Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.318
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Diponegoro Law Journal Diponegoro Law Review Administrative Law & Governance Journal
Guruh Dwi Prabowo*, Indarja, Henny Juliani, Guruh Dwi Prabowo*,
Faculty Of Law, Universitas Diponegoro
Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 44 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

 1   2   3 
UPAYA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH DI KABUPATEN KENDAL Indarja, Henny Juliani, Guruh Dwi Prabowo*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.091 KB)

Abstract

Otonomi daerah menuntut kemandirian daerah dalam pembiayaan daerah, maka Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pendapatan asli daerah untuk membiayai kegiatan daerah sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untukmengetahui dan menggambarkan kinerja DPPKAD Kabupaten Kendal dalam pengelolaan aset daerah. Untuk mengetahui kinerja DPPKAD, dilaksanakan penilaian kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Dengan adanya peningkatan kinerja maka dapat tercipta kinerja organisasi yang lebih baik di DPPKAD Kabupaten Kendal. Hasil penelitian ini adalah akuntabilitas, transparansi, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja DPPKAD Kabupaten Kendal dalam pengelolaan aset lancar belum baik, sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kinerja DPPKAD Kabupaten Kendal. Perbaikan tersebut dapat dilakukan seperti, berkoordinasi dengan pihak-pihak internal (pegawai DPPKAD) maupun eksternal (SKPD-SKPD, BUMD, dsb) yang ikut terlibat dalam pengelolaan aset lancar.
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DESA GUMANTAR KECAMATAN KARANGMALANG KABUPATEN SRAGEN) Tantry Hapsari Hardiyani*, Indarja, Henny Juliani
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.54 KB)

Abstract

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini ada dua yaitu Bagaimana prosedur pengelolaan keuangan desa di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif yaitu, prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data yang diperoleh kemudian dianalisis dalam bentuk kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Pengelolaan keuangan desa di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan dengan tahap: a. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)  b. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD)  c. Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) 2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah potensi masalah dalam tata laksana, potensi masalah dalam pengawasan, dan potensi masalah dalam sumber daya manusia.
PENERAPAN STATUS CLEAR AND CLEAN OLEH KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN Prima Nugraha*, Budi Gutami, Henny Juliani
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (520.556 KB)

Abstract

Di Indonesia terdapat adanya pemisahan pengaturan antara kekayaan alam yang berada dibawah atau di kandungan bumi yang berbentuk bahan tambang galian dengan ketentuan yang mengatur di wilayah hukum Republik Indonesia. Hal ini seringkali menimbulkan kerancuan di lapangan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan umum maupun kegiatan yang tumpang tindih. Kini dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diperkenalkan Izin Usaha Pertambangan(IUP) di Wilayah Izin Usaha Pertambangan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Peraturan Pertambangan Mineral dan Batubara. Termasuk, mekanisme evaluasi yang dilakukan Pemerintah terhadap status Clear and Clean(CnC). Dalam penerapan status CnC ini menunjukan pada Izin Usaha Pertambangan telah sesuai dengan asas-asas hukum pertambangan yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, ketentuan tersebut apabila diliat dari segi Hukum Administrasi Negara yang diterapkan, dilakukan oleh keweangan pemerintah pusat(KESDM) maupun Pemerintah Daerah(Provinsi) yang pelaksanaan fungsinya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta peraturan dibawahnya, dan pemberian status CnC yakni satu kesatuan dari IUP atau langkah Administrasi formal oleh KESDM yang diatur dalam Edaran Nomor 05.E/30/DJB/2015 dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tentang Pengumuan Status Clear and Clean dan sertifikat Clear and Clean untuk IUP Mineral Bukan logam dan Batuan.
TINJAUAN TERHADAP PEMAKNAAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA BUMN DAN AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XI/2013 Lala Taprisa Paksi Nurfahmi; Henny Juliani; Nabitatus Sa'adah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.514 KB)

Abstract

Kekayaan negara yang dipisahkan merupakan bentuk penyertaan modal negara yang diberikan kepada BUMN. Pelaksanaan penyertaan modal negara tersebut menuai permasalahan terkait pemaknaan kekayaan negara yang dipisahkan karena tidak harmonisnya peraturan perundang-undangan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, pemaknaan kekayaan negara yang dipisahkan menjadi berbeda. Undang-Undang Keuangan Negara beranggapan bahwa keuangan negara yang berada dalam BUMN masih menjadi  keuangan negara  dan tunduk pada hukum publik, sedangkan Undang-Undang BUMN menyebutkan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan tersebut merupakan keuangan BUMN yang tunduk pada hukum privat. Akibat hukum yang timbul atas disharmonisasi tersebut yaitu pengawasan keuangan BUMN dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), masuknya kebijakan negara pada kebijakan direksi serta ketidakjelasan kualifikasi kerugian negara yang dapat diterapkan pada BUMN atas kerugian perusahaan yang dialaminya.
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN OLEH DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN KOTA SEMARANG MENURUT PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 12 TAHUN 2008 Aditya Nugraha Nusantara*, Untung Sri Hardjanto, Henny Juliani
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.337 KB)

