Aryo Ginanjar
1. Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada 2. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kemenkes RI

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Dampak pasca penutupan lokalisasi prostitusi pada pekerja seks komersial dalam perspektif rational choice theory Aryo Ginanjar
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 34, No 11 (2018): Proceedings of the 4th UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (975.695 KB) | DOI: 10.22146/bkm.40107

Abstract

Objektif: Penutupan lokalisasi di berbagai daerah di Indonesia dianggap sebagai kebijakan strategis yang diambil pemerintah dalam menghapus prostitusi dan memutus mata rantai penularan dan penyebaran HIV-AIDS. Namun upaya ini tidak menyelesaikan masalah dan menimbulkan masalah baru pasca penutupan. Batasan masalah difokuskan kepada Pekerja Seks Komersial (PSK) yang ternyata tetap menjalankan pekerjaannya sebagai PSK secara tersembunyi dan tersebar sehingga tidak terpantau Metode: Kajian ini merupakan literature review dari berbagai hasil penelitian terkait fenomena penutupan lokalisasi di berbagai daerah di Indonesia, didukung oleh data sekunder, dan dianalisis dengan pendekatan Rational Choice Theory untuk mengungkapkan penyebab masalah yang muncul pasca penutupan lokalisasi. Hasil:. Faktor ekonomi menjadi pemicu utama yang menyebabkan PSK tetap menjalankan pekerjaannya sebagai penjaja seks. Masalah kesehatan yang ditimbulkan yaitu penyebaran HIV-AIDS yang semakin sulit dikontrol menjadi dampak serius yang perlu segera ditanggulangi. Upaya pemerintah dalam melakukan pemberdayaan dan pendampingan terhadap eks-PSK tidak menunjukkan hasil yang efektif karena perencanaan yang kurang matang sehingga kurang menjamin keberlanjutan dari upaya-upaya yang dilakukan. Kesimpulan: Penutupan lokalisasi harus direncanakan secara matang terutama pada upaya mengatasi masalah pasca penutupan. Pendampingan terhadap eks-PSK harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan sampai dengan munculnya kemandirian secara ekonomi tanpa harus menjadi PSK kembali. Sektor swasta perlu dilibatkan dalam penyediaan lapangan kerja. Selain itu pemberian pinjaman modal usaha dan pelatihan keterampilan menjadi alternatif upaya yang dapat dilakukan. Konseling dan bimbingan keagamaan menjadi upaya pendukung bagi para eks-PSK dalam memperbaiki kualitas hidupnya.Kata kunci: Penutupan Lokalisasi, PSK, Rational Choice Theory
Cegah politisasi fogging dalam penanggulangan DBD! (Policy Brief) Aryo Ginanjar
Berita Kedokteran Masyarakat (BKM) Vol 35, No 4 (2019): Proceedings the 5th UGM Public Health Symposium
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (974.287 KB) | DOI: 10.22146/bkm.44571

Abstract

Latarbelakang: Pengasapan insektisida (fogging) merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi wabah Demam Berdarah Dengue di masyarakat, namun fogging merupakan upaya penanggulangan yang hanya bersifat sementara. Fogging saat ini tidak hanya dilakukan oleh  Dinas Kesehatan saja namun juga oleh swasta, masyarakat maupun pihak tertentu misalnya partai politik. Menjelang momentum politik seperti Pilkada maupun Pemilu dan bersamaan dengan naiknya angka kasus DBD, fogging menjadi populer sebagai strategi kampanye dari para elit politik maupun partai politik. Tujuan: Kajian ini bertujuan mengungkap fenomena politisasi fogging dan dampak negatifnya serta memberikan rekomendasi kebijakan (policy brief). Metode: Kajian ini merupakan literature review dari berbagai sumber informasi dan hasil penelitian terkait fenomena politisasi fogging, dan dianalisis secara deskriptif untuk mengeksplorasi fenomena tersebut. Hasil: Fogging digunakan sebagai alat kampanye untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat sehingga  menjadi program unggulan partai politik dan para calon legislatif. Para elit politik memanfaatkan pemahaman masyarakat yang keliru yang menganggap fogging adalah upaya yang ampuh memberantas DBD. Masih adanya pengawasan yang kurang dari Dinas Kesehatan terhadap pihak-pihak lain yang menyelenggarakan fogging sehingga fogging semakin merajalela. Fogging yang dilakukan dengan kepentingan politik seringkali tidak melalui penyelidikan epidemiologi dan prosedur yang seharusnya, sehingga dapat mengakibatkan dampak negatif berupa keracunan pada manusia, pencemaran lingkungan dan memicu resistensi nyamuk.  Kesimpulan dan Rekomendasi: Pemerintah harus menetapkan kebijakan yang tegas untuk mengatur bahkan melarang upaya fogging yang menyalahi prosedur dan hanya digunakan sebagai alat politik. Program perlu melakukan upaya sosialisasi secara meluas ke masyarakat mengenai dampak negatif fogging dan penekanan kembali kepada upaya PSN yang berkelanjutan.