Tri Aktariyani
Center for Health Policy and Management (CHPM) Faculty of Medicine, Public Health and Nursing Universitas Gadjah Mada

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar di Komunitas terhadap Kunjungan Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Gde Yulian Yogadhita; Bella Donna; Madelina Ariani; Tri Aktariyani; Happy R Pangaribuan
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.61660

Abstract

Pandemi Covid-19 ini sudah berlangsung lebih dari enam bulan, jumlah pasien terus bertambah, dan belum ada tanda tanda kurva epidemi turun. Sementara sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencegah penularan. Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan harapan bagi rumah sakit untuk mengurangi jumlah kenaikan kasus Covid-19 di rumah sakit. Penelitian ini bertujuan mendokumentasikan dampak kebijakan terkait PSBB terhadap kunjungan pasien penanganan COVID-19 di wilayah DIY dan DKI Jakarta melalui pendekatan penelitian kuantitatif dengan analisis penelitian deskriptif.  Sejak Januari sampai 7 Agustus 2020, terdapat sekitar 241 regulasi regulasi tingkat nasional dan daerah, di mana 100 mengatur mengenai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan sisanya mengatur hal lain. Bersamaan dengan penerbitan kebijakan tersebut, pada 25 Maret – 5 Juli 2020 jumlah angka kunjungan pasien penanganan covid di rumah sakit fluktuatif. Pemerintah dan pemerintah daerah   DIY dan DKI Jakarta sudah mengupayakan berbagai kebijakan pembatasan sosial, sementara disisi lain kunjungan pasien rumah sakit baik itu pasien dalam pengawasan (sekarang dikenal dengan sebutan suspect) dan pasien konfirmasi positif masih belum menunjukkan penurunan secara signifikan. Selama Maret hingga Juli, terlihat bahwa tidak terjadi lonjakan pasien yang ekstrim yang melampaui kapasitas kesehatan setempat. Artinya kebijakan pembatasan sosial ini mampu menekan tingkat kunjungan pasien. Sehingga selama belum terjadi lonjakan pasien dengan pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial, dapat memberikan waktu untuk pemerintah daerah dalam upaya menyiapkan kapasitas lonjakan (surge capacity) dengan memperbaiki maupun meningkatkan kapasitas layanan kesehatan.