLN which is contrary to the principle of consumer protection and to determine the form of legal protection available to MSMEs for detrimental power outages. This study uses normative legal research, which aims to examine and analyze legal protection for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as consumers for the power outage carried out by the State Electricity Company (PLN). This study uses three approaches, namely the statute approach, the conceptual approach, and the case approach. The legal materials used in this study consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. All legal materials obtained are analyzed descriptively-analystically. The results of this study indicate that the unilateral power outage by PLN can be considered contrary to the principle of consumer protection, especially if it is carried out without following fair, transparent procedures and procedures, and ignoring consumer rights to receive notification, the opportunity to file objections, and recovery if they suffer losses. Legal protection for MSMEs against detrimental power outages can be categorized into two main forms, namely preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection aims to prevent power outages that can harm MSMEs through various monitoring and regulatory mechanisms. Repressive legal protection is available when power outages have occurred and caused losses to MSMEs. enelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindakan pemutusan listrik sepihak oleh PLN bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan mengetahui bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pelaku UMKM atas tindakan pemutusan listrik yang merugikan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai konsumen atas tindakan pemutusan arus listrik yang dilakukan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tindakan pemutusan listrik sepihak oleh PLN dapat dianggap bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen, terutama apabila dilakukan tanpa mengikuti tata cara dan prosedur yang adil, transparan, serta mengabaikan hak konsumen untuk mendapatkan pemberitahuan, kesempatan menyampaikan keberatan, dan pemulihan apabila mengalami kerugian. Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM terhadap tindakan pemutusan listrik yang merugikan dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pemutusan listrik yang dapat merugikan pelaku UMKM melalui berbagai mekanisme pengawasan dan regulasi. Perlindungan hukum represif tersedia ketika pemutusan listrik telah terjadi dan menimbulkan kerugian bagi pelaku UMKM.]]>
