Tri Aktariyani
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM)

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Residen dalam Penanganan Pasien Covid-19 di Indonesia Tri Aktariyani
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 9, No 4 (2020)
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.61758

Abstract

Jumlah penduduk yang terinfeksi dan meninggal akibat pandemi Covid-19 meningkat sampai saat ini. Pada 2 November 2020, tercatat 412.784 penduduk Indonesia terinfeksi Covid-19 dan sebanyak 13.943 orang diantaranya meninggal akibat wabah ini. Situasi pandemi Covid-19 menuntut peran dokter dengan kompetensi tertentu. Kondisi keterbatasan dokter spesialis di Indonesia mendorong mahasiswa Program Pendidikan Profesi Spesialis (PPDS/Residen) untuk terlibat langsung menangani pasien di hampir seluruh Rumah Sakit Pendidikan di Indonesia. Ada sebanyak 978 residen yang sudah terinfeksi Covid-19. Di sisi lain, ratusan residen di Manado terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan dan memberikan pelayanan kesehatan pasien Covid-19 karena tidak mendapat keringanan dalam membayar biaya pendidikan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Pengumpulan data menggunakan data sekunder, yakni melalui inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, klafisifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian, studi kepustakaan, dan menelaah informasi dari media massa yang bereputasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tinjauan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek perlindungan hukum bagi residen sebagai tenaga medis dalam penanganan lonjakan (surge) pasien pandemi Covid-19 secara normatif telah diatur dalam UU No.20/2013 tentang Pendidikan kedokteran & UU kesehatan lainnya. Namun, masih terjadi kekosongan regulasi pada tataran teknis atau pelaksana dalam penyelenggaraan pendidikan kedokteran di Indonesia seperti mengenai hak dan kewajiban residen. Situasi ini menimbulkan kerentanan perlindungan hukum bagi residen tidak hanya saat pandemi, tetapi pada waktu pendidikan dan pelayanan kesehatan ini berlangsung.The number of individuals infected and dying due to Covid-19 has increased to date. On November 2, 2020, it was recorded that 412.784 Indonesians were infected with Covid-19 as well as over 13.943 of them died. This outbreaks demands the role of doctors with professional competencies. The limited number of specialist doctors in Indonesia encourages specialist professional education program (Resident) to be directly involved in handling with patient in all hospital. In fact, there are 978 residents who have been infected with Covid-19. On the other hand, many residents in Manado are threatened with being unable to continue their specialist professional education program and provide health service for Covid-19 patients. It cause they cannot pay education fees. This study is a normative legal research. It used secondary data. The data analysis in this study used a judicial review. The results showed that the aspect of legal safeguards for residents as medical personnel in tackling surge of Covid-19 patients has been regulated in Law No.20/2013 on Medical Education and Laws related to other health service in Indonesia. However, there is a regulatory vacuum at the implementing of medical education. For instance, over rights and responsibility of the residents. This situation raises the vulnerability of legal safeguards for the resident at the time.
EVALUASI KEPESERTAAN DAN PEMERATAAN LAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PROVINSI DIY Tri Aktariyani
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia Vol 10, No 3 (2021): Special Issues
Publisher : Center for Health Policy and Management

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkki.66762

Abstract

Capaian kepesertaan program JKN DIY belum pernah mencapai 100%.  Peta jalan JKN yang dibuat tahun 2012-2019 menetapkan target-target yang perlu dicapai oleh pemangku kepentingan terkait. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mencapai target-target peta jalan tersebut, khusus pada kepesertaan, pemerataan dan mutu layanan penyakit jantung di Provinsi DIY. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder.Hasil penelitian menunjukan bahwa persoalan penuruan kepesertaan di Provinsi DIY adalah imbas dari belum jelasnya target peserta program JKN-KIS. Selain itu, program JKN sebagian besar dinikmati oleh segmen PBPU atau penduduk dengan stratifikasi ekonomi mampu dan berada di wilayah perkotaan.