Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Asep Kartiwa
dosen
Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pengembangan Masyarakat Dalam Konteks Pembangunan Nasional Kartiwa, Asep
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 2 (2003)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v6i2.527

Abstract

Keberhasilan paradigma pertumbuhan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, telah membawa berbagai akibat yang negatif. Momentum pembangunan dicapai dengan pengorbanan (Out the Expense of) deteriorasi ekologis, penyusutan sumber daya alam, timbulnya kesenjangan sosial, dan dependensi. Kritik-kritik tajam ditujukan oleh paradigma ini. Misalnya, memperingatkan bahwa kalau laju pertumbuhan dunia dan pertumbuhan penduduk dunia tetap seperti ini, pada suatu ketika akan tercapai ambang batas (thresh – old) pertumbuhan, dan akan terjadi kehancuran planet bumi ini sebagai suatu sistem.
Good Local Governance: Membangun Birokrasi Pemerintah Daerah Yang Bersih dan Akuntabel Kartiwa, Asep
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 4 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i4.387

Abstract

Otonomi Daerah memberikan kebebasan bagi daerah untuk lebih leluasa mengembangkan peran serta dan prakarsanya guna memikirkan, mengembangkan dan memajukan daerah. Otonomi Daerah membuat daerah dan masyarakatnya menjadi lebih berdaya, sehingga ketergantungan kepada Pemerintah Pusat berkurang. Perangkat Daerah berfungsi sebagai front line management, yang bekerja atas dasar misi dan potensi nyata yang ada di daerahnya. Perangkat Pemerintah Daerah yang berorientasi kepada pelayanan publik akan menimbulkan keberdayaan (empowerment) dan bukan ketergantungan masyarakat. Dalam konteks keberdayaan tersebut, partisipasi masyarakat tumbuh bukan karena dimobilisasi melainkan karena self efficacy. Dengan demikian harus ada perubahan dalam birokrasi Pemerintah Daerah. Perubahan tersebut harus dilakukan meskipun memakan waktu yang cukup lama. Hal ini juga akan menjadi lebih lama apabila tidak diakomodasi oleh figur kepemimpinan daerah yang mempunyai komitmen untuk kepentingan masyarakat dengan orientasi jauh ke depan.
LAKIP Sebagai Mata Rantai Akhir Akuntabilitas Manajemen Kartiwa, Asep
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 6, No 1 (2003)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v6i1.535

Abstract

Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Pemerintah Daerah dituntut untuk tidak sekedar melakukan vertical reporting, yaitu pelaporan kepada Pemerintah Atasan (Pemerintah Pusat), akan tetapi juga melakukan horizontal reporting, yaitu pelaporan kinerja pemerintah kepada DPRD dan masyarakat luas sebagai bentuk horizontal accountability sesuai dengan tujuan reformasi.
Co-Authors