Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE
Sefnat Kajual
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : GOVERNANCE

 1 
EFEKTIVITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Suatu Study Di Desa Wayaloar Kec Obi Selatan Kab Halmahera Selatan) Kajual, Sefnat
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kondisi BPD di desa dalam penelitian masih memerlukan penguatan kelembagaan, terutama dalam melakukan legislasi mulai dari penyusunan sampai ke pengawasan peraturan desa. Euphoria reformasi membuat pemaknaan sebagian anggota masyarakat terhadap, tugas dan fungsi BPD semata-mata sebagai oposisi Pemerintah Desa daripada sebagai mitra Pemdes dalam melaksanakan proses pembangunan desa yang berkelanjutan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peluang yang besar untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sampai pada tingkat aparat, guna mempengaruhi proses pembuatan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public mengenai tatanan masyarakat dan pemerintahan yang baik (good - society and good governance). Namun demikian pembangunan nasional harus tetap meliputi disegala bidang kehidupan baik materiil maupun spiritual diupayakan dapat mengarah seluruh lapisan masyarakat mulai dari kelas atas hingga kelas bawah, baik yang di kota maupun yang di desa.  
EFEKTIVITAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (Suatu Study Di Desa Wayaloar Kec Obi Selatan Kab Halmahera Selatan) Kajual, Sefnat
GOVERNANCE Vol 5, No 1 (2013)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan adanya perangkat hukum tersebut telah membuka peluang bagi terwujudnya demokratisasi sampai pada tingkat pedesaan melalui perubahan konfigurasi pemerintahan desa dengan menghadirkan Badan Permusyawratan Desa (BPD) sebagai institusi perwakilan rakyat di tingkat Desa yang mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa, Kehadiran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan lebih efektif dan mampu mewujudkan sistem check and balances dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun demikian di sisi lain, kehadiran BPD juga telah menimbulkan berbagai permasalahan di tingkat desa terutama yang menyangkut hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa yang diatur berdasarkan kaidah normatif. beberapa permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah bagaimana efektivitas badan permusyawaratan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa, Pada era demokratisasi sebagaimana telah berjalan di negeri ini, masyarakat memiliki peran cukup sentral untuk menentukan pilihan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya.
Co-Authors