Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran SPKKL Bakamla Bali Dalam Penegakan Hukum Pidana di Wilayah Perairan Karangasem I Kadek Darmawan; I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana di wilayah perairan Karangasem oleh SPKKL Badan Keamanan Laut Bali, dan untuk mengetahui apa saja hambatan yang ditemukan oleh SPKKL Badan Keamanan Laut Bali dalam melaksanakan penegakan hukum pidana di wilayah perairan Karangasem. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan penelitian kosep hukum. Penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum pidana di wilayah perairan Karangasem dilaksanakan secara tersendiri oleh instansi-instansi yang memiliki kewenangan di wilayah perairan Karangasem. Akibatnya terjadi tumpang tindih kewenangan antara SPKKL Badan Keamanan Laut Bali dengan instansi-instansi terkait lainnya yang ada di wilayah perairan Karangasem. Faktor yang menghambat SPKKL Badan Keamanan Laut Bali dalam melaksanakan penegakan hukum pidana di wilayah perairan Karangasem antara lain yaitu banyaknya instansi-instansi yang memiliki kewenangan di bidang pelaksanaan penegakan hukum pidana di wilayah perairan Karangasem Kata Kunci : Penegakan Hukum di Laut, Tindak Pidana di Laut, SPKKL, Kewenagan Badan Keamanan Laut Indonesia. ABSTRACT The writing of this scientific paper aims to find out about how the implementation of criminal law enforcement in the Karangasem waters by the Bali Marine Security Agency SPKKL, and to find out what obstacles were found by the Bali Marine Security Agency SPKKL in carrying out criminal law enforcement in the Karangasem waters. This study uses a type of empirical juridical research using a statutory approach and a legal concept research approach. The enforcement of criminal law in the waters of Karangasem is carried out separately by the agencies that have the authority in the territorial waters of Karangasem. As a result, there is an overlap of authority between the Bali Marine Security Agency's SPKKL and other relevant agencies in the Karangasem waters area. Factors that hinder the Bali Marine Security Agency's SPKKL in implementing criminal law enforcement in the waters of Karangasem, among others, are the many agencies that have authority in the field of implementing criminal law enforcement in the waters of Karangasem. Keywords: Law Enforcement at Sea, Crime at Sea, SPKKL, Authority of Indonesian Coast Guard.
PENGAWASAN TINDAKAN PENGUMPULAN DANA DONASI OLEH LEMBAGA FILANTROPI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA AKIRA DEWI NASTITI; I GUSTI AGUNG AYU DIKE WIDHYAASTUTI
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kepastian hukum dari pengawasan tindakan pengumpulan dana donasi oleh lembaga filantropi dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian hukum normatif dipergunakan adalah normatif serta dengan pendekatan fakta dan konsep-konsep hukum. Hasil analisa menguraikan bahwa yayasan sebagai lembaga filantropi diatur pengawasannya untuk cakupan pengawasan internal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan pengawas yayasan yang memiliki kewenangan pengawasan aktivitas yayasan. Sedangkan pengawasan eksternal dilangsungkan saat yayasan telah bertindak sebagai pengumpul uang dan barang (donasi) dengan diawasi langsung oleh Kementrian Sosial. Selain itu, dalam hal administratif maka yayasan diwajibkan membentuk laporan keuangan secara transparan dan diperiksa oleh ahli pemeriksa dan pihak pemeriksa laporan tahunan dilarang untuk mengumumkan laporan dari hasil pemeriksaan tersebut kepada pihak lain selain dari Ketua Pengadilan Negeri dimana yayasan tersebut berada sesuai dengan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pada pengaturan sanski pidana dari adanya penyalahgunaan dana donasi terdapat pada Pasal 70 juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan sanksi pidana 5 (lima) tahun penjara. Selain itu adapun pada KUHP pada Pasal 372 KUHP dan aliran dana setelah terjadinya tindak pidana yang utama guna pencegahan tindakan pencucian uang sebagaimana sanksinya diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kata Kunci: Pengawasan, Pengumpulan Dana Donasi, Lembaga Filantropi, Hukum Pidana ABSTRACT The aim of this research is to analyze the legal aspects of supervising donation collection actions held by philanthropic institutions in the perspective of Indonesian criminal law. The results of the study show that foundations as philanthropic institutions are regulated for supervision for the scope of internal with foundation supervisors having the authority to supervise the activities of foundations. While external supervision is carried out when the foundation has acted as a collector of money and goods (donations) under direct supervision by the Ministry of Social Affairs. In addition, in administrative matters, foundations are required to form financial reports in a transparent manner and are examined by experts appointed based on court decisions and the annual report examiner is prohibited from announcing reports from the results of the examination to parties other than the Chairman of the District Court where the foundation is located in accordance with with Article 53 and Article 54 of Law Number 28 of 2004 concerning Amendments to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations. The regulation of criminal sanctions for misuse of donated funds is contained in Article 70 in conjunction with Article 5 of Law Number 28 of 2004 concerning Amendments to Law Number 16 of 2001. Key Words: Supervision, Fundraising Donations, Philanthropic Institutions, Criminal Law.
Co-Authors AKIRA DEWI NASTITI I Kadek Darmawan