Abstract

Penelitian berisi tentang penyelenggaraan pemakaman oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008.  Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis.  Untuk memperoleh data yang diperlukan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dengan memanfaatkan bahan hukum, buku, literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibatasi sebagai data sekunder.  Bahan hukum dalam penelitian ini berupa Undang-undang, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan literatur lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemakaman di Kota Semarang.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perumusan Kebijakan dilakukan melalui empat tahap yaitu: Perumusan Masalah (Defining Problem), Agenda Kebijakan, Pemilihan Alternatif Kebijakan untuk Memecahkan Masalah, dan Tahap Penetapan Kebijakan.  Rencana Program terkait kawasan pemakaman tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).  Pemenuhan sarana dan prasarana di bidang pelayanan pemakaman menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang pelaksanaan, pengelolaan, dan perawatannya dilakukan oleh UPTD Pemakaman sesuai dengan rencana dan program kerja yang disusun.  Hambatan yang dialami UPTD Pemakaman dalam pelaksanaan dan pengelolaan di bidang pelayanan pemakaman menjadi salah satu hal yang di evaluasi secara rutin dan upaya mengatasinya kemudian dituangkan dalam RKPD tahun selanjutnya.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DESA PADA DESA PUNJULHARJO KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG Septiawan Syaifin Nuha*, Henny Juliani, Nabitatus Saadah
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (669.078 KB)

Abstract

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dikarenakan besarnya dana Desa yang diperoleh, kekhawatiran dari berbagai kalangan terkait pengelolaan dana desa misalnya kurang berkualitasnya sumber daya manusia oleh desa untuk mengelola dana desa, pengawasan pengelolaan yang masih minim dan keterbatasan regulasi serta lambannya penerapan dari sebuah produk hukum setelah di undangkan. Muncul permasalahan seperti bagaimana Implmentasinya, kendala apa saja dan bagaimana upaya pemerintah desa dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.Skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Desa pada Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang” ini merupakan penelitian dengan metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian di lanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.                Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini menggambarkan bahwa Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Desa Punjulharjo Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang sudah berjalan baik dalam hal penatausahaan namun dari segi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban masih terdapat masalah antara lain prosedur dan standar akuntansi yang digunakan belum memenuhin standar yang dikeluarkan pemerintah, kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim, sistem akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa, penyusunan pelaporan laporan keuangan desa yang belum memenuhi standar, serta masih sulitnya beradaptasi dengan teknologi akuntansi yang menyebabkan mekanisme pengelolaan keuangan yang kurang maksimal. Upaya yang dilakukan Pemerintah desa Punjulharjo dalam menanggulangi permasalahan pengelolaan keuangan dan aset desa antara lain meningkatkan mekanisme pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, meningkatkan sistem pengawasan, dan penyusunan pelaporan. Agar dapat terwujud pengelolaan keuangan dan aset desa yang baik, di perlukan sistem pengawasan, mekanisme yang baik juga, dan penyusunan pelaporan serta diperlukan kerjasama antar Instansi yang terkait dalam Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa agar terwujudnya sebuah Pembangunan Desa.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN DAERAH KOTA SEMARANG DIKAITKAN DENGAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAH KOTA SEMARANG Delia Salas Nirmalasari*, Henny Juliani, Nabitatus Sa’adah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.596 KB)

Abstract

Berlakunya otonomi daerah sejak 1 Januari 2001 menjadi tanda dimulainya kemadirian daerah khusunya dalam pengelolaan keuangan daerah. Akan tetapi otonomi daerah ini juga menimbulkan dampak bahwa fungsi anggaran ini dalam suatu pemerintahan tidak berjalan efektif. Rendahnya penyerapan anggaran merupakan hal yang sering terjadi di daerah. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Pengguna Anggaran pada dinas tersebut untuk melaksanakan tindakan sesuai kebebasan bertindak yang dimilikinya, meskipun telah diketahui bahwa dikresi bagi pejabat di pemerintahan daerah pengaturannya telah disebutkan secara tegas dalam Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SEMARANG SEBAGAI PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Maulida Indriani *, Henny Juliani, Nabitatus Sa’adah
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (594.597 KB)

