Axcel Deyong Aponno
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK BERDASARKAN UU CIPTA KERJA (STUDI KASUS PT. INDOSAT TBK) Axcel Deyong Aponno; Aisyah Puspitasari Arifiani
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.014 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i10.p14

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan UU Cipta Kerja serta mendapati upaya perlindungan hukum bagi pegawai PT. Indosat Tbk terhadap PHK secara Sepihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual yang didukung bahan hukum primer dan sekunder serta menggunakan teknik analisis kualitatif agar dapat melihat permasalahan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus PT. Indosat Tbk menjadi salah satu kasus PHK secara sepihak yang melanggar ketentuan UU Cipta Kerja. Tidak terdapatnya sanksi yang jelas dalam undang – undang tersebut memberikan celah bagi perusahaan untuk melakukan PHK secara sepihak kepada karyawannya. Bagi para pekerja yang di PHK secara sepihak wajib memperoleh perlindungan hukum yang diatur dalam UU Cipta Kerja sebagai komitmen Presiden dalam meningkatkan kualitas di bidang ekonomi. Perusahaan yang melakukan PHK secara sepihak juga perlu mendapatkan sanksi yang sesuai akibat melanggar undang – undang dan tidak terpenuhinya hak – hak warga negara yang dijamin konstitusi. The purpose of this study is to determine the factors that can lead to termination of employment based on the Job Creation Law and to find legal protection efforts for employees of PT. Indosat Tbk against unilateral layoffs. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach that is supported by primary and secondary legal materials and uses qualitative analysis techniques in order to see the problems that occur in the field. The results of this study indicate that the case of PT. Indosat Tbk is one of the cases of unilateral layoffs that violate the provisions of the Job Creation Law. The absence of clear sanctions in the law provides an opportunity for companies to unilaterally layoff their employees. Workers who are laid off unilaterally are required to obtain legal protection as regulated in the Job Creation Law as the President's commitment to improving quality in the economic sector. Companies that carry out layoffs unilaterally also need to receive appropriate sanctions due to violating the law and not fulfilling the rights of citizens guaranteed by the constitution.
AKIBAT HUKUM ATAS KETERLAMBATAN AKUISISI SAHAM ANTARA PT. DHARMA SATYA NUSANTARA TBK. TERHADAP PT. AGRO PRATAMA Axcel Deyong Aponno; Alya Salsabila; Safari Sidiq Ponco Nugroho; Sylvana Murni Deborah Hutabarat
Borneo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v6i1.2646

Abstract

AbstractAn acquisition is to acquire or buy another company by buying a large portion of the shares of the target company. in Article 29 of Law Number 5 of 1999 in conjunction with Article 6 of Government Regulation Number 57 of 2010. The delay in notifying the takeover of shares is faced by PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk, which acquired PT. Agro Pratama. The purpose of this study was to determine the legal consequences of delay in share acquisition between PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk with PT Agro Pratama. This research uses empirical normative legal research methods and literature study in collecting the necessary data. The results of the study stated that PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk is obliged to pay administrative fines for the delay and the need for further socialization of the company's acquisition process so that cases like this do not happen again. Keywords: Share Acquisition; Business Competition; Legal Consequences AbstrakAkuisisi adalah pengambilalihan atau pembelian perusahaan lain dengan membeli sebagian besar saham perusahaan target. dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham dialami oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk yang mengakuisisi PT. Agro Pratama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dari keterlambatan pengambilalihan saham antara PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk dengan PT Agro Pratama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dan studi kepustakaan dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan. Hasil penelitian menyatakan bahwa PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk wajib membayar denda administrasi atas keterlambatan dan perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai proses akuisisi perusahaan agar kasus seperti ini tidak terulang kembali. Keywords: Akuisisi Saham; Persaingan Usaha; Akibat Hukum