Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Nur M Kasim
Jurnal Inovasi VOL. 09, NO. 02, THN. 2012
Publisher : Jurnal Inovasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di Indonesia kejahatan korupsi merupakan problem sosial yang seakan tidak pernah habis untuk dibahas. Namun dalam persoalan korupsi harus disadari bukan persoalan tentang besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptur yang semakin canggih atupun peringkat Indonesia yang termasuk dalam negara yang paling banyak korupsinya, tetapi terkuak kenyataan bahwa sulitnya memberantas korupsi di Indonesia adalah diakibatkan juga kerena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi tersebut. Sebab mereka sendiri sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah.
POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Nur M Kasim
Jurnal Inovasi VOL. 05, NO. 01, THN. 2008
Publisher : Jurnal Inovasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.087 KB)

Abstract

Di Indonesia kejahatan korupsi merupakan problem sosial yang seakan tidak pernah habis untuk dibahas. Namun dalam persoalan korupsi harus disadari bukan persoalan tentang besarnya jumlah kerugian negara, atau modus operandi koruptur yang semakin canggih atupun peringkat Indonesia yang termasuk dalam negara yang paling banyak korupsinya, tetapi terkuak kenyataan bahwa sulitnya memberantas korupsi di Indonesia adalah diakibatkan juga kerena ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus korupsi tersebut. Sebab mereka sendiri sering kali justru terindikasi dan terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi selayaknya mendapat tempat utama dalam urutan prioritas kebijakan pemerintah.
PRESPEKTIF ISLAM TENTANG GENDER Nur M Kasim
Jurnal Inovasi VOL. 09, NO. 02, THN. 2012
Publisher : Jurnal Inovasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.711 KB)

Abstract

Membahas masalah gender memang tidak ada habisnya, dan selalu aktual dibicarakan khususnya dalam relasi sosial di Indonesia sekarang ini. Dunia perpolitikan semakin hangat ditambah perdebatan mengenai peran dan posisi perempuan yang selalu menjadi agenda perjuangan bersama kaum perempuan bahkan laki-laki sekalipun, untuk dapat di dengar dan teraspirasi di wilayah publik. Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan melahirkan seperangkat konsep budaya, perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup jelas namun efek yang timbul akibat perbedaan itu menimbulkan perdebatan. Hal ini yang selalu menjadi perdebatan hangat dan alot dalam agenda pemikiran islam dewasa ini. Islam tidak mengangkat persoalan superioritas dan inferioritas dan jenis kelamin yang ada, baik laki-laki maupun perempuan diciptakan untuk saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lainnya. Perkembangan persoalan dan latihan intelektual adalah hak asasi manusia yang di jamin oleh islam bagi laki-laki dan perempuan. Islam memberikan kesempatan yang sama dalam pengembangan kepribadian dan mencari ilmu pengetahuan. Kata kunci : Prespektif, Islam dan Gender
Hak Perempuan Berpolitik Dalam Perspektif Hukum Islam Yulia Ibrahim; Nur M Kasim; Suwitno Y Imran
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 1 (2024): Maret : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v1i1.85

Abstract

The representation of women in politics has become a much discussed issue along with the development of political access. Various factors are the cause of this, including religious factors. The purpose of this study is to be able to determine and analyze women's political rights in the perspective of Islamic law. This study was conducted using the type of normative legal research with two types of approaches, namely the statutory approach (Statute Approach) and conceptual approach (Conceptual Approach). Based on research that researchers have done, the results obtained that islam recognizes the existence of women's political rights and the importance of the role of women in public life and its impact on political life.