Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal E-Journal Widya Yustisia Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Muhar Junef
Unknown Affiliation
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP OPERASI BUKTI PELANGGARAN (TILANG) DALAM BERLALU LINTAS Junef, Muhar
E-Journal Widya Yustisia Vol. 1 No. 1 (2017)
Publisher : E-Journal Widya Yustisia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (38.358 KB)

Abstract

One of the main problems in the pass-cross was Helms which resulted in inflicting casualties and losses of material. The behavior of the community is very decisive in the offences in traffic. The purpose of this research are to know: (1) the behavior of the community towards the operational proof of violations (speeding tickets) in the current traffic, (2) the behavior of the people who are supposed to be operating against the evidence of the offence (Ticketed) in traffic. The method used is descriptive library research with normative juridical approach. The results found that: (1) there has been no change to the operation of the community with evidence of behavior violations (speeding tickets) in traffic. This is a lot of road users who ignore traffic rules so as to trigger the occurrence of accidents, (2) the community should conduct operations against proof of offence (ticketed) in traffic can not only given meaning as the roas user, because user/individual can road users and also individuals representing corporations.
PENERAPAN SANKSI ADAT KEPADA PERUSAHAAN DAN PIHAK LAIN DALAM PERADILAN ADAT Junef, Muhar
E-Journal Widya Yustisia Vol. 1 No. 2 (2018)
Publisher : E-Journal Widya Yustisia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (41.589 KB)

Abstract

The existence of judicial custom is becoming increasingly important in the situation of countries that are not yet fully able to provide case resolution service via the formal route to remote villages. Because of that, the constitution give the recognition and tribute to the customary law along qualified: realitas, namely adat law it is alive and society; idealitas, according to the development, namely compatible with the principle of the unitary state of the republic of indonesia , and regulated in the law. The purpose of this research is to know: (1) the existence of customary courts in the judicial system of the country; and (2) form of application of sanctions the Customs on the company/the other party in violation of the provisions of the customs. The research found that: (1) the existence of judicial customary have been set in regulations perudang-undangan national although earlier through emergency act no. 1 1951 in particular the article 1 ( 2 ) letter b; continued with removal indirectly judicial village through act no. 14 year 1970 regarding basic law on judicial power; the last changed with act no. 48 / 2009 on judicial power.( 2 ) sanction inflicted on company government is in form of fines customary and companies convicted for supplying need customary and so on.
Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia Muhar Junef
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 20, No 1 (2020): Edisi Maret
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (17.262 KB) | DOI: 10.30641/dejure.2020.V20.85-102

Abstract

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya praktik penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia ini merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi juga didukung oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia yang bentuk negaranya kepuluan secara geografis memiliki banyak pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional dalam bentuk penyelundupan orang. Permasalahan dalam penelitian ini menekankan pada : mengapa masih terjadi penyelundupan manusia di Indonesia?, faktor-faktor  yang menyebabkan penyelundupan manusia di Indonesia terus marak?, upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi penyelundupan manusia di Indonesia?. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Rekomendasi perlu dibuat aturan mengenai imigran gelap yang masuk katagori korban dalam penyelundupan manusia dan kerjasama dalam memberantas kejahatan transnasional. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana kebijakan Indonesia untuk memanggulangi masalah penyelundupan manusia di Indonesia. Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum keimigrasian. Sedangkan manfaat praktisnya sebagai bahan pertimbangan bagi para stake holder, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam membuat kebijakan dan peraturan di bidang keimigrasian.
Pembentukan Pengadilan Khusus Lingkungan Sebagai Wujud Tanggung Jawab Negara pada Upaya Keadilan Ekologis Muhar Junef; Moh. Husain
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 21, No 1 (2021): Edisi Maret
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (497.144 KB) | DOI: 10.30641/dejure.2021.V21.59-74

Abstract

Untuk mewujudkan keadilan ekologis, dari Deklarasi Stockholm tahun 1972 hingga Convensi Johanesburg tahun 2002 selalu memuat prinsip tanggung jawab negara (State Responsibility) terhadap lingkungan dan konsep Good Sustainable Development Goals. Ketiadaan Pengadilan Khusus Lingkungan berimplikasi pada penegakan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pegelolaan Lingkungan Hidup. Pembentukan pengadilan khusus disinggung dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pertama: bagaimana tanggung jawab negara pada penegakan hukum lingkungan; kedua Apakah ada peluang pembentukan pengadilan khusus lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode ini dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber kepustakaan, yaitu dengan meneliti prinsip-prinsip dan norma-norma hukum. Tulisan ini bertujuan agar pembentukan pengadilan khusus lingkungan menjadi pengisian kekosongan hukum dan saluran mendapatkan rasa keadilan ekologis atas perjuangan masyarakat sipil bersama warga terdampak dalam kasus-kasus perusakan lingkungan, termasuk dalam rangka mendorong pemerintah melakukan tanggung jawab atas kebijakan yang dikeluarkan jika mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Forum MAHKUMJAKPOL-BNN-MENKES-MENSOS dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Junef, Muhar
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 11, No 3 (2017): November Edition
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2017.V11.305-336

Abstract

Forum MAHKUMJAKPOL-BNN-MENKES-MENSOS sudah ditetapkan selama tiga tahun, namun dalam implemetasinya belum berjalan efektif dalam penanganan tindak pidana narkotika, karena belum adanya kesemaan persepsi untuk menyelasaikan masalah narkotika ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Forum Mahkumjakpol plus dalam penanganan tindak pidana narkotika dan bagaimana penanganan narkotika dalam lembaga rehabilitasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Lokasi Penelitian dilakukan di Provinsi DKI Jakarta,  Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menujukan bahwa Forum MAHKUMJAKPOL-BNN-MENKES-MENSOS sudah mempunyai peraturan bersama dalam penanganan tindak pidana narkotika yang bertujuan untuk menyatukan persepsi, tetapi pada kenyataannya belum semua pihak terkait persepsinya sama sehingga dalam pelaksanaan atau dalam implementasi dari peraturan bersama tersebut belum sepenuhnya berjalan.  Oleh karena itu perlu sosialisasi dan penjelasan ke seluruh instansi dan jajarannya untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyahgunaan narkotika melalui program rehabilitasi.
Co-Authors Moh. Husain