Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Komunitas Yustisia
Winda Fitri
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KAJIAN HUKUM ISLAM ATAS PERBUATAN PERUNDUNGAN (BULLYING) SECARA ONLINE DI MEDIA SOSIAL Winda Fitri; Nadila Putri
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31438

Abstract

Teknologi dan informasi ialah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan salah satu faktor yang dominan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Teknologi dan informasi yang berkembang saat ini turut menimbulkan permasalahan baru yaitu perundungan (bullying). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perundungan secara online di media sosial berdasarkan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menunjukan bahwa perundungan online merupakan kejahatan yang timbul karena adanya perilaku tidak bertanggungjawab atau tidak bijak dari pihak tertentu dalam pemanfaatan media teknologi dan informasi. Perundungan Online didefinisikan sebagai suatu kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu korban dengan penggunaan dan pemanfaatan media elektronik. Perundungan online di media sosial dalam perspektif hukum Islam dikategorikan sebagai Jarimah Ta'zir sehinga dapat dikenakan Uqubat ta'zir yang besarannya ditentukan oleh penguasa atau hakim. Perlindungan hukum terkait tindakan tersebut telah diatur berdasarkan hukum Islam maupun hukum Nasional yang berlaku di Negara Indonesia.
PROBLEMATIKA TERKAIT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DI INDONESIA: SUATU KAJIAN PERSPEKTIF PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN Winda Fitri; Luthfia Hidayah
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38719

Abstract

Pembentukan UU Mengenai Cipta Kerja merupakan terobosan yang dilakukan pejabat pemerintah dalam bidang hukum dengan tujuan untuk memperbaiki tumpang tindih khususnya peraturan Undang-Undang yang saling bertentangan maupun sejenis dan kemudian akan dilakukan adanya perubahan peraturan. Adapun tujuan dari penilitian ini agar pembaca dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi saat pembentukan peraturan undang-undang mengenai ketenagakerjaan melalui UU 11/2020 mengenai Cipta Kerja. Penyusunan UU Mengenai Cipta Kerja menggunakan pendekatan Omnibus Law dengan mengumpulkan Undang-Undang yang memiliki perbedaan prinsip satu dengan lainnya. Pendekatan ini dipilih dengan harapan untuk mempermudah perizinan menjadi lebih sederhana dan diperoleh dari para investor sehingga bisa memberikan pengaruh kuat yang memberikan efek positif terhadap perkembangan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Dalam melakukan penelitian, peneliti memakai metode hukum normatif dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari produk bidang hukum. Dengan adanya UU Cipta Kerja seluruh pihak berharap untuk dapat meningkatkan investasi sehingga dapat menciptakanlapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk mengurangi angka pengangguran. Dan Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang dapat menguntungkan kedua pihak baik pengusaha maupun tenaga kerja sehingga dapat memenuhi peraturan yang dapat melindungi hak pekerja.Karena tenaga kerja merupakan bagian utama dari proses berjalannya suatu perusahaan.
STUDI KASUS PEMBAGIAN WARIS DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA Winda Fitri; Jessca Jessca; Angterina Angterina; Hendryani Hendryani; Stephanie Tania; Jeshlyn Jeshlyn
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.3727

Abstract

Dalam lingkungan masyarakat harta dan benda yang dimiliki oleh seseorang yang dimana apabila adanya seseorang meninggal sering menjadi salah satu pembahasan dan pembahasan tersebut biasanya tidak jauh dari bagaimana pembagian dari warisan tersebut. warisan merupakan sekumpulan harta yang ditinggalkan dari seseorang yang telah almarhum (pewaris) yang harta tersebut akan diberikan kepada keturunanya pihak yang memiliki hubungan darah atau yang bersangkutan dan dianggap berhak untuk mewarisi hartanya (ahli waris) dan Harta waris yang diberikan biasanya dapat berupa aset bergerak berupa tabungan, kendaraan, surat berharga dan aset tidak bergerak berupa bangunan, tanah. Hukum Waris merupakan hukum yang memberikan ketentuan bahwa siapa yang layak dan berhak untuk menjadi ahli warisnya dan seberapa besar bagian yang didapatkannya oleh masing-masing ahli warisnya dari sejumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris (tirkah). Pada artikel ini membahas mengenai bagaimana kompetensi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Peradilan Agama dalam menangani Waris dan Bagaimana tindakan konkret Hukum Acara Peradilan Agama dalam menangani kasus tersebut. penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dalam artikel ini. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara konkret mengenai pembagian waris dengan kasus nyata yang pernah terjadi di masyarakat.
ANALISA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BATAM TENTANG CERAI TALAK TERHADAP ISTRI Winda Fitri; Felix Charles Dicaprio; Joseph Frederic Halim; Verensia Verensia; Bryan Imanuel Nainggolan; Ryvaldo Rajagukguk
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v12i1.3947

Abstract

Talak divorce is one of the forms of divorce that occurs in Indonesia, especially for couples who have been married under Islamic law. In practice, talak divorce can be initiated by the husband in several circumstances, such as if the wife violates the marriage promise or if there is disharmony in the household. However, the wife can also file for a talak divorce if the husband violates the talakagreement.The literature review conducted by the author in this article aims to analyze the decision of the Batam Religious Court Number (1616/Pdt.G/2022/PA.Btm) related to talak divorce. Normative juridical method was used in this study, which refers to Decision Number (1616/Pdt.G/2022/PA.Btm). Furthermore, the author also reviewed relevant books and documents in order to acquire the necessary data and information for writing this article.In this article, the author discusses the reasons for the termination of marriage due to talak divorce in the Batam Religious Court, as well as the legal considerations applied by the panel of judges in deciding on talak divorce. This is important to study so that the public can have a clearer understanding of the divorce process and the rights that are possessed by couples who wish to get divorced through legal channels.
Co-Authors Angterina Angterina Bryan Imanuel Nainggolan Felix Charles Dicaprio Hendryani Hendryani Jeshlyn Jeshlyn Jessca Jessca Joseph Frederic Halim Luthfia Hidayah Nadila Putri Ryvaldo Rajagukguk Stephanie Tania Verensia Verensia