<![CDATA[Tingginya pembiayaan untuk prosedur layanan kesehatan tertentu termasuk operasi seksio menjadi ditengarai menjadi penyebab defisit anggaran JKN pada periode 2015 - 2020. Selain itu, berbagai studi menemukan bahwa adanya pemanfaatan layanan operasi caesar yang tidak perlu pada kelompok tertentu, sekaligus tidak tersedianya akses ke pelayanan operasi caesar pada kelompok masyarakat lainnya. Dengan menggunakan studi kasus layanan operasi seksio di Jawa Timur, penelitian ini mengkaji aspek ekuitas dari implementasi JKN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menganalisis data survei Pemerintah (SUSENAS dan RISKESDAS) serta data sampel BPJS 2015 – 2018. Data dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk proporsi dan absolut. Studi ini memberikan gambaran bahwa telah terjadi ketimpangan utilisasi layanan operasi caesar berdasarkan segmen kepesertaan di mana 86% pelayanan operasi caesar dinikmati oleh segmen kepesertaan PPU dan PBPU dibandingkan dengan segmen sasaran utama program JKN yaitu segmen PBI. Selain itu, layanan dokter spesialis kebidanan dan kandungan hanya terkonsentasi di wilayah kotamadya di Provinsi Jawa Timur. Sistem single pool dan belum optimalnya tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemerataan fasilitas kesehatan di Jawa Timur telah menjadikan masyarakat miskin Jawa Timur justru mensuplai golongan yang mungkin tidak perlu mendapatkan bantuan akses ke layanan kesehatan, termasuk layanan operasi caesar. The increasing trend in section caesarean procedure has been associated with the deficit of health insurance program in Indonesia. Previous studies highlighted that both underutilisation and overutilisation of SC procedure are present. Using SC as a case study, this research analyzes the equity of the implementation of the Indonesia Health Insurance Program, namely JKN. This study used a quantitative approach to analyse the government survey ( SUSENAS and RISKESDAS) and the data sample of BPJS. This study provides an inequity in SC services where 86% of the SC procedure were used by the secondary target of the NHI program, PPU and PBPU group compared to the targeted group, the PBI. Besides, there is a gap in the distribution of the obstetric gynaecologists, where most of the doctors are in the city. To conclude, the existing single pool system and suboptimal role of national and local government to provide more equitable access to health facility have widen the inequality as currently the poor is supplying the wealthier groups, including access to SC procedure.]]>
