Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Berita Kedokteran Masyarakat
Nur Aeni Amaliah
Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada
Nursing Public Health

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Sudah efektifkah kebijakan kawasan tanpa rokok di Indonesia? Nur Aeni Amaliah
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 5 (2018): Proceedings the 3rd UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.738 KB) | DOI: 10.22146/bkm.37644

Abstract

Tujuan: Era desentralisasi menjadikan pemerintah lokal memiliki wewenang untuk mencegah dampak negatif dari konsumsi tembakau. Sekitar 30% kabupaten/kota di Indonesia memiliki perda KTR, namun efektifitas kebijakan tersebut dalam menurunkan prevalensi merokok perlu diteliti. Isi kebijakan KTR hanya membatasi area merokok dan iklan rokok di wilayah yang sebagian besar sebenarnya ada di perkotaan. Bagaimana dengan kebijakan di perdesaan?. Isi kebijakan tiap daerah berbeda-beda yang dapat menimbulkan kesenjangan peraturan antar daerah. Indonesia belum meratifikasi tembakau dan undang-undang tentang pertembakauan belum disahkan pemerintah. Konten: Tidak ada perbedaan jumlah perokok remaja pada daerah dengan dan tanpa KTR. Contohnya di DKI Jakarta yang memiliki regulasi KTR namun kenyataannya dalam pelaksanaannya tidak selalu dipatuhi. Kebijakan KTR yang ada di daerah tidak memiliki dampak pengurangan merokok pada usia remaja. Kawasan yang telah ditentukan dalam kebijakan KTR merupakan tempat-tempat yang ada di perkotaan misalnya kantor, sekolah, restoran, pasar dan rumah sakit, sedangkan di pedesaan hampir tidak ada tempat pelarangan merokok. Berdasarkan hasil Riskesdas 2013, orang yang merokok setiap hari sebagian besar (25.5%) tinggal di daerah perdesaan. Simpulan: Kebijakan KTR di Indonesia belum efektif. Pemerintah daerah yang tidak menggantungkan sumber pendapatannya dari tembakau dapat lebih tegas peraturannya. Pada daerah tersebut, kebijakan untuk mengurangi prevalensi perokok selain KTR sebaiknya ditambah pembatasan penjualan rokok di warung-warung dan sales penjual rokok di desa-desa. Larangan merokok di dalam rumah belum ada dalam Perda KTR, ini dapat menjangkau perkotaan maupun perdesaan. Fungsi pengawasan harus dicantumkan dengan jelas dalam perda KTR.
Kebijakan kawasan tanpa rokok hubungannya dengan status merokok pada laki-laki di Indonesia: analisis lanjut survei indikator kesehatan Indonesia (Sirkesnas) 2016 Nur Aeni Amaliah
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 35, No 7 (2019)
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.823 KB) | DOI: 10.22146/bkm.46469

Abstract

Smoke-free area policy and smoking status in men in Indonesia: further analysis of the 2016 Indonesia health indicators survey (Sirkesnas)Purpose: This study was conducted to analyze the Smoke-Free Area (SFA) policy, whether there is a relationship between smoking room restrictions and the smoking status of men in Indonesia. Method: A cross-sectional study design using 2016 National Health Indicator Survey (Sirkesnas) was used to assess the relationship between SFA policy, marital status, age, education level, type of work and residence (rural/urban) and smoking status of male population in Indonesia is ≥10 years old. The analysis uses quadratic analysis to assess the relationship between smoking status and non-smoking area policy, and logistic regression analysis to find out the variables that together influence the smoking status of men in Indonesia. This study did not analyze the implementation of policies in the district/city. Results: There is a relationship between SFA policy (OR: 1.11; 95% CI: 1.06-1.16), marital status (OR: 5.21; 95% CI: 4.95-5.49), age (OR: 11.80; 95% CI 11.02-12.63), education level (OR: 1.96; 95% CI: 1.79-2.15), type of work (OR: 8.94; 95% CI: 8.39-9.53), and residence (OR: 1.14; 95% CI: 1.09-1.20) with smoking status in men in Indonesia. The variables which mostly influence men's smoking status in Indonesia were SFA policy, marital status, age, education level, and type of work. Conclusion: SFA policies in districts/cities in Indonesia were related to smoking status in men in Indonesia. All regencies/cities must have an SFA policy and implement it, as a comprehensive tobacco control effort in Indonesia. The implementation of SFA policies in districts/cities needs to be increased so that the effects of suppressing smoking prevalence can be seen.
Co-Authors