Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya D
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EFEKTIVITAS BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DAN PENGEMBALIAN ASET DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya D
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.656 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i11.p17

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bahwa bantuan Hukum Timbal Balik dan Pengembalian Aset dapat mengefektivitaskan penegakan hukum untuk tindak pidana korupsi di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual yang fokus mengkaji hukum nasional dan hukum internasional yang berkaitan dengan Bantuan Hukum Timbal Balik Dan Pengembalian Aset. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan tindak pidana khusus yang diatur dengan UU No.20/2001. KUHP tidak mengatur korupsi tapi RUU KUHP dimasukkan ketentuan tindak pidana korupsi, yang bertujuan untuk menguatkan hukum. Korupsi juga melampaui lintas batas negara, karena para pelaku korupsi ada yang melarikan diri ke luar Indonesia dan membawa serta hasil kejahatannya. Akan mudah untuk membawa kembali pelaku apabila Indonesia mempunyai perjanjian ekstradisi dengan negara pelaku melarikan diri, yang menjadi kendala adalah saat tidak ada perjanjian tersebut. Bantuan Hukum Timbal Balik merupakan salah satu cara yang diharapkan dapat membantu penegak hukum untuk menangani korupsi termasuk dalam hal Pengembalian Aset. Konvensi PBB tentang Korupsi Tahun 2003 mengamanatkan negara untuk membuat kerangka aturannya. This article aims to find out that Mutual Legal Assistance and Asset Recovery can make law enforcement effective for corruption in Indonesia. The method used in this paper is a juridical-normative through a statutory and a conceptual approach that focuses on studying various regulations, both international law and national law, relating To Mutual Legal Assistance And Asset Recovery. Corruption is an extraordinary crime and special crime regulated by Law No.20/2001. The Criminal Code does not regulate corruption but the Criminal Code Draft includes provisions for corruption, which aim to strengthen the law the special law. Corruption also transgressed across national borders, because some of the perpetrators of corruption have fled outside Indonesia and taken the proceeds of their crimes with them. It will be easy to bring back the perpetrators if Indonesia has an extradition treaty with the fleeing country, the problem is when there is no such agreement. Mutual Legal Assistance is one way that is expected to help law enforcers to deal with corruption, including in terms of Assets Recovery. The United Nations Convention on Corruption of 2003 mandates states to develop a regulatory framework.
PENDAFTARAN WARISAN BUDAYA DAN ALAM INDONESIA SEBAGAI WARISAN DUNIA YANG DIAKUI UNESCO Rizki Paramukti Soemadi; Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya D
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 9 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana proses pendaftaran warisan budaya dan alam Indonesia sebagai Warisan Dunia melalui sertifikasi UNESCO dan menyelisik keuntungan yang didapatkan dengan gelar ‘Warisan Dunia’. Dalam artikel ilmiah ini menggunakan salah satu jenis penelitian yaitu penelitian normatif yang mengkaji bagaimana proses legalisir budaya dan alam Indonesia sebagai warisan yang dilindungi dalam skup internasional dan bahan literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa : proses penggelaran suatu warisan menjadi Warisan Dunia harus melalui lima tahap: Tentative List/Daftar Tentatif, The Nomination File/File Nominasi, The Advisory Bodies, dan Penentuan Nilai Universal Luar Biasa oleh Komite Warisan Dunia UNESCO. Indikator paling utama dalam penentuan kelayakan gelar Warisan Dunia adalah Nilai Universal Luar Biasa/Outstanding Universal Value, tanpa OUV tidak mungkin suatu warisan dapat tergolong menjadi Warisan Dunia. Terdapat pula beberapa penggolongan keuntungan yang didapatkan bagi negara yang memiliki situs Warisan Dunia, yakni: perlindungan, ekonomi, finansial, politis, dan psikologi. Keuntungan ini didapatkan melalui peraturan internasional yang mengatur ataupun jasa diplomatik dari dalam ataupun luar negeri. Kata Kunci : UNESCO, Warisan Dunia, Pendaftaran Warisan Dunia, Keuntungan Gelar Warisan Dunia. ABSTRACT The purpose of this study is to analyze how the process of registering Indonesia's cultural and natural heritage as a World Heritage through UNESCO certification and examine the benefits obtained with the title ‘World Heritage’. In this scientific article, one type of research is used, namely normative research which examines how the process of legalizing Indonesian culture and nature as a protected heritage in international scope and literature related to the subject matter. The results of this study indicate that : the process of making a heritage a World Heritage must go through five stages: the Tentative List, The Nomination File, The Advisory Bodies, and the Determination of Outstanding Universal Value by UNESCO’s the World Heritage Committee. The most important indicator in determining the eligibility for the title of World Heritage is Outstanding Universal Value, without OUV it is impossible for an inheritance to be classified as World Heritage. There are also several classifications of benefits that are obtained for countries that have World Heritage sites, namely: protection, economic, financial, political, and psychological. This advantage is obtained through international regulations that regulate or diplomatic services from within or outside the country. Keywords: UNESCO, World Heritage, World Heritage Registration, Advantages of World Heritage Title.