Winda Fitri
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP INVESTASI BODONG YANG MEMAKAI SKEMA PONZI Winda Fitri; Elvianti Elvianti
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.38511

Abstract

Bisnis di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat mengikuti era digital, yaitu dengan memanfaatkan teknologi guna mempermudah proses transaksi. Industri jasa keuangan Indonesia telah memanfaatkan fasilitas yang dinamakan fintech. Perusahaan maupun individual juga ikut merasakan kemudahan dalam bisnis mereka karena dibantu oleh teknologi fintech. Namun pada prakteknya masih banyak perusahaan yang memanfaatkan teknologi untuk bisnis illegal, terutama dalam bidang investasi bodong dengan berbagai macam skema, salah satunya adalah skema ponzi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu memberikan argumentasi hukum sesuai dengan data primer dan data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum bagi pelaku skema ponzi serta perlindungan hukum bagi korban skema ponzi. Hasil penelitian menemukan bahwa sementara belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang skema ponzi, sehingga Undang-Undang yang digunakan adalah Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 103 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan tindakan preventif yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan wawasan mengenai investasi kepada masyarakat secara berkala.
Korelasi Praktek Sukuk Ijarah dengan Investasi di Indonesia: Bentuk Perspektif Hukum Syariah Winda Fitri
Wajah Hukum Vol 6, No 1 (2022): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v6i1.870

Abstract

At this time, there were many investors interested in sukuk in investing because sukuk gave higher returns than deposit rates with a clearly smaller risk. Sukuk with the type of ijarah contract are the most popular types of sukuk, both since they were first issued and until now during this Covid-19 pandemic. This is sufficient from the good market absorption of sukuk where in 2020 there will be 162 sukuk series issued and 64% Ijarah contracts. However, in practice this sukuk was found to be incompatible with the sharia principles that were implanted at the beginning, where the sukuk showed a direction similar to the practice of conventional bonds. From the existing background, the purpose of this research are the concept of sukuk as an investment, Islamic principles that apply in Ijarah Islamic bonds. The discussion of this problem uses normative juridical research methods and descriptive qualitative analysis through secondary data. The results of data analysis show that in society, the practice of Ijarah contracts that are not pure and leads to the muntahiya bi al-tamlik contract is similar to the mechanism offered in conventional bonds in general so that it does not run in accordance with sharia principles.
Implikasi Hukum Kewarisan terhadap Ahli Waris Yang Lahir Dari Perkawinan Berbeda Agama Winda Fitri
Wajah Hukum Vol 5, No 2 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v5i2.596

Abstract

Law of inheritance in Indonesia up to now in a plurality, consisting of Islamic inheritance law, western inheritance law in the Civil Code and customary inheritance law. The plurality will have implications for various things. Religious differences are seen to be a factor preventing a child from obtaining inheritance rights from parents. In Islamic law, children from different religions and their parents will prevent from receiving inheritance, not in line with civil law that one barrier to receiving inheritance is religious different. This study analyzing the legal implications of the implementation of interfaith marriage for the heirs and how the legal protection of the rights of heirs born from interfaith marriages. The research methodology that the uses is normative by conducting analysis. The settlement of the issue children born from different religions of each party is subject to different laws based on religious law or customary law. There are similarities and differences in the implications of the provisions of Article 832 of the Civil Code and Article 171 of the Compilation of Islamic Law. However, protection for children born of different religions can obtain asset from their parents through grants, wills and gifts with the principle of justice.
Implementasi dan Implikasi Asas Kekhususan Sistematis pada Tindak Pidana Telekomunikasi Triana Dewi Seroja; Winda Fitri
Journal of Law and Policy Transformation Vol 4 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v4i2.662

Abstract

Abstract The purpose of this research is to analyze and to find the implementation and implication of special systematical principle (lex specialis systematic) in cases of violations of the law committed by telecommunication corporations. This research uses the legal normative approach. It is a research method conducted by analyzing secondary data and utilizing a analytical descriptive. Based on the results of the analysis, it was found that the implementation of Anti-Corruption law in this regard is less precise. This kind of offense should fall under the Telecommunication law because the subject, object, and cause and effect of the violation are governed heavily by Telecommunication law. And the legal implications of the implementation of the Anti-Corruption Law generates legal uncertainty in law enforcement. This research offers a solution by fabricating a technical guideline in the enforcement of lex specialis systematic for the laws that contain the said special characteristic as a handbook when confronted by cases that hold the potential falling under several laws.
Perjanjian Pokok dan Perjanjian Hak Tanggungan dikaitkan dengan Asas Pelengkap Triana Dewi Seroja; Winda Fitri
Journal of Law and Policy Transformation Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v4i1.455

Abstract

Agreements for mortgages and complementary principles are two important legal issues in the Underwriting Rights Law. As a complement to the existence of an agreement on mortgages, it depends on the main agreement. Hence, its existence must be preceded by a principal agreement.This research uses the legal normative approach. It is a research method conducted by analyzing secondary data and utilizing a analytical descriptive. Based on the results of the analysis, it was found that the Underwriting Agreement preceded by the Principal Agreement could not be legally justified. This is Underwriting Rights are esablished or only have power, if the debt guaranteed by Underwriting Rights already exists. Unlike the case with the burden of mortgages that have been granted in the first credit agreement. It can also be charged to the next credit agreement that will exist in the future. Therefore, the Underwriting Law can be justified because it is in accordance with the complementary principle.
Kajian Penerapan Smart Contract Syariah dalam Blockchain: Peluang dan Tantangan Winda Fitri
JATISWARA Vol. 38 No. 2 (2023): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v38i2.526

Abstract

Smart contract terkenal sebagai protokol perangkat lunak yang memungkinkan pelaksanaan otomatis dari kontrak tanpa melibatkan pihak ketiga, dan memungkinkan pemangku kepentingan, seperti bank, lembaga keuangan mikro, atau penyedia layanan keuangan syariah lainnya untuk secara otomatis melaksanakan perjanjian yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah tanpa intervensi manusia. Namun, munculnya pro kontra dalam penerapan smart contract yaitu kebutuhan akan audit dan verifikasi yang cermat untuk memastikan bahwa smart contract telah dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan Smart contract agar adanya perlindungan hukum yang jelas sesuai dengan prinsip syariah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ditemukan bahwa perlunya kesepakatan dan standar yang lebih jelas mengenai kontrak syariah, serta tantangan hukum dan regulasi yang mungkin muncul dalam mengadopsi teknologi ini. Melalui analisis peluang dan tantangan yang terkait dengan penerapan Smart contract syariah dalam blockchain, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang potensi teknologi ini dalam mendukung ekosistem keuangan syariah. Dengan memahami tantangan dan risiko yang terkait, pelaku industri, regulator, dan akademisi dapat bekerja sama untuk mengembangkan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Regulasi yang jelas akan mengatur persyaratan dan standar yang harus dipenuhi oleh Smart contract Syariah, sehingga transaksi yang dilakukan dalam blockchain dapat dikonfirmasi secara hukum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.