Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2020 - 2025

0.983

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah

I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Author-ID : 2957352

Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

SENGKETA TANAH EKS KERAJAAN DI KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 1 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Conflicts that ended in court disputes often occurred in the former Kotaringin Kingdom related to the former kingdom lands. Phenomenon of substantive injustice related to former kingdom land policy in the Dictum Fourth letter A UUPA which abolishes former kingdom land and shifts to the State, is an injustice felt by former kingdom parties. Research with the Socio Legal approach with social science methods and theories about law. This research was focused on looking at the facts of the conflict that ended in court disputes and the solution to prevent the disputes of former kingdom land in Kotawaringin Barat.

KONFLIK TENTANG GANTI RUGI NON FISIK PADA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 3 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Banyak konflik antara pemerintah dan warga terkait proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Permasalahan ditenggarai karena warga tidak menerima atas keputusan pemerintah mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi non fisik. Metode penelitian menggunakan paradigma kontruktivisme dengan studi kasus konflik penentuan bentuk dan besarnya ganti rugi non fisik pengadaan tanah. Penelitian perlu untuk membangun kembali kebijakan ganti rugi non fisik pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan berbasis nilai keadilan sosial. Konflik ganti rugi non fisik pada pengadaan tanah untuk kepentingan umum dipandang fenomena bahwa kebijakan ganti rugi dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tidak dijalankan secara benar sehingga melanggar konstitusi UUDN RI 1945.

PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG POSISINYA TERTUKAR DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Sengketa Sertipikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Semarang) Nadiyah Alya Firdausya; I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi; Mira Novana Ardani
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (774.824 KB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian dan proses mediasi penanganan sengketa sertipikat hak atas tanah yang posisinya tertukar di Kantor Pertanahan Kota Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian sengketa sertipikat hak atas tanah yang posisinya tertukar tersebut tergolong ke dalam kriteria 1 (satu) yang bersifat final karena mediasi yang dilakukan sebagai upaya penyelesaian sengketa menghasilkan kesepakatan perdamaian berupa penukaran bidang tanah terhadap HM 5788 dan HM 07209.

AKIBAT HUKUM PENJAMINAN HAK TANGGUNAN ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 (STUDI KASUS DI MAYBANK KOTA SEMARANG) Devita Heriana Putri; I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi; Mira Novana Ardani
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1071.738 KB)

Penjaminan Hak Tanggungan diatur dalam dua kebijakan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996dan PMATR/KBPN Nomor 5 Tahun 2020.Pada kedua kebijakan tersebut tidak ada keharusan atau kewajiban untuk dilakukan secara manual atau secara elektronik.Di Kota Semarang telah dilakukan pemberian Hak Tanggungan secara elektronik dimana PPAT hanya bertugas menyampaikan Akta Pemberian Hak Tanggungan beserta berkasnya secara online dan tidak melakukan pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan. Permasalahan timbul ketika dalam kedua kebijakan tersebut tidak menyebutkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas dalam pendaftaran HT juga kewenangan pemberian HT untuk obyek HT. Terdapat perbedaan secara signifikan dalam ketentuannya antara kebijakan penjaminan Hak Tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dengan penjaminan Hak Tanggungan berdasarkan PMATR/ KBPN Nomor 5 Tahun2020 terkait pemberian dan pendaftaran HakTanggungan. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui proses pendaftaran Hak Tanggungan secara Elektronik di Maybank KotaSemarang dan untuk mengetahui apakah akibat hukum dari pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Metode Penelitian yang dipergunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan data primer dan bahan hukum sekunder, metode analisis data menggunakan pendekatan analisis kualitatif dimana data-data tidak diolah menjadi angka melainkan dengan kata-kata. Hasil Penelitian, akta hak tanggungan dari notaris masih bersifat manual yang kemudian ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan dalam hak tanggungan elektronik lalu pihak Kreditor melakukan pendaftaran Hak Tanggungan melalui aplikasi Mitra Kerja, pihak Kreditor sendiri yang mengeluarkan sertipikat elektronik tersebut dan pengecekkan sertipikat yang dikeluarkan oleh pihak Kreditor berupa scan kemudian diupload, keluar berupa SPA pengantar akta yang nantinya diurus oleh pihak Notaris. Ternyata pendaftaran Hak Tanggungan seluruhnya dilakukan oleh pihak Kreditor sendiri.

Sustainable coastal reclamation for community welfare in Bangkalan Regency, Madura Island, East Java I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi; Bambang Eko Turisno
Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 8 No. 4 (2020): Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah
Publisher : Program Magister Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Jambi

Rapid population growth and the market expansion in various sectors in Bangkalan Regency have contributed to a rise in land demand. Therefore, the creations of new areas through land/coastal reclamation projects are taken place in this region. Based on this phenomenon, this study aims to analyze the potential and benefits of reclamation in Bangkalan Regency. The study uses a socio-legal approach and is a field research with verstehen (hermeneutic) approach. Data were obtained from informants, especially residents who have benefited from reclaimed land, village apparatus, and related agencies. Data were analyzed using triangulation technique. The results of the study found that in Bangkalan Regency, tourism in reclaimed land involves coastal communities, including fishermen, to manage the area, and it can improve community welfare. Furthermore, reclaimed land is used to expand their current land for settlement and business, as well as for the development of natural resource conservation such as mangroves and fish ponds. Reclaimed land in Bangkalan Regency is used for tourist destinations and settlement areas for the communities with their business.

AKIBAT HUKUM PELEPASAN TANAH KAS DESA TERHADAP GAJI PERANGKAT DESA YANG TERKENA PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-SURAKARTA DI KECAMATAN SUSUKAN KABUPATEN SEMARANG Vella Ade Sayita; I Gusti Ayu Gangga Santi Dewi; Agung Basuki Prasetyo
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Proyek pembangunan jalan tol tidak dapat terlepas dari proses pengadaan tanah. Begitu pula yang terjadi pada pembangunan jalan tol Semarang-Surakarta yang berlokasi di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang. Jalan tol tersebut tidak hanya melewati tanah milik perseorangan, akan tetapi melewati beberapa tanah kas desa yang berlokasi di Desa Kemetul, Kenteng dan Timpik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemberian ganti kerugian akibat pelepasan tanah kas desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang dan akibat hukum dari pelepasan tanah kas desa terhadap gaji perangkat desa di Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang yang terkena proyek pembangunan jalan tol Semarang-Surakarta.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan (in abstracto) serta penerapannya pada peristiwa hukum (in concreto) dan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian ganti kerugian terhadap pelepasan tanah kas desa Kemetul, Kenteng, dan Timpik dilakukan dengan cara tukar guling atau tanah diganti tanah. Pelepasan tanah kas desa tersebut berdampak terhadap pendapatan perangkat desa setempat karena tanah kas desa yang dilakukan pelepasan pada mulanya digunakan sebagai tambahan tunjangan bagi perangkat desa disamping gaji pokoknya.

Co-Authors Agung Basuki Prasetyo Bambang Eko Turisno Devita Heriana Putri Mira Novana Ardani Nadiyah Alya Firdausya Vella Ade Sayita

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search