<![CDATA[Tujuan: Menjaga higiene dan sanitasi pengolahan makanan pada penyelenggaraan makanan massal di masyarakat tentu menjadi sebuah tantangan, karena tidak ada unit jasa boga yang mengikat dan kewajiban akan sertifikasi laik jasa boga. Padahal, meningkatkan keamanan pangan di tingkat masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan akibat kegiatan makan bersama yang dilakukan di masyarakat. Tulisan ini disusun untuk menjelaskan potensi upaya menjaga keamanan pangan dan mencegah KLB keracunan makanan pada penyelenggaraan makanan massal sukarela di daerah pedesaan. Konten: Upaya yang paling umum dilakukan untuk meningkatkan keamanan pangan di tingkat masyarakat adalah edukasi keamanan pangan kepada masyarakat. Tetapi masih terdapat banyak kesulitan untuk edukasi kepada seluruh masyarakat, mengingat akan selalu ada keterbatasan sumber daya. Melibatkan puskesmas dan kader menjadi salah satu opsi untuk meningkatkan efektivitas upaya menjaga keamanan pangan di tingkat masyarakat pedesaan. Tenaga kesehatan di puskesmas dapat memberikan edukasi kepada kader mengenai keamanan pangan. Kader yang telah diedukasi akan berperan sebagai agen keamanan pangan setempat. Sebuah kebijakan dapat dibentuk mengenai perizinan untuk setiap kegiatan masyarakat yang memerlukan pengolahan makanan massal oleh masyarakat setempat. Pemilik acara harus mengajukan perizinan menyelenggarakan makanan dalam jumlah massal kepada tokoh masyarakat ataupun kader. Terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin tersebut. Pertama, kelompok masyarakat yang ikut membantu proses pemasakan harus dipastikan sudah mengetahui dasar-dasar higiene dan sanitasi makanan. Kader dapat memberikan edukasi keamanan pangan kepada kelompok masyarakat tersebut. Kriteria kedua adalah kelompok masyarakat tersebut harus dalam keadaan sehat. Hal ini dapat terus dipantau ketika proses pengolahan makanan dilakukan. Penyusunan kebijakan ini merupakan salah satu alternatif dalam upaya meningkatkan keamanan pangan pada penyelenggaraan makanan massal di masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Dalam implementasinya, diperlukan berbagai pertimbangan sosial dan budaya dari masing-masing daerah. Pelibatan kader dan tokoh masyarakat merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan kebijakan ini.]]>
