Gde Kosika Yasa
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEWENANGAN TIM INVESTIGASI DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM NOTARIS Gde Kosika Yasa; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.172 KB)

Abstract

Notaris adalah pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Tim Investigasi ini dibentuk dengan bertujuan membantu tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dikarenakan terjadinya banyak hambatan, penghentian dan tidak dilanjutkannya proses pelaporan ke MPW terkait permasalahan Notaris sehingga terjadinya banyak perkara yang hanya tertumpuk. Sehingga ini menjadi alasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Tim Investigasi, tujuan utamanya adalah Membantu kelancarkan fungsi dan tugas Majelis Pengawas Notaris dengan berlakunya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018. Penulisan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan mengunakan pendekatan perundang – undangan bertujuan untuk menganalisis kewenangan dan tanggung jawab tim investigsi permasalahan hukum notaris dalam membantu tugas dari Majelis Pengawas Notaris. Hasil dari penelitian ini adalah Berdasarkan SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018. Tim investigasi memiliki beberapa kewenangan antara lain; Membantu kelancaran fungsi dan tugas Majelis Pengawas Notaris, menerima pengaduan masyarakat yang langsung disampaikan kepada kantor wilayah dan memeriksa pengaduan tersebut. Tanggung Jawab Tim Investigasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum Notaris yaitu mencari inti dari permasalahan yang dihadapi Notaris dalam suatu laporan pelanggaran UUJN yang dilaporkan oleh masyarakat. Tim ini diharapkan dapat membantu kelancaran tugas dan bersinergitas dengan Majelis Pengawas," tegas Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum dan HAM RI. Kata kunci: Notaris, Majelis Pengawas Notaris, Tim Investigasi
Kedudukan Premisse Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Gde Kosika Yasa; Made Aditya Pramana Putra
Acta Comitas Vol 7 No 02 (2022)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2022.v07.i02.p9

Abstract

The purpose of this article is to find out and analyze the premise arrangement of the deed in the Notary Position Act and the notary's responsibility for the premise of the notary deed. This research examines empty norms with normative research methods, statutory approaches and conceptual approaches. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the position of the premise on the deed has a facultative nature, that is, not all notary deeds are listed on the premise of the deed, but in general the premise is listed on the complicated deed. The premise in an authentic deed has a central role where it contains important information before entering the body (content) of the deed being made. The responsibility related to the premise of the deed is the responsibility of the appearers because from the understanding of the premise above that all parts of the premise are the information given by the appearers. In this case, the role of the notary is passive or only records the notarial deed from the agreement of the appearers who come to the notary which aims to guarantee the rights and obligations of the appearers. So that in the future a problem arises where the error is in the statements of the appearers or in the material truth is the responsibility of the appearers who submit it.