<![CDATA[ABSTRAK Menurut data PT Pelindo III (2016), jumlah kedatangan wisatawan melalui Pelabuhan Benoa meningkat, namun banyak kapal hanya dapat berlabuh di perairan pelabuhan karena kurangnya fasilitas. Kurangnya fasilitas juga mengakibatkan ekspor Bali menurun. Berdasarkan hal itu, pemerintah merencanakan pengembangan infrastruktur Pelabuhan Benoa. Perencanaan ini dapat menimbulkan berbagai risiko, jadi dibutuhkan kajian untuk mengidentifikasi risiko tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan metode wawancara dan survey, kemudian dituangkan dalam bentuk kuisioner yang diberikan kepada responden. Pemilihan responden dengan metode purposive sampling, yaitu memilih responden yang mampu dan berpengalaman. Penilaian risiko menggunakan metode likelihood dan consequences untuk menentukan risiko dominan. Selanjutnya dilakukan proses mitigasi dan mengalokasi kepemilikan risiko. Hasil penelitian menunjukkan 39 risiko teridentifikasi, yaitu 9 risiko tidak dapat diterima, 25 risiko tidak diinginkan, 3 risiko dapat diterima dan 2 risiko diabaikan. Mitigasi risiko untuk 34 risiko dominan (9 risiko tidak dapat diterima, yaitu terbatasnya alur perairan, masalah perijinan dan gangguan aksessibilitas dan juga untuk 25 risiko tidak diinginkan, yaitu masalah desain, bencana alam dan koordinasi pekerja). Kepemilikan risiko dialokasikan kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu Pemerintah Pusat (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Benoa (KSOP Benoa), Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan), Pemerintah Daerah (Dinas Perhubungan, Badan Lingkungan Hidup) dan perusahaan di Pelabuhan Benoa, yaitu PT. Pelindo III]]>