Abstract

Bentuk utama pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah adanya kewajiban pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran untuk membuat laporan keuangan dan laporan kinerja. Pemerintah Daerah Kota Semarang yang dalam hal ini adalah Walikota Semarang wajib membuat laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis sistem pertanggungjawaban Walikota Semarang dan hambatan-hambatan serta solusi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Walikota Semarang terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun terdapat beberapa kesalahan yang terjadi ketika pembuatan laporan pertanggungjawaban. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya kesalahan-kesalahan angka dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang, kesalahan tersebut antara lain seperti kesalahan angka pada aset antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak sama. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2015 adalah wajar tanpa pengecualian.
TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH BERKAITAN DENGAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH ( JAMKESDA ) Gilang Prama Jasa, Ratna Herawati*), Henny Juliani
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.619 KB)

Abstract

Law Number 32 Year 2004 on Regional Government Article 22 and Article 167 letter h have established regional obligations and expenditures priorotas to develop a social security system in this regard include guarantees for health services. It is therefore the responsibility as mandated by these regulations is positively captured by the Central Java Provincial Government to immediately improve health financing systems through the development of programs Jamkesda Central Java Province. Central Java Provincial Health Office is one of the institutions that support efforts to realize development and was instrumental in the organization of health Jamkesda Central Java Province. On the basis that the authors wanted to examine the duties and functions of the Central Java Provincial Health related Jamkesda Central Java program and the obstacles that occur.                       This legal research using normative juridical approach, the specification of descriptive analytical study. Data collection methods used are literature study that focuses on the primary legal materials and secondary legal materials.               From the results of this research note that there are four aspects of the duties and functions of the Central Java Provincial Health related Jamkesda program that includes aspects of the organization's Central Java Provincial Health Office as a member of the Executive Team Jamkesda Central Java province, the monitoring aspect of membership participation Jamkesda Java middle, financing aspects and aspects of health care. The barriers of Central Java Provincial Health Office in the performance of duties and functions related to program Jamkesda include external barriers and internal barriers that the dual role of the Central Java Provincial Health Office as a regulator and operational.                                                                    Support ideas from various stakeholders for program development Jamkesda Central Java Province is required. Since the development Jamkesda Central Java will not work when executed by one Unit (SKPD) only. Key to the success of this program is a shared responsibility that can ultimately be shared also by all the people, especially in the province of Central Java. 
SISTEM IZIN INVESTASI MUDAH DAN TERPADU (SI IMUT) SEBAGAI WUJUD PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK YANG IDEAL BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG Aliyyah Yustika Aqmarani; Sri Nur Hari Susanto; Henny Juliani
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (801.791 KB)

Abstract

Pemberian pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi negara sebagai pelayan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan konsep percepatan, peningkatan, kemudahan layanan serta melakukan sinergitas sistem penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP Kota Semarang meluncurkan sebuah inovasi pelayanan perizinan yaitu Sistem Izin Investasi Mudah dan Terpadu (SI IMUT). Aplikasi SI IMUT merupakan suatu inovasi sistem pelayanan DPMPTSP Kota Semarang dalam proses perizinan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, masyarakat merespon dengan baik mengenai penerapan prinsip good governance dalam pelayanan perizinan melalui SI IMUT yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Semarang. Penerapan pelayanan perizinan melalui SI IMUT di DPMPTSP Kota Semarang dapat dikatakan sudah mulai berbasis good governance, dimana dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan cukup baik tetapi belum sempurna. Artinya penerapan pelayanan perizinan melalui SI IMUT yang berbasis good governance belum secara keseluruhan diterapkan oleh DPMPTSP Kota Semarang, terutama pada prinsip daya tanggap serta prinsip efektivitas dan efisiensi dalam melayani.
Co-Authors Aliyyah Yustika Aqmarani Ari Mahardika Clareta Adikris Savitri Dessy Trisnawati Widyaningsih Dingga Aldhy Mahendra Dione Arthamesia*, Ana Silviana, FC Susila Adiyanta, Dione Arthamesia*, Dyah Swastika F. C. Susila Adiyanta Kartika Rachmawati Lala Taprisa Paksi Nurfahmi Liliana Christina Tarigan Nabitatus Sa'adah Nabitatus Sa’adah Primas Raras Priambodo Rachel Octavia Manurung Sri Nurhari Susanto